Mahfud MD Ingatkan Korupsi Tak Sebatas Rugikan Keuangan Negara Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan korupsi jangan hanya diartikan merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik.

"Jadi, ada sebuah jenis korupsi yang tidak merugikan keuangan negara tapi merugikan masyarakat dan merugikan pemerintah di dalam pelaksanaan tugasnya. Itu adalah suap dan pungutan liar (pungli)," ujar Mahfud dikutip Antara, Selasa (12/5).

Baca Juga

Sukhoi TNI Usir Pesawat Asing Terobos Wilayah Tanjungpinang

Kemenko Polhukam diberikan mandat melalui Perpres Nomor 87/2016 itu membentuk dan memimpin serta mengkoordinasi Satuan Tugas Saber pungli.

Dari 30 jenis korupsi yang ada di dalam hukum, Saber Pungli bertugas menangani, menindak, dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas di birokrasi agar bersih dari pungutan liar.

Yang dimaksudkan dengan pungli, kata Mahfud, adalah pungutan-pungutan yang tidak sah yang diambil dalam rangka pelayanan publik.

"Itu (pungli) jenis korupsi juga. Jadi, korupsi itu tidak harus diartikan hanya merugikan keuangan negara. Nah, Saber Pungli ini dibentuk oleh presiden untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas birokrasi agar bersih dari pungutan liar," katanya.

Saber Pungli sebagai lembaga didukung oleh sembilan institusi, antara lain Polri, Kejaksaan Agung, Ombudsman RI, Kementerian PAN RB, dan Kemenkumham yang selama ini sudah cukup banyak menorehkan prestasi.

Menko Polhukam Mahfud MD bersama Presiden Jokowi
Menkopolhukam Mahfud MD menerima ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo seusai dilantik di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/10). ANTARA FOTO/desca Lidya Natalia.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa Satgas Saber Pungli bukan lembaga penegakan hukum pidana korupsi.

"Penegakan hukumnya masih tetap disampaikan kepada Polri, kemudian kepada kejaksaan. Nanti, segi administratifnya kalau ada orang harus dipecat itu diserahkan ke Kementerian PAN RB, kemudian penyelidikannya ke Ombudsman, dan sebagainya," katanya.

Mahfud menjelaskan jabatan Satgas Saber Pungli bersifat "ex officio", artinya melekat pada jabatan-jabatan di institusinya, seperti Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli yang dijabat Irwasum Polri, kemudian wakil ketuanya dari Jamwas Kejagung.

Komjen Moechgiyarto yang sebelumnya menjabat Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli selaku Irwasum Polri kini sudah dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri.

Baca Juga

Kupas Tuntas Kesangaran Sukhoi Su-35

Komjen Moechgiyarto digantikan oleh Komjen Agung Budi Maryoto sebagai Irwasum Polri, yang secara otomatis juga menggantikannya sebagai Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli.

"Kita akan tetap bekerja, terutama ikut membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa, memberantas pungli yang merupakan korupsi juga di birokrasi pemerintahan," kata Mahfud. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ridwan Kamil Putuskan tidak Perpanjang PSBB Jabar
Indonesia
Ridwan Kamil Putuskan tidak Perpanjang PSBB Jabar

Keputusan tersebut diambil karena angka reproduksi efektif (Rt) COVID-19 di Jabar konsisten di bawah 1 selama enam pekan.

Jokowi Bakal Pidato Kenegaraan, Ini Rekayasa Arus Lalu Lintas di Seputar DPR/MPR
Indonesia
Jokowi Bakal Pidato Kenegaraan, Ini Rekayasa Arus Lalu Lintas di Seputar DPR/MPR

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah merekayasa lalu lintas di sekitar Kompleks Parlemen Senayan.

PB SEMMI Minta Pemerintah tidak Hanya Bubarkan FPI
Indonesia
PB SEMMI Minta Pemerintah tidak Hanya Bubarkan FPI

“Nah, melihat kondisi ini kenapa hanya FPI yang dibubarkan? Negara harus adil dalam menyikapi persoalan ini,” jelas dia.

Pengamat Duga Pertemuan Airlangga-Prabowo untuk Amankan Kursi Masing-Masing
Indonesia
Pengamat Duga Pertemuan Airlangga-Prabowo untuk Amankan Kursi Masing-Masing

Bahkan di gambar cover sampul majalah, sang menteri digambarkan sedang memakan lobster

KPK Garap Eks Bos Keuangan BUMN PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Garap Eks Bos Keuangan BUMN PT Dirgantara Indonesia

KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso sebagai tersangka

BI Minta Bank dan Fintech Lakukan Kolaborasi
Indonesia
BI Minta Bank dan Fintech Lakukan Kolaborasi

Fintech punya ekosistem yang agile dan perbankan punya dana murah, punya risk management yang lebih prudent.

Mahfud MD: Penangkapan Nurhadi Jadi Pembuktian KPK Serius Kejar Koruptor
Indonesia
Mahfud MD: Penangkapan Nurhadi Jadi Pembuktian KPK Serius Kejar Koruptor

Melalui penangkapan ini, Mahfud menyebut, anggapan KPK tidak serius mengejar dan menangkap buronan ini terbantahkan.

Sudah 22 Hari Gubernur Anies Masih Positif COVID-19
Indonesia
Sudah 22 Hari Gubernur Anies Masih Positif COVID-19

"Sampai hari Senin masih Anies masih positif corona," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

 NasDem Usulkan 50 Persen Gaji Anggota DPR Dipotong untuk Penanganan COVID-19
Indonesia
NasDem Usulkan 50 Persen Gaji Anggota DPR Dipotong untuk Penanganan COVID-19

Ali menegaskan, usulan ini muncul dalam upaya solidaritas dan membangun semangat gotong royong di seluruh elemen bangsa untuk mengatasi wabah COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Minta Kapolda Bebaskan Pelajar Ditahan karena Berbuat Anarkis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Minta Kapolda Bebaskan Pelajar Ditahan karena Berbuat Anarkis

Akun Facebook bernama Andy Rachman mengunggah foto sebuah situs yang bertuliskan “Anies Baswedan Sambangi Polda Metro Jaya, Bicarakan Pembebasan Pelajar Se-Jabodetabek Yang Ditahan”.