Mabes Polri Ungkap Eksekutor Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ilustrasi. (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

MerahPutih.com - Mabes Polri menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 70 tahun 2020 tentang kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, murni kewenangan Kejaksaan.

Kabag Penum Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan menuturkan, pihaknya akan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait pelaksanaan tata cara kebiri kimia tersebut.

Baca Juga

Hukum Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak Dinilai Tepat

Sementara itu, sambung dia, keputusan untuk mengeksekusi pelaku kekerasan seksual akan diserahkan sepenuhnya kepada Jaksa.

"Eksekusi itu ranah dari JPU," kata Kombes Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (6/1).

Ia menyampaikan pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait penggunaan aturan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual di bawah umur.

Polisi hanya melakukan penyidikan dan mengungkap sesuatu mencari unsur pidananya. Ini mengikuti criminal justice system.

"Jadi untuk prosesnya eksekusinya adalah ranah jaksa penuntut umum," pungkasnya.

Ilustrasi - Kekerasan seksual pada anak. ANTARA/Insan Faizin Mubarak/aa)
Ilustrasi - Kekerasan seksual pada anak. ANTARA/Insan Faizin Mubarak/aa)

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) No 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Beleid tersebut diteken Jokowi pada 7 Desember 2020. Adapun PP tersebut merupakan peraturan turunan dari Pasal 81A ayat 4 dan Pasal 82A ayat 3 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 2 ayat 1, pelaku persetubuhan terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bisa dikenakan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Sementara itu, Pasal 2 ayat 2 menyatakan pelaku perbuatan cabul terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dikenakan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi. (Knu)

Baca Juga

Ini Aturan dan Cara Kebiri Pelaku Pedofil

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Legislator PKS Anggap Inmendagri 53/2021 Tak Adil, Minta Harga PCR Disamakan dengan Antigen
Indonesia
Legislator PKS Anggap Inmendagri 53/2021 Tak Adil, Minta Harga PCR Disamakan dengan Antigen

Alifudin berharap, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengkaji ulang

Langgar Prokes PPKM Level 3, Bar Holywings Ditindak Dua Hari Berturut-turut
Indonesia
Langgar Prokes PPKM Level 3, Bar Holywings Ditindak Dua Hari Berturut-turut

Tempat usaha Holywings Kemang diberikan sanksi penutupan sementara 3x24 jam

Gempa 5,6 Landa Sukabumi Jawa Barat
Indonesia
Gempa 5,6 Landa Sukabumi Jawa Barat

Warga di sekitar Kota Bandung merasakan gempa tersebut selama beberapa detik.

Survei Charta Politika: Nasdem Masih Terbelah, Antara Ganjar atau Anies
Indonesia
Survei Charta Politika: Nasdem Masih Terbelah, Antara Ganjar atau Anies

Beberapa temuan menarik yaitu Ganjar Pranowo bersaing dengan pemilih PKB yang menyatakan memilih Anies Baswedan

Masih Pandemi, Ketua INTI Berpesan Rayakan Imlek di Rumah Bersama Keluarga
Indonesia
Masih Pandemi, Ketua INTI Berpesan Rayakan Imlek di Rumah Bersama Keluarga

Biasanya dalam peringatan Imlek ini, masyarakat Tionghoa berdoa kepada leluhur

Atlet Balap Kursi Roda Jaenal Aripin Pecahkan Rekor Peparnas XVI Papua
Indonesia
Atlet Balap Kursi Roda Jaenal Aripin Pecahkan Rekor Peparnas XVI Papua

Jaenal puas karena sudah bisa memecahkan rekornas dan membawa pulang medali emas untuk Jabar.

Pandangan Pemerhati Budaya UNS Solo Terkait Fenomena Artis Adopsi Boneka Arwah
Indonesia
Pandangan Pemerhati Budaya UNS Solo Terkait Fenomena Artis Adopsi Boneka Arwah

Mengadopsi boneka arwah atau spirit doll sebagai anak yang dilakukan sejumlah artis jadi sorotan publik.

Gibran Klaim Program Percepatan Vaksinasi Berhasil
Indonesia
Gibran Klaim Program Percepatan Vaksinasi Berhasil

"Pelaku UMKM sudah mulai merasakan adanya peningkatan pembeli. Saya berharap kedepan produk-produk IKM dan UMKM nantinya bisa naik kelas," kata dia.

ICW Sebut Tuntutan KPK Terhadap Juliari Batubara Mencurigakan
Indonesia
ICW Sebut Tuntutan KPK Terhadap Juliari Batubara Mencurigakan

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tuntutan 11 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, sangat rendah.

Update COVID-19 DKI: Total Pasien Sembuh Capai 369.929 Orang
Indonesia
Update COVID-19 DKI: Total Pasien Sembuh Capai 369.929 Orang

Dengan positivity rate 10,5 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 1.337 jiwa.