Mahfud Jelaskan Pertimbangan Pemerintah Tunjuk KSAD Pimpin Komite Penanganan COVID Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa saat memberikan keterangan pers di Mabesad, Jakarta, Rabu (24/6). ANTARA/Syaiful Hakim

Merahputih.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap pertimbangan pemerintah dalam menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Mahfud menjelaskan, dalam menghadapi Corona ini, tak cukup hanya melibatkan birokrat dalam hal penangannya. Sehingga, dibutuhkan kekuatan dari aparat negara untuk membantu teknis pelaksanannya.

Baca Juga

Beri Motivasi Mahasiswa Baru UGM, Jenderal Andika Perkasa: Jangan Kecewakan Orangtua Anda

"Oleh sebab itu, pelibatan Kasad itu agar lebih teknis juga, lebih teknis mengatur. Karena selama ini juga penanganan COVID-19 tidak cukup hanya dilaksanakan oleh Komite, tidak cukup dilaksanakan oleh gugus tugas," kata Mahfud dikutip Antara, Minggu (9/8).

Apalagi kata dia, selama ini TNI-Polri juga terus dilibatkan dalam penanganan Corona misalnya, dalam pembagian bantuan sosial. Menurutnya, untuk urusan ini sangat perlu hadir peran serta aparat negara dalam pelaksanaannya.

"Itu sulit kalau hanya dilakukan oleh birokrasi yang ada. Misalnya ada kisruh tentang daftar, ada yang tidak sampai, ada yang nyeleweng ke sana kemari itu. Nah TNI dan Polri diikutkan agar cepat penanganannya," ujarnya.

Andika Perkasa
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa saat olahraga pagi di di Mabesad, Jakarta, Rabu (24/6). Foto: MP/Kanu

Utamanya, jika tidak ada yang mengamankan pelanggaran di jalan, adanya kerumunan, menjaga rumah ibadah dan pasar agar terhindar dari kerumunan dan sebagainya.

"Di situlah kita lalu menarik tenaga Polri dan TNI. Apalagi TNI dan Polri itu punya armada yang cepat, kalau perlu apa biasanya mereka langsung sistem organisasinya sudah begitu kuat," ucapnya.

"Kalau panglimanya sudah bilang ini, itu langsung cepat. Termasuk misalnya menjemput WNI di luar negeri kan TNI semua, pesawatnya kemudian mengambil obat, juga pakai kapalnya TNI AL," kata Mahfud.

Baca Juga

KASAD Jenderal Andika Perkasa Bantah TNI AD Punya Data Hasil Pemilu 2019

Dia pun menuturkan, pelibatan KSAD dalam penanganan COVID-19 bertujuan membantu sejumlah hal teknis. Mahfud menilai, hal-hal teknis akan sulit jika hanya dilakukan oleh birokrasi yang ada.

"Misalnya ada yang kisruh tentang daftar, ada yang tidak sampai, ada yang nyeleweng ke sana kemari itu. Nah TNI dan Polri diikutkan agar cepat," kata dia.

"Pun pengamanan-pengamanan di tengah masyarakat terhadap protokol kesehatan selama ini kan juga Polri dan TNI sudah diikutkan," ucap mantan Ketua MK itu. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Sebut Ada Invisible Hand di Balik Penolakan RUU Pemilu
Indonesia
PKS Sebut Ada Invisible Hand di Balik Penolakan RUU Pemilu

PKS menyebut ada invisible hand yang bermain di balik sikap sejumlah partai politik yang "balik kanan" dan menolak revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

6.348 Warga di DKI Sudah Dimakamkan Pakai Protokol COVID-19
Indonesia
6.348 Warga di DKI Sudah Dimakamkan Pakai Protokol COVID-19

Tercatat 1.372 orang dikebumikan menggunakan protap COVID-19 pada periode 1 hingga 25 September 2020. Jumlah ini merupakan angka tertinggi selama pandemi corona di DKI.

Surat Persetujuan Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri Sudah di Istana
Indonesia
Surat Persetujuan Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri Sudah di Istana

Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna DPR

Cabut Perpres Miras, Jokowi Dinilai Siap Terima Kritik dari Rakyat
Indonesia
Cabut Perpres Miras, Jokowi Dinilai Siap Terima Kritik dari Rakyat

"Pemerintah yang selama ini terkesan sering memaksakan pandangan dan sikapnya serta tidak mau mendengar suara rakyat, kini telah beliau bantah dan terbantahkan," katanya

Jokowi Instruksikan Jajarannya Evakuasi dan Tangani Cepat Bencana NTT
Indonesia
Jokowi Instruksikan Jajarannya Evakuasi dan Tangani Cepat Bencana NTT

Jokowi langsung menginstruksikan menteri terkait dan TNI-Polri untuk melaksanakan evakuasi dan penanggulangan imbas dari bencana NTT dan NTB.

Vaksin Sinovac Didaftarkan ke LPPOM MUI
Indonesia
Vaksin Sinovac Didaftarkan ke LPPOM MUI

Uji klinis vaksin Sinovac dilakukan BUMN produsen vaksin PT Bio Farma bersama peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad).

Ajukan Gugatan Praperadilan, Irjen Napoleon Bantah Jadikan Polri Sasaran Tembak
Indonesia
Ajukan Gugatan Praperadilan, Irjen Napoleon Bantah Jadikan Polri Sasaran Tembak

Mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri.

Soal Polemik TWK, Pimpinan KPK Sampaikan Ini ke Ombudsman
Indonesia
Soal Polemik TWK, Pimpinan KPK Sampaikan Ini ke Ombudsman

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron rampung menjalani pemeriksaan dugaan malaadministrasi dalam penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ini Kerusakan Sementara Akibat Gempa 6,2 yang Guncang Majene Sulbar
Indonesia
Ini Kerusakan Sementara Akibat Gempa 6,2 yang Guncang Majene Sulbar

Gempa memicu tanah longsor di tiga titik di sepanjang poros jalan Majene-Mamuju sehingga menyebabkan akses terputus.

KPK Periksa Gubernur Bengkulu Terkait Kasus Suap Benur
Indonesia
KPK Periksa Gubernur Bengkulu Terkait Kasus Suap Benur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster atau benur.