Mahfud MD: Di Luar Negeri Sudah Tidak Ada Lagi Isu Papua Merdeka Papua. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pengesahan perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua diklaim kesejahteraan masyarakat Papua. Revisi hanya menyangkut dana Otsus yang semula harus berakhir bulan November 2021 diperpanjang lagi hingga tahun 2022.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, sebenarnya dari undang-undang itu bukan memperpanjang UU Otsus, karena tidak perlu diperpanjang.

Baca Juga:

DPR Sahkan RUU Otsus Papua Jadi Undang-Undang

"Dana Otsus itu sekarang akan dimaksimalkan untuk kesejahteraan di Papua. Tidak lagi akan dibiarkan untuk dikelola tanpa pertanggungjawaban yang jelas, tetapi akan didampingi oleh pusat, dananya dinaikkan dari 2 persen menjadi dua seperempat persen dari DAU nasional," papar Mahfud. Dia menuturkan terkait perkembangan pembangunan Papua sudah dipaparkan kepada duta besar Indonesia di berbagai negara dan kawasan.

"Semua mengkonfirmasi di luar negeri itu sekarang sudah tidak ada lagi isu Papua merdeka. Vanuatu masih menyuarakan itu, tetapi sekarang pendekatannya bukan lagi Papua merdeka. Pendekatannya bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Soal kasus HAM, Mahfud menjelaskan saat ini sudah dikerjakan oleh Komnas HAM bersama Menkumham dan Jaksa Agung. "Kita sedang menyelesaikan dan menata persoalan perlindungan HAM yang selalu diisukan oleh sekelompok kecil orang yang memang ingin membuat citra Indonesia jelek. Tapi oke, kita tunjukkan ke dunia bahwa masalah HAM di Papua akan sama dengan di daerah-daerah lain di Indonesia, akan kita tata," katanya.

Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Antara
Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Antara

Rancangan UU Otonomi Khusus Papua yang disetujui menjadi UU oleh DPR RI, di Jakarta. Pemerintah mengaskan UU ini keberpihakan pemerintah, DPR RI, dan DPD RI terhadap Orang Asli Papua (OAP).

Keberpihakan itu terwujud dalam perubahan pada 20 Pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan upaya melindungi dan menjunjung harkat OAP, kata Mendagri pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta.

“Dalam pembahasan, kami berpihak pada prinsip dan semangat melindungi dan menjunjung tinggi harkat Orang Asli Papua dan mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Tito mewakili Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan pandangan pemerintah soal RUU Otsus Papua.

Baca Juga:

RUU Otsus Papua Akomodir Badan Khusus di Bawah Koordinasi Presiden

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
172 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksin
Indonesia
172 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksin

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan (nakes) masih terus berlangsung di seluruh daerah.

'Munarman' Bikin Geger Warga Depok
Indonesia
'Munarman' Bikin Geger Warga Depok

Gegana Polri langsung ke lokasi kejadian untuk mengecek kaleng yang dibungkus kertas

17 Rumah Hanyut akibat Banjir Bandang di Flores Timur
Indonesia
17 Rumah Hanyut akibat Banjir Bandang di Flores Timur

BNPB mencatat 256 jiwa warga mengungsi di Balai Desa Nelemawangi dan sejumlah warga lainnya ke Balai Desa Nelelamadike.

Kelola Blok Rokan, Pertamina Diminta Bentuk Manajemen Andal
Indonesia
Kelola Blok Rokan, Pertamina Diminta Bentuk Manajemen Andal

Karena itu, Mulyanto berharap aksi korporasi ini diikuti dengan pembentukan manajemen yang andal. Apalagi Dirut PHR ini bukan orang dalam Pertamina.

Polisi Juga Kejar Pembuat Video Porno Mirip Artis yang Viral di Medsos
Indonesia
Polisi Juga Kejar Pembuat Video Porno Mirip Artis yang Viral di Medsos

penyelidikan soal video syur itu tidak akan berhenti sampai ke dua tersangka

305 Ribu Pasien COVID-19 Berhasil Sembuh
Indonesia
305 Ribu Pasien COVID-19 Berhasil Sembuh

Pandemi COVID-19 di Indonesia yang sudah berjalan lebih dari tujuh bulan hingga saat ini belum ada tanda-tanda mereda.

Warga Sekitar Gunung Merapi Diminta Waspadai Banjir Lahar Dingin
Indonesia
Warga Sekitar Gunung Merapi Diminta Waspadai Banjir Lahar Dingin

Banjir lahar dingin berpotensi muncul di sungai-sungai yang bermuara di hulu Gunung Merapi.

Jokowi Pilih Listyo Jadi Kapolri, Wadah Pegawai KPK: Pilihan Tepat
Indonesia
Jokowi Pilih Listyo Jadi Kapolri, Wadah Pegawai KPK: Pilihan Tepat

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) menilai langkah Presiden Joko Widodo memilih Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk jadi calon Kapolri sangat tepat.

Jokowi Diminta Perhatikan Kesehatan Santri di Pelosok Tanah Air
Indonesia
Jokowi Diminta Perhatikan Kesehatan Santri di Pelosok Tanah Air

Lima tahun lalu, terdapat anggaran kesehatan

Vaksinasi di Madiun dan Bangkalan Diawasi Langsung Kapolri dan Panglima TNI
Indonesia
Vaksinasi di Madiun dan Bangkalan Diawasi Langsung Kapolri dan Panglima TNI

Penerapan PPKM di wilayah zona merah dan kuning dilakukan dengan maksimal