Mahfud MD: Mafia Tanah Kerap Menangkan Perkara di Pengadilan Presiden Jokowi memberikan sambutan pada acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Sudirman, Kabupaten Dairi, pada Kamis (03/02/2022). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

MerahPutih.com - Pemerintah berjanji akan menuntaskan persoalan mafia tanah, salah satu dengan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mafia-mafia juga akan kami selesaikan dan kami sudah sepakat untuk segera membentuk tim lintas kementerian dan lembaga, termasuk KPK, untuk melakukan prosedur dan melakukan penilaian atas ini semua. Saya akan tindak lanjuti," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/5).

Baca Juga:

Polres Klaten Bongkar Kasus Mafia Tanah, Satu ASN Ditetapkan Tersangka

Ia menjamin, pemerintah dan aparat penegak hukum akan sangat tegas menindak siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana mafia tanah.

"Kami sekarang akan tegas kalau ada indikasi pidananya, lalu bekerja di tingkat bawah sampai ke atas. Kejaksaan Agung akan melakukan tindakan tegas untuk melakukan penyidikan hingga putusan pengadilan yang sudah inkrah sekali pun akan kami tingkatkan perdatanya," jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah telah mendengar banyak kasus mafia tanah yang telah merampas tanah masyarakat dan juga tanah negara. Bahkan dalam beberapa kasus, tambahnya, mafia tanah kerap memenangkan perkara persoalan kepemilikan tanah di pengadilan.

"Orang enggak pernah menjual tanahnya tiba-tiba sudah dimiliki orang lain. Ketika ditanyakan, disuruh menggugat ke pengadilan. Ketika di pengadilan, dikalahkan. Itu yang banyak (terjadi)," katanya.

Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk menuntaskan hak rakyat yang menyangkut kepemilikan tanah. Jika pemerintah memiliki kewajiban pembayaran atas hak atau kepemilikan tanah kepada masyarakat, maka itu harus diselesaikan.

"Ini tadi Presiden memerintahkan agar tegas menyangkut hak rakyat dan negara sendiri akan patuh terhadap aturan hukum jika Pemerintah memang punya kewajiban untuk membayar ganti rugi tanah," imbuhnya.

Menkopolhukam Mahfud MD dalam acara Simposium Nasional Hukum Tata Negara di Bali, Rabu (18/5/2022). (ANTARA/HO-Humas Kemenkopolhukam)
Menkopolhukam Mahfud MD dalam acara Simposium Nasional Hukum Tata Negara di Bali, Rabu (18/5/2022). (ANTARA/HO-Humas Kemenkopolhukam)

Ia menegaskan, dalam beberapa bulan terakhir, kasus dugaan penggelapan hak atas tanah yang dilakukan oleh mafia tanah terungkap setelah diselidiki oleh jajaran Kepolisian RI (Polri) dan Kejaksaan Agung.

Beberapa kasus mafia tanah itu, antara lain kasus di Cipayung, Jakarta Timur dan di Depok, Jawa Barat, yang melibatkan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Selain itu, ada pula kasus mafia tanah pada aset milik PT Pertamina di Jalan Pemuda, Jakarta Timur

Tercatat, pada 2021 terdapat 63 kasus kejahatan tanah atau mafia tanah yang telah diselesaikan. Dari 63 kasus mafia tanah di 2021 tersebut, modus operandi terbanyak yang dilakukan mafia tanah adalah memalsukan dokumen. Selain itu, modus lainnya ialah dengan pendudukan ilegal dan rekayasa kasus di pengadilan. (Knu)

Baca Juga:

Tindakan Polda Metro Soal Ancaman Mafia Tanah terhadap Dino Patti Djalal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ormas Laporkan Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Nama dan Logo ke Polda
Indonesia
Ormas Laporkan Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Nama dan Logo ke Polda

Tim Pembela Kehormatan FORKABI (TPKF) melaporkan anggota DPRD DKI Jakarta berinisial AG ke Polda Metro Jaya terkait pelanggaran hak cipta.

Pemkab Gunung Kidul Lakukan Penyekatan Bus di Lokasi Wisata
Indonesia
Pemkab Gunung Kidul Lakukan Penyekatan Bus di Lokasi Wisata

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan penyekatan bus pariwisata di lokasi wisata.

Hari Ini, Anggiat dan Keluarga Arteria Dahlan Bakal Bertemu Buat Berdamai
Indonesia
Hari Ini, Anggiat dan Keluarga Arteria Dahlan Bakal Bertemu Buat Berdamai

nggiat Pasaribu yang akrab disapa Rindu mengaku bersalah atas kejadian tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara dirinya dengan Arteria Dahlan dan ibunda Arteria Dahlan saat turun dari pesawat.

Polisi Susun Strategi Redam Polarisasi di Pemilu 2024
Indonesia
Polisi Susun Strategi Redam Polarisasi di Pemilu 2024

Polri akan terus mengaktifkan patroli siber bersama untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyebarkan konten-konten provokatif.

Sejumlah Ajudan Diperiksa Terkait Hubungan dengan Keluarga Irjen Ferdy Sambo
Indonesia
Sejumlah Ajudan Diperiksa Terkait Hubungan dengan Keluarga Irjen Ferdy Sambo

Komnas HAM selesai memeriksa para ajudan atau aide-de-camp (ADC) Irjen Ferdy Sambo.

 Libur Panjang, 15 Hingga 31 Calon Penumpang KAI Ditemukan Positif COVID-19
Indonesia
Libur Panjang, 15 Hingga 31 Calon Penumpang KAI Ditemukan Positif COVID-19

Puncak arus balik penumpang akan terjadi, Senin (28/02). Berdasarkan catatan KAI total penumpang yang sudah membeli tiket balik berjumlah 12.107 orang.

Depan Wakil Rakyat, Firli Pamer KPK Selamatkan Uang Negara Rp 114 Triliun
Indonesia
Pemerintah dan DPR Didesak Kaji Penggunaan Narkotika untuk Kesehatan
Indonesia
Pemerintah dan DPR Didesak Kaji Penggunaan Narkotika untuk Kesehatan

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materil pasal pelarangan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan.

Anies Keluarkan Surat Edaran Cegah Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja
Indonesia
Anies Keluarkan Surat Edaran Cegah Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja

Pemprov DKI Jakarta tidak menolerir segala bentuk kasus kekerasan di lingkungan kerja, termasuk kekerasan seksual.

KPK Korek Keterangan Petinggi Antam di Kasus Anoda Logam
Indonesia
KPK Korek Keterangan Petinggi Antam di Kasus Anoda Logam

Dugaan korupsi tersebut ditelisik penyidik lewat satu saksi yakni Senior Vice President Internal Audit PT Aneka Tambang Tbk, Hardianto Tumpak Manurung