Mahfud MD Jawab Kritik MUI Soal Beda Penindakan Selama PSBB Menko Polhukam Mahfud MD (MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan alasan pemerintah mengizinkan mal dan bandara tetap buka semasa pandemi Covid-19 sementara mehimbau masjid tak dibuka.

Menurut Mahfud, yang dibuka adalah yang masuk 11 kelompok prioritas dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca Juga:

Soal New Normal, DPR Kecewa Pemerintah Tak Maksimal Tangani COVID-19

"Saya kira yang dibuka bukan langgar hukum karena ada 11 sektor tertentu yang oleh UU boleh dibuka, oleh protokol," kata Mahfud dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa (19/5).

Mahfud menjelaskan, mal ada yang diizinkan tetap beroperasi karena menyediakan layanan yang termasuk dalam 11 sektor layanan yang dikecualikan dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengendalikan penularan Covid-19.

Mahfud MD bantah pemerintah tumpang tindih soal penerapan PSBB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. (Antara Foto/Syaiful Hakim)

Menurut ketentuan mengenai PSBB dan kekarantinaan kesehatan, pembatasan kegiatan kerja selama PSBB antara lain dikecualikan untuk penyedia layanan pemenuhan kebutuhan pangan dan bahan bakar minyak, kesehatan, komunikasi, dan distribusi logistik.

Mahfud menjelaskan, bahwa bandara juga diperbolehkan beroperasi untuk melayani kelompok masyarakat yang harus berpergian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan di PSBB.

"Bandara untuk mengangkut orang-orang dengan tugas dan syarat tertentu dibuka, (kalau ada) yang melanggar juga ditindak," ujarnya.

Meski boleh beroperasi selama pandemi, Mahfud menegaskan, kegiatan usaha di 11 sektor yang dikecualikan harus tetap dilakukan dengan mengacu pada protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

"Ada penegakan protokol kesehatan yang dikawal penegakan keamanan. Jadi strateginya penegakan protokol keamanan," ujar dia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai adanya ambivalensi atau pertentangan sikap pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19.

Di satu sisi, pemerintah dengan tegas mencegah orang untuk berkumpul di masjid melaksanakan shalat Jumat dan shalat berjamaah.

Tetapi, di sisi lain, pemerintah tidak mengambil tindakan tegas untuk menghadapi masyarakat yang berkumpul di pasar, pusat perbelanjaan, hingga bandara.

"Yang menjadi pertanyaan mengapa pemerintah hanya tegas melarang orang untuk berkumpul di masjid, tapi tidak tegas dan tidak keras dalam menghadapi orang-orang yang berkumpul di pasar, mal, bandara, kantor dan pabrik?" kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas.

Baca Juga:

Novel Baswedan Duga Kasus Penyiraman Air Keras Diarahkan ke Motif Dendam Pribadi

Anwar menuturkan, di beberapa daerah para petugas memakai pengeras suara, mengingatkan masyarakat supaya tidak berkumpul di masjid untuk shalat Jumat, shalat jamaah ataupun tarawih.

Tetapi, tidak ada petugas yang menggunakan pengeras suara mengimbau masyarakat di tempat umum, kantor dan pabrik, untuk menjauhi kerumunan.

Menurut Buya Anwar, sikap pemerintah itu menjadi ironi yang sulit diterima akal sehat.(Knu)

Baca Juga:

Sang Istri Ingin Konser 30 Tahun Didi Kempot Bermusik di GBK Tetap Digelar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wamenag Sebut Gus Sholah Jembatan Semua Golongan
Indonesia
Wamenag Sebut Gus Sholah Jembatan Semua Golongan

Bangsa Indonesia kehilangan Gus Sholah

Gubernur Kepri Dikarantina, Istana Yakin Pelantikan Sesuai Protokol
Indonesia
Gubernur Kepri Dikarantina, Istana Yakin Pelantikan Sesuai Protokol

"Saat pelantikan, kami tidak banyak mengundang para pejabat dan hanya dihadiri oleh keluarga dan pejabat tertentu," sebut Heru.

Artis Inisial RR Ditangkap Terkait Narkoba
Indonesia
Artis Inisial RR Ditangkap Terkait Narkoba

Seorang artis berinisial RR ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diduga terlibat penyalahgunaan narkoba

 Anies Punya Catatan 'Hitam' Jika Ingin Maju di Pilpres 2024
Indonesia
Anies Punya Catatan 'Hitam' Jika Ingin Maju di Pilpres 2024

"Dan diperparah lagi dengan kinerja dia yang buruk di Jakarta. Jadi saya kira tingkat penerimaan publik secara keseluruhan Indonesia sangat rendah terhadap Anies," papar Wempy.

Aksi Tolak Omnibus Law di Solo, Puluhan Pelajar dan Kelompok Anarko Diamankan
Indonesia
Aksi Tolak Omnibus Law di Solo, Puluhan Pelajar dan Kelompok Anarko Diamankan

Polresta Surakarta, Jawa Tengah mengamankan 73 pelajar yang hendak bergabung dengan aksi unjuk rasa mahasiswa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

 Dampak Virus Corona Tidak Pengaruhi Kunjungan Wisatawan Ke Jawa Tengah
Indonesia
Dampak Virus Corona Tidak Pengaruhi Kunjungan Wisatawan Ke Jawa Tengah

Sinung menuturkan pada akhir Januari 2020 dari pintu Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo dipulangkan sebanyak 178 wisatawan asal Tiongkok.

Cakada Bawa Massa Saat Daftar ke KPU, Begini Respon Bawaslu
Indonesia
Cakada Bawa Massa Saat Daftar ke KPU, Begini Respon Bawaslu

Dugaan pelanggaran ini terkait dengan jumlah massa yang datang ke kantor KPU setempat saat hendak mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Serentak 2020.

UINSA Jalankan Perkuliahan Daring Cegah Corona
Indonesia
UINSA Jalankan Perkuliahan Daring Cegah Corona

Rencananya, kuliah daring UINSA bakal dilaksanakan 16 sampai 20 Maret 2020

Ribut dengan Wakil Ketua KPK, Perilaku Anak Amien Rais Memalukan
Indonesia
Ribut dengan Wakil Ketua KPK, Perilaku Anak Amien Rais Memalukan

"Memalukan sekali apalagi putera seorang tokoh nasional yang seharusnya menjadi panutan publik," kata Indriyanto

112 Warga Asing Dari Berbagai Negara Ditolak Masuk ke Bali
Indonesia
112 Warga Asing Dari Berbagai Negara Ditolak Masuk ke Bali

Tidak ada kendala dan hambatan, hanya melihat riwayat perjalanannya di paspor