Mahasiswa Kembali Demo Kenaikan BBM, Ajukan 5 Tuntutan untuk Pemerintah Demonstrasi Mahasiswa di Gedung DPR RI 11 April 2022. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Aksi massa untuk menyampaikan pendapatnya kembali bergulir. Kali ini, Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berunjuk rasa.

Unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/9).

Baca Juga:

Bawa Belati saat Demo Kenaikan BBM, Mahasiswa NTB Terancam 10 Tahun Penjara

Aksi turun ke jalan itu bertajuk "Seruan Aksi Nasional III BBM Melejit, Petani Menjerit". Selain massa dari BEM SI, unjuk rasa tersebut juga akan dihadiri oleh berbagai serikat petani.

Ada lima poin tuntutan dalam aksi turun ke jalan itu, yakni:

1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengoreksi model pembangunan PSN yang tidak berpihak kepada rakyat.

2. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani, nelayan, masyarakat adat, dan aktivis agrarian.

3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria struktural.

Baca Juga:

UI Gelar Program Wirausaha Merdeka, Mahasiswa Dapat 20 SKS

4. Menuntut dan mendesak DPR dan pemerintah untuk mencabut undang-undang yang mempermudah perampasan tanah dan kriminalisasi rakyat.

5. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menyebut total personel yang diterjunkan untuk mengamankan aksi demonstrasi mencapai 4.400 personel. Mereka merupakan personel gabungan TNI-Polri.

Selain itu, rekayasa lalu lintas juga telah disiapkan di sekitar Gedung DPR RI. Namun, pelaksanaannya bersifat situasional. (Knu)

Baca Juga:

Demo Kenaikan BBM, Seribu Mahasiswa Kepung Kantor Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Nilai BRIN Lamban Meneliti Penyebab dan Obat Kasus Ginjal Akut
Indonesia
PKS Nilai BRIN Lamban Meneliti Penyebab dan Obat Kasus Ginjal Akut

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) lamban melakukan riset penyebab gangguan ginjal akut pada anak.

Pengembangan Kinerja, Kementerian BUMN Bentuk Holding PLN
Indonesia
Pengembangan Kinerja, Kementerian BUMN Bentuk Holding PLN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutuskan untuk membentuk holding dan subholding di bawah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

KPK Tahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati
Indonesia
KPK Tahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati.

[HOAKS atau FAKTA]: Raja Salman Meninggal Dunia
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Raja Salman Meninggal Dunia

Berdasarkan hasil penelusuran Mafindo, kabar meninggalnya Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud tidak benar.

Pelaku Usaha tak Wajib Realisasikan Kuota CPO
Indonesia
Pelaku Usaha tak Wajib Realisasikan Kuota CPO

Vitha mengungkapkan bahwa pelaku usaha penerima persetujuan ekspor (PE), tidak wajib merealisasikan jumlah kuota ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunan yang didapatnya.

Kubu Azis Syamsuddin Keberatan atas Tiga Saksi yang Dihadirkan Jaksa KPK
Indonesia
Kubu Azis Syamsuddin Keberatan atas Tiga Saksi yang Dihadirkan Jaksa KPK

Tim kuasa hukum terdakwa Azis Syamsuddin menyatakan keberatan atas tiga saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).

Hadiri Sidang Etik, Lili Pintauli Lewat Pintu Belakang
Indonesia
Hadiri Sidang Etik, Lili Pintauli Lewat Pintu Belakang

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, akhirnya menghadiri sidang dugaan pelanggaran etik di kantor Dewan Pengawas KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (11/7) hari ini.

Putin Balas Negara Jatuhkan Sanksi: Beli Gas Rusia Harus dengan Rubel
Dunia
Putin Balas Negara Jatuhkan Sanksi: Beli Gas Rusia Harus dengan Rubel

Rusia berencana mengganti mata uang yang digunakan dalam penjualan gas ke negara-negara yang disebut "tak bersahabat" dengan Rubel.

TransJakarta Siapkan 50 Bus untuk Antar Penonton Formula E
Indonesia
TransJakarta Siapkan 50 Bus untuk Antar Penonton Formula E

Mereka mengerahkan sebanyak 50 unit bus premium Royaltrans untuk mengantar penonton Formula E ke arena balap.

Politikus PDIP Sebut Big Data Luhut tidak Bisa Dipertanggungjawabkan
Indonesia
Politikus PDIP Sebut Big Data Luhut tidak Bisa Dipertanggungjawabkan

"Ngga relevan bicara big data yang tidak jelas dan (tidak) bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada dasar hukumnya untuk menjadi patokan pengambilan keputusan. Tutuplah wacana ini,” kata Andreas kepada wartawan, Kamis (17/3).