Mahfud MD Akui Upaya Pemberantasan Korupsi Kerap Gembos di Tingkat Peradilan Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam).

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar regulasi reformasi hukum di bidang pengadilan segera dibentuk.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku mendapat tugas itu dari Jokowi.

Baca Juga:

Godok Formulasi Reformasi Peradilan, Mahfud MD: Industri Hukum di Indonesia Gila-Gilaan

Ini terkait dengan terungkapnya kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang kini jadi tahanan KPK.

"Presiden meminta saya sebagai Menko Polhukam untuk mencari formula reformasi di bidang hukum peradilan, sesuai dengan instrumen konstitusi dan hukum yang tersedia," kata Mahfud MD, Selasa (27/9).

Mahfud menuturkan, Presiden kecewa karena usaha pemberantasan korupsi yang cukup berhasil di lingkungan eksekutif, justru kerap kali gembos di lembaga yudikatif.

Ia menegaskan, reformasi hukum di bidang pengadilan perlu dilakukan. Karena sering kali upaya penegakkan hukum menjadi kendur ketika sampai di pengadilan.

"Pemerintah sudah berusaha menerobos berbagai blokade di lingkungan pemerintah untuk memberantas mafia hukum, tapi sering gembos di pengadilan," jelas Mahfud.

Ia menuturkan, pemerintah sudah bertindak tegas, termasuk mengamputasi bagian tubuhnya sendiri seperti menindak pelaku kasus korupsi.

Baca Juga:

Angkat Bicara Soal Kasus Korupsi Hakim Agung, Jokowi Sebut Urgensi Reformasi Hukum

Mahfud mencontohkan Kejaksaan Agung dan KPK yang sudah bekerja keras dan berhasil menunjukkan kinerja positifnya.

"Tetapi kerap kali usaha-usaha yang bagus itu gembos di MA, ada koruptor yang dibebaskan, ada koruptor yang dikorting hukumannya dengan diskon besar," paparnya lagi.

Menurut Mahfud, selama ini pemerintah tidak bisa memasuki ranah Mahkamah Agung karena berbeda antara lembaga eksekutif dengan yudikatif.

Mereka selalu berdalil bahwa hakim itu merdeka dan tak bisa dicampuri. Lalu, tiba-tiba muncul kasus hakim agung Sudrajat Dimyati.

"Ini industri hukum gila-gilaan yang sudah sering saya peringatkan di berbagai kesempatan," ucap dia.

Mahfud segera berkordinasi untuk merumuskan reformasi yang memungkinkan secara konstitusi dan tata hukum.

"Sebab, Presiden sangat serius tentang ini," tutup mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. (Knu)

Baca Juga:

Geledah Gedung MA, KPK Temukan Bukti Korupsi Hakim Agung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kader Usulkan Anies jadi Capres, Plt Ketum PPP Beri Respons
Indonesia
Kader Usulkan Anies jadi Capres, Plt Ketum PPP Beri Respons

"Partai sendiri belum punya kebijakan membahas soal Capres dan Cawapres itu," kata Mardiono di kantor Pusat DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (26/9).

Polisi Diminta Selidiki Unsur Pidana Kasus Gangguan Ginjal Akut Misterius
Indonesia
Polisi Diminta Selidiki Unsur Pidana Kasus Gangguan Ginjal Akut Misterius

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut kasus penyakit ginjal akut

DPR Beberkan 2 Mekanisme Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu
Indonesia
DPR Beberkan 2 Mekanisme Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu

Komisi II DPR RI membeberkan 2 mekanisme pemilihan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, yakni musyawarah mufakat dan voting.

Status Tersangka Pelapor Korupsi Nurhayati Resmi Dicabut
Indonesia
Status Tersangka Pelapor Korupsi Nurhayati Resmi Dicabut

Polres Cirebon Kota menyerahkan tahap II untuk kasus Nurhayati, sehingga Kejari Kabupaten Cirebon, bisa melakukan penghentian kasus tersebut.

Tambahan Kasus Harian COVID-19 Kembali di Atas 2 Ribu Per Hari
Indonesia
Tambahan Kasus Harian COVID-19 Kembali di Atas 2 Ribu Per Hari

Total kasus konfirmasi positif di Indonesia telah mencapai jumlah 6.429.767.

Polda Metro Kembali Terapkan Cara Lama Tilang Manual
Indonesia
Polda Metro Kembali Terapkan Cara Lama Tilang Manual

Polda Metro Jaya menegaskan tilang manual bakal kembali diterapkan di jalan.

Kenaikan Harga Telur Ayam Tidak Lepas dari Dampak Pandemi COVID-19
Indonesia
Kenaikan Harga Telur Ayam Tidak Lepas dari Dampak Pandemi COVID-19

"Adapun penyebab kenaikan harga telur ayam ras tidak lepas dari dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan terganggunya suplai dan demand," ucap Eli di Jakarta, Kamis (25/8).

Pemkot Solo Kucurkan Anggaran Rp 39,6 Miliar untuk THR ASN dan Pegawai Non ASN
Indonesia
Pemkot Solo Kucurkan Anggaran Rp 39,6 Miliar untuk THR ASN dan Pegawai Non ASN

"Total anggaran yang kita siapkan untuk THR ASN Kota Solo yakni Rp 39,6 miliar," Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Solo, Budi Murtono di Solo, Kamis (28/4).

Bareskrim Segera Periksa Rachel Vennya soal Dugaan Suap Lolos Karantina
Indonesia
Bareskrim Segera Periksa Rachel Vennya soal Dugaan Suap Lolos Karantina

"Nanti pasti akan dilakukan juga pemeriksaan kepada yang bersangkutan (Rachel Vennya)," ujarnya di Jakarta, Sabtu (8/1)

Kemenkominfo Telusuri Dugaan Bocor 1,3 Miliar Data Pendaftaran Kartu SIM
Indonesia
Kemenkominfo Telusuri Dugaan Bocor 1,3 Miliar Data Pendaftaran Kartu SIM

Kementerian segera melakukan audit untuk memastikan kebenaran dugaan kebocoran data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia sebanyak 1,3 miliar data.