Mahasiswa Demo RKUHP di Gedung DPR, Polisi Awasi Penyusup Demonstrasi Mahasiswa di Gedung DPR RI 11 April 2022. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sejumlah elemen mahasiswa kembali turun ke jalan untuk melakukan demontrasi di depan Gedung DPR RI, Selasa (28/6) siang WIB. Aksi kali ini untuk menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP),

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan, aliansi mahasiswa yang demo terdiri dari BEM UI, BEM UNJ, BEM UKI, FISIP UI dan termasuk blok politik pelajar. Ia memperkirakan, massa yang akan datang mencapai seribuan peserta.

Baca Juga

DPR Belum Jadwalkan Pembahasan RKUHP di Rapat Paripurna

“Iya satu (titik lokasi demo) aja di DPR. Mereka datang jam 11.00 WIB,” kata Kombes Komarudin di Jakarta, Selasa (28/6).

Kombes Komarudin menuturkan, polisi sudah memetakan kelompok mahasiswa yang akan mengikuti demo. Hal ini dilakukan karena peserta yang datang tidak hanya dari Jakarta saja dengan maksud agar peserta yang datang bisa terdata.

"Sampai saat ini kita masih melakukan mapping di wilayah-wilayah karena yang akan gabung juga ada dari teman-teman mahasiswa dari Tangerang juga dan beberapa di luar Jakarta," katanya.

Ia berharap aksi demo yang digelar bisa berjalan dengan tertib dan damai. Lulusan AKPOL 1997 ini juga mengimbau untuk para peserta aksi demo untuk mengantisipasi penyusup saat aksi demo. Jangan sampai aspirasi yang diusung dikotori oleh ulah oknum dari kelompok-kelompok lain yang akan bergabung.

"Kami harap kerja samanya untuk bersama-sama mengawasi karena yang tahu itu mereka-mereka juga siapa yang temennya atau bukan," pungkasnya.

Baca Juga

Pembahasan RKUHP Butuh Pelibatan Masyarakat

Sebagai informasi, elemen mahasiswa menyoroti sejumlah pasal yang dinilai bermasalah pada RKUHP yang tengah dibahas DPR RI dan Pemerintah.

Sejumlah isu krusial antara terkait living law, pidana mati, contempt of court, penyerangan harkat dan martabat presiden, aborsi, hate speech, dan kohabitasi telah dibahas lewat rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (25/5) bulan lalu.

"Kami akan menjemput Ketua DPR RI dan turut meminta Presiden RI untuk memberikan jawaban atas semua tuntutan kami. Kami tetap menuntut atas keterbukaan draf RKUHP," demikian seruan BEM UI.

Mereka meminta pelibatan masyarakat dalam perancangan RKUHP, dan segera membuang pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP yang tak sesuai dengan kaidah HAM dan demokrasi.

Saat ini, naskah RKUHP yang terakhir beredar adalah draf tahun 2019. Lewat draf itu ditemukan sejumlah pasal yang akan berdampak pada kaum minoritas dan dapat mengekang kebebasan sipil. (Knu)

Baca Juga

Wamenkumham Jelaskan Alasan belum Serahkan Draf RKUHP ke DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UTBK Tes Masuk ITB Dibagi Dua Gelombang, Jangan Lupa Syarat-syaratnya
Indonesia
UTBK Tes Masuk ITB Dibagi Dua Gelombang, Jangan Lupa Syarat-syaratnya

UTBK ITB tahun ini diikuti sebanyak 22.083 peserta

Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Bertambah Tiga Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Bertambah Tiga Orang

Kapasitas RSDC Wisma Atlet Kemayoran saat ini mampu menampung 7.937 pasien

PSI Usul Bentuk Pansus Sumur Resapan, Gerindra: Selalu Cari Sensasi
Indonesia
PSI Usul Bentuk Pansus Sumur Resapan, Gerindra: Selalu Cari Sensasi

"PSI selalu cari sensasi aja, dia kan enggak pernah menceritakan yang bagus. Dari 1.000 yang dipasang satu rusak, satu yang dimasalahin," ucap Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik

Warga Kritik Lewat Mural, Moeldoko: Jangan Sembarangan Menyatakan Sesuatu
Indonesia
Warga Kritik Lewat Mural, Moeldoko: Jangan Sembarangan Menyatakan Sesuatu

Presiden adalah orang yang perlu dihormati sehingga seharusnya tidak sembarangan menyatakan sesuatu dengan gambar maupun kalimat.

Presidential Threshold Dinilai Perlemah Sistem Demokrasi
Indonesia
Presidential Threshold Dinilai Perlemah Sistem Demokrasi

Jika polarisasi rakyat dan kegaduhan terjadi dalam skala nasional serta masif, siapa yang diuntungkan? Jelas para Oligarki

Polda Metro: Aksi May Day Diikuti 50 Orang
Indonesia
Polda Metro: Aksi May Day Diikuti 50 Orang

"Ada tidak banyak sih hanya 50 orang," ucapnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (30/4).

Ketua DPRD Minta Dipanggil BK Soal Dugaan Pelanggaran Tatib Rapat Paripurna Formula E
Indonesia
Ketua DPRD Minta Dipanggil BK Soal Dugaan Pelanggaran Tatib Rapat Paripurna Formula E

Prasetyo sendiri tak memahami apa alasan BK DPRD hingga kini belum memintai keterangan dirinya

589 Nakes Solo Terpapar COVID-19, Pelayanan Kesehatan dan Vaksinasi Terganggu
Indonesia
589 Nakes Solo Terpapar COVID-19, Pelayanan Kesehatan dan Vaksinasi Terganggu

"Data masuk yang saya terima sampai hari ini sudah ada 589 nakes di Solo terpapar COVID-19," ujar Ning sapaan akrabnya, Rabu (23/2).

Persilakan Rakyat Tangkap Harun Masiku, KPK Dicap Kibarkan Bendera Putih
Indonesia
Persilakan Rakyat Tangkap Harun Masiku, KPK Dicap Kibarkan Bendera Putih

KPK telah menetapkan eks politikus PDIP Harun Masiku sejak Januari 2020.

Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar dan Anies Menguat, Prabowo Melemah
Indonesia
Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar dan Anies Menguat, Prabowo Melemah

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei opini publik bertajuk “Prospek Capres 2024”, Kamis (7/4).