Mahfud MD: Hal Sepele tidak Harus Dibawa ke Pengadilan Selesai dengan Mediasi Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan, bahwa hukum bukan alat untuk menjadi menang, tetapi alat untuk menjalin harmoni dan kebersamaan.

Oleh sebab itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meminta jika ada kasus yang bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan tidak harus dibawa ke pengadilan.

Baca Juga

Ini Tanggapan Mahfud MD Disinggung JK Soal Kritik Pemerintah

“Oleh sebab itu, hal-hal yang sepele-sepele tidak harus dibawa ke pengadilan, tapi diselesaikan dengan mediasi. Kalau agak serius, lindungi korbannya, itu 'restorative justice'," kata Mahfud MD saat menjadi Narasumber pada Rapim Polri Tahun 2021 secara virtual di Jakarta, Selasa (16/2).

Mahfud menjelaskan, hukum memiliki tiga fungsi dan tujuan, yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Menurutnya, jika kepastian tidak cukup maka harus ada keadilan, karena yang pasti itu belum tentu adil.

Hukum bisa mengesampingkan keadilan dan kepastian manakala keadilan dan kepastian diterapkan tidak bermanfaat atau malah membahayakan.

"Oleh karena itu, penegakan hukum harus manusiawi sesuai dengan tujuan negara,” tuturnya.

Tangkapan layar - Menko Polhukam Mahfud MD saat menyampaikan pernyataan resmi melalui akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (2/2/2021). ANTARA/Syaiful Hakim/am.
Tangkapan layar - Menko Polhukam Mahfud MD saat menyampaikan pernyataan resmi melalui akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (2/2/2021). ANTARA/Syaiful Hakim/am.

Sementara itu, terkait dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19, Menko Polhukam mengatakan TNI-Polri harus dalam satu barisan dan sikap untuk menegakkan protokol kesehatan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020.

Adapun bentuk yang pertama pertama adalah persuasif. Bilamana sikap persuasif tidak efektif dan masih melanggar maka administratif atau denda.

“Masih mangkir, masih ngeyel, maka hukum pidana, itu tindakan tertinggi,” ucapnya.

Mahfud mengklaim dalam delapan hari terakhir penyebaran kasus COVID-19 cukup melandai. Namun, dia tetap mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo agar jangan gembira dahulu, ritme ini harus diatur oleh TNI-Polri dan Satpol PP, sehingga jangan ragu melaksanakan tugas konstitusional.

“Pemerintah mengeluarkan Perpres, isinya itu PC PEN. Ada dua hal yang harus dilakukan secara seimbang. Pertama perang melawan COVID-19, kedua pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Mahfud MD Janji Pasal Karet UU ITE Bakal Direvisi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Yasonna Minta Petugas Jangan Biarkan Warga Binaan Baku Hantam
Indonesia
Anak Buah Yasonna Minta Petugas Jangan Biarkan Warga Binaan Baku Hantam

Kemenkumham juga menemukan adanya petugas yang dengan sengaja membiarkan para tahanan atau narapidana saling baku hantam

Kibarkan Bendera Putih, Pedagang Pantai Ampenan Mataram: Tolonglah Kami!
Indonesia
Kibarkan Bendera Putih, Pedagang Pantai Ampenan Mataram: Tolonglah Kami!

"Tolonglah kami, lihatlah kami, dengarkan jeritan kami, dan bantu kami menghadapi kondisi ekonomi selama PPKM," ujar Ketua Pedagang Pantai Ampenan, Indari

Edhy Prabowo Jalani Sidang Perdana Kasus Benur
Indonesia
Edhy Prabowo Jalani Sidang Perdana Kasus Benur

Jaksa KPK rencananya akan mendakwa Edhy dengan Pasal Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis
Indonesia
Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja untuk membahas dan memutuskan biaya penyelenggaraan Haji bersama Kemenag dan jajaran pemerintah terkait lainnya.

Kini, Vaksinasi Gotong Royong Bisa Gunakan Merek Vaksin COVID-19 yang Digratiskan
Indonesia
Kini, Vaksinasi Gotong Royong Bisa Gunakan Merek Vaksin COVID-19 yang Digratiskan

Sebelumnya, jenis vaksin yang akan digunakan pada vaksinasi Gotong Royong ini tidak boleh menggunakan vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer.

Teror Bom Bunuh Diri di Makassar Jadi Teguran Keras untuk Pemerintah
Indonesia
Teror Bom Bunuh Diri di Makassar Jadi Teguran Keras untuk Pemerintah

Peristiwa bom bunuh di Makassar merupakan sinyal keras bagi seluruh pihak, terutama pemerintah untuk tidak pernah kendor dalam melaksanakan ‘protokol’ penanganan ekstremisme-kekerasan.

Satu Korban Tewas Lapas Tangerang Teridentifikasi
Indonesia
Satu Korban Tewas Lapas Tangerang Teridentifikasi

Seorang warga binaan Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten yang menjadi korban meninggal akibat kebakaran pada Rabu (8/9) kemarin, berhasil teridentifikasi.

Layani PON, Garuda Tambah Penerbangan ke Papua
Indonesia
Layani PON, Garuda Tambah Penerbangan ke Papua

Maskapai penerbangan Garuda Indonesia resmi pindah operasi di gedung terminal baru sisi selatan Bandara Mozes Kilangin Timika untuk menunjang pelayanan kontingen PON XX Papua

Aturan Anyar ASN, 10 Hari Bolos Kerja Tanpa Alasan Dihukum Pecat
Indonesia
Aturan Anyar ASN, 10 Hari Bolos Kerja Tanpa Alasan Dihukum Pecat

Sementara itu, jika tidak masuk selama 25-27 hari setahun, ASN dibebaskan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan.

KPK Periksa Eks Stafsus Edhy Prabowo Terkait Kasus Suap Benur
Indonesia
KPK Periksa Eks Stafsus Edhy Prabowo Terkait Kasus Suap Benur

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gellwyn DH Yusuf, mantan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.