Mahfud MD Janji Dalam Tiga Bulan Pemerintah dan DPR Bahas Revisi UU ITE Rapat di DPR. (Foto: dpr.go.id)

MerahPutih.com - DPR menyepakati perubahan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan memasukannya ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

"Berarti dalam tiga bulan ke depan akan dibahas oleh DPR," ujar Menko Polhukam Mahfud MD kepada wartawan, Kamis (7/10).

Baca Juga:

Penyebar Video Muhammad Kece di Medsos bakal Dijerat UU ITE

Dia mengatakan, saat ini pemerintah sudah mengirimkan draf revisi UU ITE kepada DPR. Bersamaan dengan itu, pihaknya juga sudah membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE yang telah ditandatangani oleh Kapolri, Jaksa Agung, serta Menkominfo.

Namun, khusus untuk kasus UU ITE yang menimpa salah satu Dosen Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, Saiful Mahdi, SKB itu belum bisa teraplikasikan. Sebab, kasus pelaporan itu terjadi pada 2018, jauh sebelum SKB ditetapkan.

"Cuma untuk Saiful Mahdi ini kasusnya terjadi 2018, 2019 mulai berproses pelaporan-pelaporan lalu ke pengadilan dan baru vonis finalnya sekarang," tuturnya.

Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Antara)
Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Antara)

Menurut Mahfud, jika surat pemberitahuan resmi amnesti sudah diproses oleh DPR, pemerintah juga akan bekerja cepat. Sebab, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian atas pemberian amnesti terhadap korban UU ITE.

Mahfud menjelaskan, kini pemerintah menunggu pemberitahuan resmi dari DPR RI setelah menyetujui pemberian amnesty. Setelah itu, pemerintah akan segera mengimplementasikan dalam sebuah surat keputusan presiden tentang pemberian amnesti.

"Harus bersabar dulu karena mesti ada prosedur. DPR sendiri kan harus membuat surat dan sebagainya, dan sebagainya,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. (Knu)

Baca Juga:

SKB UU ITE Jadi Acuan Polri dalam Penanganan Perkara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
RJ Lino Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
Indonesia
RJ Lino Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini

RJ Lino akan menjalani sidang tuntutan perkara dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada PT Pelindo II tahun 2011.

Perayaan Bersama Idul Fitri dan Kenaikan Isa Almasih Bukti Kebinekaan di Indonesia
Indonesia
Perayaan Bersama Idul Fitri dan Kenaikan Isa Almasih Bukti Kebinekaan di Indonesia

Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Polisi Periksa Lebih dari 10 Saksi Terkait Kecelakaan Transjakarta
Indonesia
Polisi Periksa Lebih dari 10 Saksi Terkait Kecelakaan Transjakarta

Saksi yang diperiksa antara lain penumpang bus yang terlibat tabrakan tersebut

Pimpinan DPR Minta Jangan Ada yang Ragukan Sosok Listyo Sigit
Indonesia
Pimpinan DPR Minta Jangan Ada yang Ragukan Sosok Listyo Sigit

Sepanjang kemampuan dan kapabilitasnya bisa, passionnya ada, bismillah

KPK Sampaikan Masukan Soal Penyaluran BPUM UMKM
Indonesia
KPK Sampaikan Masukan Soal Penyaluran BPUM UMKM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan masukan terkait penyaluran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

KPK: Kekayaan Cakada Petahana Naik Rp2-4 Miliar
Indonesia
KPK: Kekayaan Cakada Petahana Naik Rp2-4 Miliar

KPK mengungkapkan harta kekayaan cakada petahana pada Pilkada 2020 mngalami kenaikan senilai Rp2 miliar hingga Rp4miliar selama menjabat pada periode pertama.

Ini Kata Satgas COVID-19 Soal Kerumunan Pawai Kemenangan Persija
Indonesia
Ini Kata Satgas COVID-19 Soal Kerumunan Pawai Kemenangan Persija

Terjadinya kerumunan yang dilakukan oleh Jakmania saat merayakan kemenangan Persija dalam Piala Menpora 2021 patut disesalkan.

Walubi Sebut Indonesia Kekurangan 7.927 Guru Agama Buddha
Indonesia
Walubi Sebut Indonesia Kekurangan 7.927 Guru Agama Buddha

"Kami memberikan sejumlah catatan khususnya faktor penghambat bagi umat Buddha antara lain belum terpenuhinya amanat UU 20/2003 Pasal 12 Ayat 1A karena di Indonesia saat ini masih kekurangan 7.927 guru agama Buddha," ungkapnya.

Jaksa Minta Hakim Tolak Pledoi Brigjen Prasetijo
Indonesia
Jaksa Minta Hakim Tolak Pledoi Brigjen Prasetijo

Jaksa menilai Prasetijo terbukti menerima uang US$100 ribu

PKS Akui harus Belajar Banyak Soal Kedisiplinan dari PDIP
Indonesia
PKS Akui harus Belajar Banyak Soal Kedisiplinan dari PDIP

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) merupakan partai yang berdisiplin dan memiliki rekam jejak panjang di Indonesia.