Mahfud MD Jelaskan Alasan Penahanan Irjen Ferdy Sambo di Provos (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

MerahPutih.com - Pengungkapan kasus saling tembak antar-polisi di rumah Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy terus dilakukan. Terakhir, Irjen Ferdy Sambo dikabarkan telah ditahan.

Menteri Koodinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membenarkan bahwa Irjen Ferdy Sambo telah dibawa ke Mako Brimob dan ditahan di Provos.

“Ya, saya sudah mendapat info bahwa Ferdy Sambo dibawa ke Mako Brimob dan Provos,” kata Mahfud MD sebagaimana yang dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu (7/8), dikutip Antara.

Baca Juga:

Polisi yang Ambil CCTV di Rumah Ferdy Sambo Berpotensi Dipidana

Yang menjadi pertanyaan orang-orang, tutur Mahfud, adalah mengapa Ferdy Sambo ditahan di Provos yang seolah-olah mengindikasikan bahwa Ferdy hanya diperiksa dalam pelanggaran etik.

Terkait hal tersebut, Mahfud meluruskan bahwa menurut hukum, pelanggaran etik dan pelanggaran pidana itu bisa sama-sama berjalan dan tidak harus saling menunggu.

“Serta tidak bisa saling meniadakan,” ucap Mahfud.

Dengan demikian, lanjutnya, ketika seseorang dijatuhi sanksi etik, bukan berarti dugaan pidananya dikesampingkan. Pelanggaran etik akan tetap diproses, begitu pula dengan pelanggaran pidana yang juga akan tetap diproses secara sejajar.

“Contohnya, dulu kasus Pak Akil Mochtar (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) di MK. Ketika yang bersangkutan ditahan karena sangkaan korupsi setelah di-OTT (operasi tangkap tangan), maka tanpa menunggu selesainya proses pidana pelanggaran etiknya diproses dan dia diberhentikan dulu dari jabatannya sebagai hakim MK melalui sanksi etik,” kata Mahfud.

Baca Juga:

Timsus Evaluasi Laporan Istri Ferdy Sambo dan Bharada E

Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut mempermudah pemeriksaan pidana karena yang bersangkutan tidak bisa turut membantu merampungkan di Mahkamah Konstitusi.

“Dia tidak bisa cawe-cawe di MK,” ucap Mahfud.

Beberapa lama setelah sanksi etik dijatuhkan, barulah dijatuhi hukuman pidana. Menkopolhukam ini menjelaskan bahwa pemeriksaan pidana itu lebih rumit, sehingga lebih lama daripada pemeriksaan pelanggaran etik.

Oleh karena itu, ia meminta kepada publik untuk tidak perlu khawatir karena penyelesaian masalah etika ini akan mempermudah pencepatan pemeriksaan pidana apabila memang ada dugaan dan sangkaan tentang itu.

“Publik tidak perlu khawatir, penyelesaian masalah etika ini malah akan mempermudah pencepatan pemeriksaan pidana,” kata Mahfud. (Knu)

Baca Juga:

Dua Jenderal Anak Buah Ferdy Sambo juga Dimutasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jalur KRL Solo-Palur Diuji Coba
Indonesia
Jalur KRL Solo-Palur Diuji Coba

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator Kereta Api Listrik (KRL) sudah mulai melakukan uji coba jalur baru Stasiun Solo Balapan-Stasiun Palur Karanganyar, Selasa (5/4).

Beredar Hoaks Oknum Polisi Terlibat Pencurian Kabel Optik di RSPAD Gatot Subroto
Indonesia
Beredar Hoaks Oknum Polisi Terlibat Pencurian Kabel Optik di RSPAD Gatot Subroto

Diberitak tiga oknum polisi dan satu orang warga sipil ditangkap anggota TNI yang sedang bertugas.

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi kepada Hary Tanoesoedibjo Cs
Indonesia
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi kepada Hary Tanoesoedibjo Cs

Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo), bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, pukul 09.00-12.00 WIB.

Tim Patroli di Wilayah Hukum Polda Metro Tak Dibubarkan, Justru Diperkuat
Indonesia
Tim Patroli di Wilayah Hukum Polda Metro Tak Dibubarkan, Justru Diperkuat

Tim patroli tersebut juga nantinya akan dibekali pemahaman tentang Hak Asasi Msnusia (HAM)

Pemudik Mulai Padati Stasiun Pasar Senen
Indonesia
Pemudik Mulai Padati Stasiun Pasar Senen

Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, mulai sibuk dengan kehadiran penumpang yang ingin melaksanakan mudik Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah/2022 yang akan menggunakan Kereta Api.

Setelah Luhut, Giliran Haris Azhar Bakal Diperiksa Polisi
Indonesia
Setelah Luhut, Giliran Haris Azhar Bakal Diperiksa Polisi

Penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar.

Gunung Merapi Berpotensi Membahayakan pada Radius 3 Kilometer
Indonesia
Gunung Merapi Berpotensi Membahayakan pada Radius 3 Kilometer

Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 2.000 meter (2 km) ke arah barat daya pada Senin (7/3) malam.

PT KCI Tegaskan Kenaikan Tarif KRL Baru Wacana
Indonesia
PT KCI Tegaskan Kenaikan Tarif KRL Baru Wacana

Termasuk dengan kemampuan membayar (ability to payment) dan kesediaan pengguna untuk membayar (willingness to pay) kereta api perkotaan

Gelar Sidang Etik, Dewas KPK Tak Terpengaruh Isu Lili Pintauli Mundur
Indonesia
Gelar Sidang Etik, Dewas KPK Tak Terpengaruh Isu Lili Pintauli Mundur

Dewas KPK menggelar sidang dugaan pelanggaran etik perdana untuk Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Selasa (5/7) hari ini.

Dokter Rubini Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Dokter Rubini Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo mengusulkan agar tokoh masyarakat dari Kalimantan Barat dr Rubini dapat menjadi pahlawan nasional.