Mahfud MD Bantah Tuding SBY dan AHY Dalang di Balik Demo UU Ciptaker Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (Antaranews.com)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD membantah sudah menuding Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai dalang di balik demo Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Pernyataan Mahfud itu menanggapi komentar politikus Partai Demokrat, Andi Arief yang meminta dirinya bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Bisar Panjaitan dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang memfitnah SBY dan AHY sebagai aktor demo UU Ciptaker.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan dirinya dan para menteri tidak pernah menuding kedua sosok tersebut. Ia mengatakan tudingan itu dilontarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab di media sosial.

Baca Juga

Diduga Sebar Hoaks dan Menghasut, Sejumlah Petinggi KAMI Dijadikan Tersangka

Oleh karena itu, Mahfud MD meminta agar Andi Arief untuk menyampaikan klarifikasi kapan dirinya dan anak buah Jokowi melemparkan pernyataan tersebut.

"Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos-medsos yang tak jelas," kata Mahfud melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, Rabu (14/10)

Penyataan Mahfud ini menjawab cuitan Andi Arief yang menyebut SBY, AHY, dan Demokrat difitnah berada di balik aksi demonstrasi.

"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak Mahfud MD, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," kata Andi melalui akun Twitternya, @AndiArief. (*)

Baca Juga

Kerusuhan di Jakarta akibat Hasutan Sejumlah Aktivis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hampir Sebulan di Pengungsian, Warga Merapi Mulai Merasa Jenuh
Indonesia
Hampir Sebulan di Pengungsian, Warga Merapi Mulai Merasa Jenuh

Sampai saat ini kondisi Merapi masih memiliki tingkat aktivitas yang cukup tinggi sehingga dapat membahayakan jiwa warga.

PN Jaksel Pupuskan Upaya PK Djoko Tjandra
Indonesia
PN Jaksel Pupuskan Upaya PK Djoko Tjandra

PN Jaksel pun tidak meneruskan berkas permohonan PK tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Fatwa MUI Diharapkan Redam Hoaks Vaksin COVID-19
Indonesia
Fatwa MUI Diharapkan Redam Hoaks Vaksin COVID-19

"Hasil survei, warga yang paham tentang vaksin baru 75 persen, jadi ada 25 persen yang mungkin di daerah terpencil yang tidak tahu apa itu vaksin COVID,” kata Ridwan Kamil.

7 Persen Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah
Indonesia
7 Persen Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Ia mengibaratkan COVID-19 seperti malaikat pencabut nyawa

Jokowi Larang Pejabat Gelar Bukber Hingga Open House
Indonesia
Jokowi Larang Pejabat Gelar Bukber Hingga Open House

Dua kegiatan itu diminta untuk ditiadakan oleh Jokowi bukan tanpa sebab

Kemendikbud Segera Buka Sekolah, Pemkot Solo Siapkan Infrastruktur New Normal
Indonesia
Kemendikbud Segera Buka Sekolah, Pemkot Solo Siapkan Infrastruktur New Normal

"Pemkot Solo akan menggodok pedoman-pedoman baru. New normal juga akan dibarengi dengan PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat)," kata dia

Jelang Pilkada, Ombudsman Temukan 72 Persen KPUD Belum Salurkan APD
Indonesia
Jelang Pilkada, Ombudsman Temukan 72 Persen KPUD Belum Salurkan APD

Ombudsman menyarankan agar memastikan dan mengupayakan pendistribusian kekurangan kelengkapan APD

Rekor Baru, RS Wisma Atlet Dua Hari Berturut Nihil Pasien ODP COVID-19
Indonesia
Rekor Baru, RS Wisma Atlet Dua Hari Berturut Nihil Pasien ODP COVID-19

Pasien berstatus positif COVID-19 yang dirawat inap berdasarkan hasil tes usap berjumlah 1.050 orang

Terjadi Peretasan Identitas, Keamanan Data Pemilih Jadi Pertaruhan KPU
Indonesia
Terjadi Peretasan Identitas, Keamanan Data Pemilih Jadi Pertaruhan KPU

Apalagi, dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki gelaran pesta demokrasi

Proses PPDB Picu Keberatan dan Sulitkan Orang Tua Peserta Didik
Indonesia
Proses PPDB Picu Keberatan dan Sulitkan Orang Tua Peserta Didik

KPAI mengakui banyak keluhan dari masyarakat terkait proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).