Mahfud MD: Dua Nakhoda Partai Demokrat Bukan Urusan Pemerintah Menko Polhukam Mahfud MD. ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam/pri.

MerahPutih.com - Pemerintah menegaskan tak mau ikut campur terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3) kemarin, yang hasilnya memilih Moeldoko jadi ketua umum.

Pemerintah juga menilai, hal itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Bg Pemerintah skrg ini peristiwa Deli Serdang merupakan mslh internal PD," tulis Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD lewat medsos Twitter-nya, Sabtu (6/3).

Baca Juga:

Dualisme Ketum Demokrat Bakal Munculkan Beberapa Kemungkinan ke Depan

Menurutnya, bukan menjadi masalah hukum di mana pemerintah harus turun tangan. Sebab hingga kini, belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat.

"Pemerintah skrng hny menangani sudut keamanan, bkn legalitas partai," sambung dia.

Mantan Ketua MK ini berpendapat, kasus KLB Partai Demokrat baru akan jadi masalah hukum kalau kegiatan itu didaftarkan ke Kemenkum HAM.

"Saat itu pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol. Keputusan Pemerintah bs digugat ke Pengadilan. Jd pengadilanlah pemutusnya. Dus, skrng tdk/blm ada mslh hukum di PD," papar dia.

Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi KLB Moeldoko dalam acara penutupan di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (5/3) malam. ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus
Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi KLB Moeldoko dalam acara penutupan di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (5/3) malam. ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus

Mengacu pada UU Nomor 9 Tahun 1998, pemerintah tidak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang.

"Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," ucapnya.

Baca Juga:

Komentari Manuver Moeldoko Duduki Kursi Ketum Demokrat, SBY Singgung Nama Jokowi

Jadi, tegas Mahfud, sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Jokowi saat ini, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

"Risikonya, Pemerintah dituding cuci tangan. Tp kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dsb," tegas dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, KLB Demokrat di Deli Serdang tidak bisa dilakukan karena tak memenuhi ketentuan dalam AD/ART. Salah satunya yakni harus ada persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi. (Asp)

Baca Juga:

Negara Akui KLB dan Batalkan Kepengurusan AHY, Lonceng Kematian Demokrat Makin Kencang

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasien Dirawat di RSD Wisma Atlet Masih 1.656 Orang
Indonesia
Pasien Dirawat di RSD Wisma Atlet Masih 1.656 Orang

Aris juga menyampaikan perkembangan pasien COVID-19 di Wisma Atlet Pademangan

Cek Ya, Hari Ini Pengumuman Hasil SNMPTN Jam 15.00 WIB
Indonesia
Cek Ya, Hari Ini Pengumuman Hasil SNMPTN Jam 15.00 WIB

Peserta SNMPTN 2021 dapat mendaftar UTBK-SBMPTN 2021 setelah pengumuman SNMPTN 2021.

Serapan Anggaran Kesehatan Terus Meningkat
Indonesia
Serapan Anggaran Kesehatan Terus Meningkat

Data sementa, realisasi penyerapan anggaran yang paling besar adalah untuk gugus tugas COVID-19 yaitu Rp2,9 triliun, sedangkan insentif perpajakan bidang kesehatan masih sekitar Rp1,4 triliun.

Penumpang KRL Diizinkan Makan dan Minum Saat Berbuka Puasa
Indonesia
Penumpang KRL Diizinkan Makan dan Minum Saat Berbuka Puasa

"Selama bulan puasa, KAI Commuter memperbolehkan para pengguna untuk makan dan minum di dalam KRL khusus pada waktu berbuka puasa hingga satu jam setelahnya," jelas Anne dalam keteranganya, Selasa (13/4).

Muhammadiyah Sebut Pasien COVID-19 dan Tenaga Medis Tidak Wajib Puasa
Indonesia
Muhammadiyah Sebut Pasien COVID-19 dan Tenaga Medis Tidak Wajib Puasa

Pengurus Pusat Muhammadiyah menyebut pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, termasuk bagi yang tidak bergejala atau Orang Tanpa Gejala (OTG) tidak wajib menunaikan puasa.

Eks Kakorlantas Djoko Susilo Kalah Gugatan, Rumah Hasil Korupsi Diubah Museum Batik Solo
Indonesia
Eks Kakorlantas Djoko Susilo Kalah Gugatan, Rumah Hasil Korupsi Diubah Museum Batik Solo

Ada dua rumah mewah milik Djoko hasil korupsi dan disita negara di Solo.

Khawatir Potensi Korupsi Meningkat di Pilkada Tahun Ini, Ketua KPK: Tahun Ini Adalah Tahun Kritis
Indonesia
Khawatir Potensi Korupsi Meningkat di Pilkada Tahun Ini, Ketua KPK: Tahun Ini Adalah Tahun Kritis

Tindak pidana korupsi terjadi paling banyak di tahun-tahun politik

Candi Elektronik Solo Terbakar, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta
Indonesia
Candi Elektronik Solo Terbakar, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta

Informasi bermula dari laporan masyarakat yang melintas di Jalan Slamet Riyadi mendapati Candi Elektronik terbakar.

Sesuai Arahan AHY, Demokrat Tutup Pintu Buat Moeldoko Cs
Indonesia
Sesuai Arahan AHY, Demokrat Tutup Pintu Buat Moeldoko Cs

Karena bagaimanapun tindakan pengkhianatan ini menimbulkan luka

PSBB Total DKI Jakarta Masih Belum Disepakati Pusat
Indonesia
PSBB Total DKI Jakarta Masih Belum Disepakati Pusat

"Malam ini sampai besok pagi, sehingga pengumuman yang disampaiikan ke masyarakat ada sebuah kepastian, harmonisasi antara kepentingan pusat dan daerah," kata Doni.