Mahfud: Larangan Mudik Berlaku di Seluruh Indonesia Petugas memeriksa kendaraan luar kota saat melintasi wilayah Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (25/4/2020). (ANTARA/HO-Polres Garut)

MerahPutih.com - Pemerintah memastikan bahwa larangan mudik tidak hanya diperuntukkan bagi daerah penularan COVID-19 yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Seperti Jabodetabek.

Menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, larangan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia guna mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus corona itu.

Baca Juga

Pemerintah Antisipasi Penyebaran COVID-19 Sampai Desember

"Pemerintah itu bisa melarang di manapun karena itu (larangan mudik) berlaku bagi seluruh Indonesia," kata Mahfud kepada wartawan, Sabtu (25/4).

Mahfud mengatakan seluruh warga Indonesia harus menaati larangan mudik yang diberlakukan pemerintah mulai 24 April 2020 dan aparat keamanan harus menindak pelanggaran dengan menghentikan warga yang hendak mudik.

Aparat penegak hukum, menurut dia, akan meningkatkan upaya penindakan supaya warga mematuhi larangan mudik.

Penyekatan aparat gabungan di perbatasan Bekasi-Karawang. ANTARA/M. Ibnu Chazar
Penyekatan aparat gabungan di perbatasan Bekasi-Karawang. ANTARA/M. Ibnu Chazar

Ia menjelaskan pula bahwa larangan mudik diberlakukan sampai sesudah Lebaran tapi jika perkembangan situasi menuntut pembatasan pergerakan orang dan barang untuk mengendalikan penularan COVID-19 maka penerapan kebijakan itu bisa diperpanjang.

"Kalau pada saat habis perpanjangan kok masih perlu diperpanjang, diperpanjang lagi sampai ada pada titik minimal untuk dikatakan aman," katanya.

Meskipun masih ada daerah yang menerima kedatangan pemudik, mereka akan langsung ditetapkan sebagai orang dalam pengawasan (ODP) dan harus melaksanakan protokol kesehatan.

Baca Juga

Pasien Sembuh COVID-19 di Jakarta Nyaris 350 Orang

"Tapi dalam praktik mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu, di mana orang di luar Jawa itu, misalnya ada yang belum dimasukin COVID tapi antarkecamatan/kabupaten yang masih aman mungkin saja bisa mudik," ujar Mahfud.

"Tapi intinya pemerintah itu bisa melarang di mana pun karena itu berlaku di seluruh Indonesia, bisa dilarang di mana pun, seluruh Indonesia," lanjutnya.

Masyarakat yang nekat mudik, kata Mahfud, harus siap dengan segala risikonya, termasuk saat diminta petugas untuk putar balik. Mahfud mengatakan, pemerintah akan memperketat larangan mudik.

Dia berharap masyarakat mematuhi keputusan pemerintah untuk menunda mudik lebaran tahun ini. Apalagi, di dalam UU menyebutkan tentang kewajiban mematuhi keputusan pemerintah.

"Tetapi, ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana dan berbagai undang-undang, seseorang yang melawan keputusan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya itu bisa dijatuhi hukuman pidana. Itu ada di pasal 214 dan pasal 216 KUHP," ucapnya.

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo telah memutuskan larangan mudik lebaran tahun 2020 untuk semua masyarakat. Larangan itu tidak hanya berlaku aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri.

Baca Juga

Mahfud MD Sebut Rajin Ibadah Bisa Jauhkan Diri dari Corona

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) melalui video telekonferensi dari Istana, Negara, Jakarta, Selasa (21/4/2020). Rapat membahas tentang mudik Lebaran 2020 di tengah wabah virus corona.

"Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu saya minta persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan," ujar Jokowi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Perpanjang PSBB, PKS DKI: Kasus COVID-19 Mengkhawatirkan
Indonesia
Anies Perpanjang PSBB, PKS DKI: Kasus COVID-19 Mengkhawatirkan

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin mengatakan, penerapan lagi PSBB ketat di ibu kota sangatlah tepat mengingat tren kasus COVID-19 di Jakarta terus mengalami lonjakan.

Anies Beberkan 'Dosa' Lurah Grogol Selatan Terkait e-KTP Djoko Tjandra
Indonesia
Anies Beberkan 'Dosa' Lurah Grogol Selatan Terkait e-KTP Djoko Tjandra

Lurah melakukan pertemuan dengan Pengacara Anita Kolopaking pada bulan Mei 2020 di Rumah Dinas Lurah untuk melakukan permintaan pengecekan status kependudukan DJoko Sugiarto Tjandra

Ketua KPK Tegaskan Pemberantasan Korupsi Tak Akan Berhenti Hanya Karena Pandemi
Indonesia
Ketua KPK Tegaskan Pemberantasan Korupsi Tak Akan Berhenti Hanya Karena Pandemi

23 pegawai yang bekerja di lingkungan KPK terkonfirmasi positif COVID-19

 KPK dan Timnas Pencegahan Korupsi Dorong Peningkatan Capaian Aksi
Indonesia
KPK dan Timnas Pencegahan Korupsi Dorong Peningkatan Capaian Aksi

"Bersama seluruh Timnas PK, KPK berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan capaian atas seluruh aksi yang telah ditetapkan," kata Plt Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ipi Maryati

[HOAKS atau FAKTA]: Petinggi GP Ansor dan Banser Cium Tangan Paus Fransiskus
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Petinggi GP Ansor dan Banser Cium Tangan Paus Fransiskus

Terlihat salah seorang dari rombongan mencium tangan Paus Fransiskus.

Jajal KRL Yogyakarta-Klaten, Jokowi Minta Kemenhub Bikin Transportasi Ramah Lingkungan
Indonesia
Jajal KRL Yogyakarta-Klaten, Jokowi Minta Kemenhub Bikin Transportasi Ramah Lingkungan

Warga yang berharap mendapatkan sembako dari Jokowi harus harus pulang dengan kecewa

Polisi Dalami Pengakuan Kekasih Yodi Prabowo
Indonesia
Polisi Dalami Pengakuan Kekasih Yodi Prabowo

"Kita dalami semuanya. Tapi, belum bisa dipastikan, kita melakukan penyelidikan semuanya," jelas Yusri

Ketua MPR: Ibadah Haji Tahun Ini Tergantung Penurunan Kasus COVID-19 di Tanah Air
Indonesia
Ketua MPR: Ibadah Haji Tahun Ini Tergantung Penurunan Kasus COVID-19 di Tanah Air

Semua elemen masyarakat harus patuh dan konsisten menerapkan pembatasan sosial guna menurunkan jumlah pasien COVID-19 di dalam negeri.

Ngotot Gelar Pilkada, Pemerintah Abaikan Amanat Konstitusi
Indonesia
Ngotot Gelar Pilkada, Pemerintah Abaikan Amanat Konstitusi

Patut diyakini bahwa pelaksanaan Pilkada, yang niscaya mendorong kerumunan massa, sangat potensial dan rentan menciptakan klaster baru COVID-19.

Bupati Karanganyar Bolehkan Warga Salat Id di Masjid dan Lapangan, Begini Reaksi Ganjar
Indonesia
Bupati Karanganyar Bolehkan Warga Salat Id di Masjid dan Lapangan, Begini Reaksi Ganjar

Ganjar Pranowo menyayangkan sikap Bupati Karanganyar Juliyatmono yang memperbolehkan warga menggelar salat Idulfitri berjamaah di luar rumah.