Mabes TNI Cari Penyebar Hoaks Terkait Panglima Dukung Anies Baswedan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mendekati Pemilu 2024, sejumlah pejabat negara dicatut namanya untuk penyebaran hoaks politik. Salah satunya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Mabes kini tengah mengusut penyebar berita bohong (hoax) video dengan narasi Panglima Laksamana Yudo Margono bersama ribuan TNI deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai presiden 2024. TNI pun membentuk tim khusus untuk mendalami kasus penyebaran hoax tersebut.

Baca Juga:

Panglima TNI Optimistis Pilot Susi Air Bebas dengan Selamat

"Betul membentuk tim khusus, kita punya Sat Siber. (Tim khusus) terdiri dari) Sintel TNI, Kababinkum, Puspom TNI, Puspen, Sat Siber," kata Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono kepada wartawan, Jumat (19/5).

Penyebaran hoax berulang itu diduga punya niat khusus untuk menyerang dan mendiskreditkan TNI. Dia menegaskan TNI menjunjung netralitas terkait penyelenggaraan Pemilu.

"Modus seperti ini bukan kali pertama, berulang, dengan niatan kuat untuk menyerang TNI sebagai institusi dan mendiskreditkan Laksamana TNI Yudo Margono, yang jelas-jelas menyampaikan netralitas TNI," katanya.

Sekedar informasi, di media sosial beredar video dengan narasi ribuan TNI dipimpin Panglima TNI Laksamana Yudo Margono deklarasi yang mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. TNI memastikan video tersebut hoaks.

Baca Juga:

Panglima TNI Lakukan Perombakan Jabatan 219 Perwira TNI

Puspen TNI menyebutkan video hoax berdurasi 8 menit 2 detik tersebut mengedit video Panglima TNI dan kegiatan prajurit TNI serta kegiatan olah raga Anies Baswedan seolah-olah dalam satu acara Partai NasDem.

Padahal, lanjut Puspen TNI, kegiatan olahraga tersebut dilakukan Anies di Kopasus saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Puspen TNI juga menyebut video tersebut diedit sedemikian rupa sehingga seolah-olah prajurit TNI menyampaikan dukungannya kepada Anies. (Knu)

Baca Juga:

Panglima TNI Sebut Pembebasan Pilot Susi Air Perlu Pendekatan Persuasif

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pendakian ke Gunung Gede Pangrango Kembali Dibuka
Indonesia
Pendakian ke Gunung Gede Pangrango Kembali Dibuka

Pendaki diminta untuk tetap berhati-hati karena cuaca ekstrem dan gempa susulan masih kerap terjadi.

Megawati Minta Kader PDIP Tetap Turun ke Bawah Menyatu dengan Rakyat
Indonesia
Megawati Minta Kader PDIP Tetap Turun ke Bawah Menyatu dengan Rakyat

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV yang diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/9) digelar secara tertutup.

Tiba di Gedung KPK, Wakil Ketua DPRD Jatim Enggan Berkomentar
Indonesia
Tiba di Gedung KPK, Wakil Ketua DPRD Jatim Enggan Berkomentar

Sahat bungkam saat dicecar sejumlah pertanyaan awak media.

Demokrat Buka Peluang Koalisi dengan PDIP: Megawati Tak Pernah Jahat ke SBY
Indonesia
Demokrat Buka Peluang Koalisi dengan PDIP: Megawati Tak Pernah Jahat ke SBY

Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K Harman mengatakan, partainya membuka peluang berkoalisi dengan Partai Gerindra atau PDI Perjuangan (PDIP).

Kemenkeu Atur Ulang Pajak Atas Penyerahan Emas
Indonesia
Kemenkeu Atur Ulang Pajak Atas Penyerahan Emas

PKP pedagang emas perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1 persen dari harga jual.

Adik Menkominfo Kembalikan Rp 534 Juta ke Kejagung Terkait Kasus BTS
Indonesia
Adik Menkominfo Kembalikan Rp 534 Juta ke Kejagung Terkait Kasus BTS

"Fasilitas yang dia (GAP) terima telah dikembalikan sejumlah Rp 534 juta, itu sudah dikembalikan," kata Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung Kuntadi

Bansos BBM Buat Sopir Angkot dan Ojek Bakal Berupa Voucher
Indonesia
Bansos BBM Buat Sopir Angkot dan Ojek Bakal Berupa Voucher

Data Dinas Perhubungan Kota Bogor terdapat 7.000 sopir ojek daring yang bekerja.

Demokrat Sebut Pernyataan Adian Bentuk Penggiringan Opini yang Menyesatkan
Indonesia
Demokrat Sebut Pernyataan Adian Bentuk Penggiringan Opini yang Menyesatkan

Kamhar menilai, pernyataan Adian merupakan bentuk penggiringan opini publik yang menyesatkan.

Buruh Ingin Kenaikan UMP Berdasarkan Inflasi Tahun Berjalan
Indonesia
Buruh Ingin Kenaikan UMP Berdasarkan Inflasi Tahun Berjalan

Kenaikan UMP DKI 5,6 persen tidak akan bisa memenuhi kebutuhan buruh dan rakyat kecil di Jakarta.

Tak Lagi Gratis, Mulai 1 Juli Pedagang Pakai QRIS Kena Biaya
Indonesia
Tak Lagi Gratis, Mulai 1 Juli Pedagang Pakai QRIS Kena Biaya

Bank Indonesia (BI) memberlakukan biaya layanan QRIS bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) sebesar 0,3 persen yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2023. Sebelumnya, hingga 30 Juni 2023, biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS tidak dipungut alias 0 persen.