Mahfud MD Izinkan Anak Buah Rizieq Shihab Bentuk FPI Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, saat memberikan keterangan pers pelarangan aktivitas FPI. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah tidak mempermasalahkan dengan fenomena munculnya berbagai nama perkumpulan yang identik dengan FPI.

Menurut dia, mendikan ormas apa saja boleh, asal tak melanggar hukum. Jadi mendirikan organisasi yang kemudian disingkat FPI tak bisa dilarang asal tidak melanggar hukum dan tidak melanggar ketertiban umum.

Baca Juga

Maklumat Kapolri: Masyarakat Dilarang Sebar Konten Terkait FPI di Media Sosial

"Termasuk tidak menggunakan nama dan simbol-simbol Front Pembela Islam (FPI) yang sudah bubar dan dilarang melakukan kegiatan,” terang Mahfud MD dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (1/1).

Mahfud menegaskan, pemerintah tak akan mengambil langkah khusus. Apalagi, sudah pernah ada organisasi atau partai yang bubar di Indonesia, mendirikan kembali organisasi atau perkumpulan dengan nama yang identik, ataupun dengan nama yang sama sekali berbeda.

Mahfud mencontohkan, Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dibubarkan bersama Masyumi juga melahirkan ormas-ormas baru dan tokoh-tokohnya hingga kini masih ada. Seperti Parmusi, PPP, DDII, Masyumi Baru, Masyumi Reborn, dan sebagainya.

Logo Front Persatuan Islam

Kemudian, Partai Nasionalis Indonesia (PNI) berfusi melahirkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), hingga melahirkan PDI Perjuangan, Barisan Banteng Muda dan sebagainya.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, hampir setiap hari berdiri organisasi di Indonesia. Saat ini berdasarkan catatan, tidak kurang dari 440.000 ormas dan perkumpulan berdiri di Indonesia.

“Nahdlatul Ulama (NU) pernah pecah dan pernah melahirkan KPP-NU juga tidak ditindak sampai bubar sendiri. Secara hukum alam, yang bagus akan tumbuh, yang tak bagus akan layu, baik yang lama maupun yang baru,” jelasnya.

Sebelumnya, beberapa tokoh langsung mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam (FPI) dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada Rabu (30/12) kemarin.

Kuasa hukum Front Persatuan Islam (FPI), Aziz Yanuar membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan deklarasi. Dia pun menyebutkan sejumlah tokoh yang menjadi deklarator Front Persatuan Islam.

Di antaranya yakni Habib Abu Fihir Alattas, Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Munarman, Abdul Qadir Aka Awit Mashuri, Haris Ubaidillah. (Knu)

Baca Juga

FPI Berganti Nama karena Ketidaktegasan Aparat Penegak Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UNS Tanggung Biaya Pengobatan 25 PPDS yang Positif COVID-19
Indonesia
UNS Tanggung Biaya Pengobatan 25 PPDS yang Positif COVID-19

"Kami menanggung semua biaya pengobatan mereka semua. Pasien ini dilarang dijenguk orang tuanya di rumah sakit," ujar Jamal

Kabar Baik, Tren Pasien Sembuh COVID-19 Kabupaten Bekasi Naik 100 Persen
Indonesia
Rahayu Saraswati Sebut Terjadi Ketimpangan Pembangunan di Tangsel
Indonesia
Rahayu Saraswati Sebut Terjadi Ketimpangan Pembangunan di Tangsel

Menurutnya, hal tersebut harusnya menjadi tugas Pemkot untuk memperbaiki semua jalan di Tangerang Selatan agar tidak ada ketimpangan.

TNI Cek Ulang, 89 Personel Secapa AD Bandung Batal Positif COVID-19
Indonesia
TNI Cek Ulang, 89 Personel Secapa AD Bandung Batal Positif COVID-19

Kepastian ini didapat setelah mereka menjalani pemeriksaan dua kali dengan metode polymerase chain reaction (PCR).

Calon Penumpang Pesawat Tetap Wajib Patuhi Aturan PSBB
Indonesia
Calon Penumpang Pesawat Tetap Wajib Patuhi Aturan PSBB

Otoritas Angkasa Pura (AP) II segera melakukan koordinasi yang melibatkan multipihak.

Denda Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp3,5 Miliar
Indonesia
Denda Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp3,5 Miliar

Kepolisian memberlakukan operasi yustisi 2020 untuk menekan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Tiga RS di Yogyakarta Disiapkan Tampung Pasien Reaktif Rapid Test
Indonesia
Tiga RS di Yogyakarta Disiapkan Tampung Pasien Reaktif Rapid Test

Sleman telah menyiapkan Asrama Haji yang terletak di Jalan Lingkar Utara Yogyakarta sebagai tempat karantina PDP.

Sekolah Harus Kerja Sama dengan Puskesmas Sebelum Belajar Tatap Muka
Indonesia
Sekolah Harus Kerja Sama dengan Puskesmas Sebelum Belajar Tatap Muka

Sekolah-sekolah yang akan membuka belajar tatap muka mulai Januari 2021 perlu bekerja sama dengan puskesmas.

[HOAKS atau FAKTA] FKPPI Siaga di Monas Bersiap Jika RUU HIP Disahkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] FKPPI Siaga di Monas Bersiap Jika RUU HIP Disahkan

Disebutkan bahwa sebanyak 10 ribu kader bela negara FKPPI melakukan apel kebangsaan di lapangan Monas

Demokrat Pertimbangkan Usulan Revisi UU Ciptaker
Indonesia
Demokrat Pertimbangkan Usulan Revisi UU Ciptaker

Setelah disahkan tentu ruang dan standing-nya terbuka untuk dilakukan judicial review