Mahfud MD Minta Aksi Kecam Presiden Prancis tak Dilakukan Anarkis Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (Antaranews.com)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD meminta, seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan toleransi beragama dalam meresponi peristiwa yang terjadi di Prancis.

Dikatakan Mahfud, di Indonesia, tidak ada satu institusi atau orang atau siapapun yang harus dianggap ikut bertanggung jawab dengan pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

Namun pemerintah dikatakannya mempersilakan kepada warganya untuk mengajukan aspirasi dan pendapat terkait pernyataan Macron, dengan syarat dilakukan dengan tertib.

Baca Juga

Jokowi Sebut Ucapan Presiden Prancis Bisa Memecah Belah Persatuan Umat Beragama

"Bisa melalui media-media yang tersedia. Karena di sini tidak ada yang boleh dirusak atau boleh diperlakukan secara anarkis," tegas Mahfud MD kepada awak media, Sabtu (31/10).

Menurut Mahfud, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para pemuka agama dari berbagai ormas keagamaan telah menggelar pertemuan untuk menentukan sikap Indonesia terhadap aksi kekerasan dan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

"Sikap presiden dan pimpinan umat beragama tadi di mana butir yang terakhir itu merupakan seruan kepada seluruh umat beragama agar menjaga persatuan dan toleransi," kata Mahfud MD

Pemerintah, kata Mahfud, menyerukan bahwa setiap menyatakan pendapat terkait dengan pernyataan Presiden Prancis agar dilakukan secara tertib dan tidak merusak. Selain itu penyampaian aspirasi bisa melalui media yang tersedia.

Baca Juga

PKS Anggap Sikap Presiden Prancis Bisa Ganggu Perdamaian Dunia

"Karena di sini tidak ada yang boleh dirusak, (tidak) boleh diperlukan secara anarkis, karena Indonesia ini tidak ada satu institusi atau orang atau siapapun yang harus dianggap ikut bertanggung jawab dengan pernyataan presiden Macron," kata Mahfud. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini 6 Wilayah Jakarta Pusat Rawan Banjir saat Musim Hujan
Indonesia
Ini 6 Wilayah Jakarta Pusat Rawan Banjir saat Musim Hujan

Terdapat enam lokasi di wilayah Jakarta Pusat rawan banjir saat musim penghujan tiba.

Update COVID-19 DKI Minggu (14/6): 8.863 Positif, 4.091 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Minggu (14/6): 8.863 Positif, 4.091 Sembuh

Kemudian sampai dengan hari ini ada 1.368 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.833 orang melakukan isolasi mandiri di rumah

Ini Yang Dilakukan Badan Litbang Kemenperin Kurangi Barang Impor
Indonesia
Ini Yang Dilakukan Badan Litbang Kemenperin Kurangi Barang Impor

Unit-unit litbang di lingkungan Kemenperin telah banyak menghasilkan berbagai inovasi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai industri substitusi impor.

Unggul Hasil Hitung Cepat, Beyamin-Pilar: Ini Kemenangan Warga Tangsel
Indonesia
Unggul Hasil Hitung Cepat, Beyamin-Pilar: Ini Kemenangan Warga Tangsel

"Kemenangan kami berdua semoga jadi berkah dan kemajuan bagi warga Tangsel," ungkap Pillar.

Bamsoet Minta 'New Normal' Tak Bikin Kegaduhan
Indonesia
Bamsoet Minta 'New Normal' Tak Bikin Kegaduhan

Protokol kesehatan new normal telah dipersiapkan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Erick Thohir Minta Maaf Bahan Obat Hingga Alkes Impor dari Luar Negeri
Indonesia
Erick Thohir Minta Maaf Bahan Obat Hingga Alkes Impor dari Luar Negeri

Tiga perusahaan domestik milik pemerintah siap untuk memproduksi ribuan ventilator

Denda Progresif Menanti Pelanggar PSBB
Indonesia
Denda Progresif Menanti Pelanggar PSBB

Saat ini aturan tertulis tentang sanksi denda progresif sedang disusun dan dimatangkan Biro Hukum Pemprov DKI.

Kasus Korupsi Lahan DKI, KPK Bidik Pengusaha Rudy Hartono
Indonesia
Kasus Korupsi Lahan DKI, KPK Bidik Pengusaha Rudy Hartono

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mendalami keterlibatan pengusaha Rudy Hartono dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah oleh Pemprov DKI Jakarta di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur pada 2019.

NasDem Ngotot Ingin Pilkada di 2022 dan 2023
Indonesia
NasDem Ngotot Ingin Pilkada di 2022 dan 2023

Dalam Undang Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada, pilkada tahun 2022 dan 2023 dilakukan serentak pada 2024 bersamaan dengan Pemilu dan Pilpres.

KPK Dalami Dugaan Mensos Juliari Catut Rp 33 Ribu per Paket Bansos
Indonesia
KPK Dalami Dugaan Mensos Juliari Catut Rp 33 Ribu per Paket Bansos

Seluruh data dan informasi terkait pengadaan bansos tersebut tentu akan didalami