Mahfud MD: Hal Sepele tidak Harus Dibawa ke Pengadilan Selesai dengan Mediasi Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan, bahwa hukum bukan alat untuk menjadi menang, tetapi alat untuk menjalin harmoni dan kebersamaan.

Oleh sebab itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meminta jika ada kasus yang bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan tidak harus dibawa ke pengadilan.

Baca Juga

Ini Tanggapan Mahfud MD Disinggung JK Soal Kritik Pemerintah

“Oleh sebab itu, hal-hal yang sepele-sepele tidak harus dibawa ke pengadilan, tapi diselesaikan dengan mediasi. Kalau agak serius, lindungi korbannya, itu 'restorative justice'," kata Mahfud MD saat menjadi Narasumber pada Rapim Polri Tahun 2021 secara virtual di Jakarta, Selasa (16/2).

Mahfud menjelaskan, hukum memiliki tiga fungsi dan tujuan, yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Menurutnya, jika kepastian tidak cukup maka harus ada keadilan, karena yang pasti itu belum tentu adil.

Hukum bisa mengesampingkan keadilan dan kepastian manakala keadilan dan kepastian diterapkan tidak bermanfaat atau malah membahayakan.

"Oleh karena itu, penegakan hukum harus manusiawi sesuai dengan tujuan negara,” tuturnya.

Tangkapan layar - Menko Polhukam Mahfud MD saat menyampaikan pernyataan resmi melalui akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (2/2/2021). ANTARA/Syaiful Hakim/am.
Tangkapan layar - Menko Polhukam Mahfud MD saat menyampaikan pernyataan resmi melalui akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (2/2/2021). ANTARA/Syaiful Hakim/am.

Sementara itu, terkait dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19, Menko Polhukam mengatakan TNI-Polri harus dalam satu barisan dan sikap untuk menegakkan protokol kesehatan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020.

Adapun bentuk yang pertama pertama adalah persuasif. Bilamana sikap persuasif tidak efektif dan masih melanggar maka administratif atau denda.

“Masih mangkir, masih ngeyel, maka hukum pidana, itu tindakan tertinggi,” ucapnya.

Mahfud mengklaim dalam delapan hari terakhir penyebaran kasus COVID-19 cukup melandai. Namun, dia tetap mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo agar jangan gembira dahulu, ritme ini harus diatur oleh TNI-Polri dan Satpol PP, sehingga jangan ragu melaksanakan tugas konstitusional.

“Pemerintah mengeluarkan Perpres, isinya itu PC PEN. Ada dua hal yang harus dilakukan secara seimbang. Pertama perang melawan COVID-19, kedua pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Mahfud MD Janji Pasal Karet UU ITE Bakal Direvisi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS Atau FAKTA]: Kasus Penembakan 6 Anggota FPI Dibawa ke Mahkamah Internasional
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Kasus Penembakan 6 Anggota FPI Dibawa ke Mahkamah Internasional

Akun Facebook Bumi Sandiwara mengunggah video yang mengklaim kasus penembakan yang menewaskan 6 anggota FPI dibawa ke Mahkamah Internasional.

Mal di Solo Mulai Ramai Jelang Lebaran, Rudy: Langgar Protokol Kesehatan Saya Segel
Indonesia
Mal di Solo Mulai Ramai Jelang Lebaran, Rudy: Langgar Protokol Kesehatan Saya Segel

Tindakan tegas di perlukan mengingat status kejadian luar biasa (KLB) corona belum dicabut.

Penurunan Baliho oleh Aparat TNI Dianggap Operasi Militer Selain Perang
Indonesia
Penurunan Baliho oleh Aparat TNI Dianggap Operasi Militer Selain Perang

Pelibatan aparat TNI untuk menertibkan baliho pimpinan FPI Rizieq Shihab dinilai tepat.

Vaksinasi Nasional Baru 13 Persen Jumlah Penduduk
Indonesia
Vaksinasi Nasional Baru 13 Persen Jumlah Penduduk

Sebanyak 2.301.978 orang atau 5,71 persen telah divaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua hingga Sabtu (20/3).

Pleno Hasil Penelitian Administrasi Persyaratan Calon, Bajo Kurang LHKPN dan Teguh Surat PAW
Indonesia
Pleno Hasil Penelitian Administrasi Persyaratan Calon, Bajo Kurang LHKPN dan Teguh Surat PAW

"Hasil pleno penelitian administrasi persyaratan keempat calon yang maju Pilwakot Solo, hanya milik Gibran yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat," kata dia.

Kondisi Terkini Gunung Semeru Usai Erupsi
Indonesia
Kondisi Terkini Gunung Semeru Usai Erupsi

"Kawasan lereng Gunung Semeru sudah nampak melandai," ucap Kepala Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur (Jatim), Satriyo Nur Seno.

Pemerintah Didesak Buka Ruang Bupati Sabu Warga Negara AS Kembali Jadi WNI
Indonesia
Pemerintah Didesak Buka Ruang Bupati Sabu Warga Negara AS Kembali Jadi WNI

Kewenangan Diskresi Mendagri menjadi opsi tepat

Wajah Infrastrukur Kawasan Wisata Labuan Bajo Berubah Akhir Desember
Indonesia
Wajah Infrastrukur Kawasan Wisata Labuan Bajo Berubah Akhir Desember

Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai akan mengubah wajah kawasan, sekaligus mempercepat pengembangan destinasi wisata

Auman Fahri di Tengah Keriuhan Politik
Indonesia
Auman Fahri di Tengah Keriuhan Politik

Menurut Fahri Hamzah, saat ini ada tiga penyakit umum yang masih menghinggapi perpolitikan Indonesia