Mabes Polri Ungkap Alasan Tolak Gatot Nurmantyo Cs Jenguk Pentolan KAMI Presidium KAMI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (tengah) di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/10/2020). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

MerahPutih.com - Mabes Polri memberikan alasan tak mengizinkan sejumlah petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) seperti Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin masuk Bareskrim Polri untuk menjenguk rekan-rekan yang ditahan.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menerangkan, salah satu alasannya karena soal jadwal.

"Jadi begini, yang namanya orang mau menengok tersangka itu ada jadwalnya," kataArgo Yuwono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/10).

Baca Juga:

Partai Baru Amien Rais Bisa Jadi Kendaraan Politik Anies dan Gatot di Pilpres 2024

Argo menyebut ketersediaan jadwal pun bukan jaminan Gatot Nurmantyo cs bisa menjenguk anggota KAMI yang ditahan. Ini tidak dimungkinkan jika pemeriksaan masih berlangsung.

"Apabila ada jadwalnya pun kalau masih dalam pemeriksaan juga tidak kita mengizinkan. Itu di sana, karena masih dalam pemeriksaan," sebut Argo.

Mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo. Gambar diambil sebelum pandemi COVID-19. (Foto: MP/Fadhli)
Mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo. Gambar diambil sebelum pandemi COVID-19. (Foto: MP/Fadhli)

Argo meminta semua pihak saling menghargai. Argo menegaskan penyidik masih bekerja memeriksa para anggota KAMI yang ditahan.

"Dan semuanya kita juga arus sama-sama saling menghargai bahwa penyidik juga masih bekerja masih memeriksa dan sebagainya. Tentunya kita tahu seperti itu," kata Argo.

Baca Juga:

'Gatot' Bertemu Kapolri, Gatot Nurmantyo: Ya Pulang Masa Mau Tidur Disini

Setelah tidak bisa menjenguk rekannya Gatot bersama rombongan KAMI kemudian keluar dari gedung Bareskrim.

Gatot mengatakan, tidak ada masalah jika dirinya bersama KAMI ditolak masuk.

"Ya begini, kita kan bertamu, meminta izin untuk menengok. Kami presidium, eksekutif, dan lain-lain. Kami menunggu sampai ada jawaban, ya terima kasih nggak ada masalah. Ya sudah," jelas Gatot yang juga mantan Panglima TNI ini. (Knu)

Baca Juga:

Danjen Kopassus Singgung Penggunaan Baret Merah Oleh Purnawirawan, Sindir Gatot Nurmantyo?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jawab Hoaks UU Ciptaker, Airlangga: Upah Minimum Tidak Turun
Indonesia
Jawab Hoaks UU Ciptaker, Airlangga: Upah Minimum Tidak Turun

“Saya tegaskan upah minium tidak dihilangkan. Salary (gaji) tidak akan turun,” kata Airlangga

Rayakan HUT ke-75, PT KAI Beri Diskon Tiket Kereta 25 Persen
Indonesia
Rayakan HUT ke-75, PT KAI Beri Diskon Tiket Kereta 25 Persen

Pemberian diskon ini dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 perusahaan kereta api di Indonesia tersebut yang jatuh pada 28 September 2020.

Waspadai Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di 15 Provinsi Ini
Indonesia
Waspadai Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di 15 Provinsi Ini

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrem.

Jakarta PSBB Lagi, Bioskop Batal Dibuka
Indonesia
Jakarta PSBB Lagi, Bioskop Batal Dibuka

GPBSI sudah menyiapkan berbagai macam penerapan protokol kesehatan

 Percobaan Sekolah Tatap Muka di Bandung, Fasilitas Cuci Tangan dan Toilet Jadi Sorotan
Indonesia
Percobaan Sekolah Tatap Muka di Bandung, Fasilitas Cuci Tangan dan Toilet Jadi Sorotan

Secara umum sekolah-sekolah sudah sangat siap, hanya saja ada yang membedakan. Misalnya, ketersediaan air di toilet, dan fasilitas cuci tangan yang kran airnya kurang deras.

Fahri Hamzah: UU Cipta Kerja Lahirkan Kapitalisme Baru
Indonesia
Fahri Hamzah: UU Cipta Kerja Lahirkan Kapitalisme Baru

Fahri Hamzah menilai UU Cipta Kerja tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merampas hak-hak individu, serta hak berserikat atau berkumpul dan memberikan kewenangan luar biasa kepada lahirnya kapitalisme baru.

RUU Cipta Kerja Bakal Bikin Susah Pekerja
Indonesia
RUU Cipta Kerja Bakal Bikin Susah Pekerja

Amnesty Internasional Indonesia telah melakukan kajian terkait omnibus law. Hasilnya, terdapat tujuh pasal yang dianggap bermasalah dan rawan bagi eksistensi pekerja.

Jokowi Minta Pengadaan Vaksin Dilakukan dengan Hati-hati
Indonesia
Jokowi Minta Pengadaan Vaksin Dilakukan dengan Hati-hati

Pemerintah menyatakan bahwa masih terjadi penularan virus corona di masyarakat yang menyebabkan jumlah kasus COVID-19 terus bertambah.

DPR Kebut Paripurna RUU Cipta Kerja, Demokrat: Mematikan Kepercayaan Masyarakat
Indonesia
DPR Kebut Paripurna RUU Cipta Kerja, Demokrat: Mematikan Kepercayaan Masyarakat

Pelaksanaan rapat paripurna tidak seharusnya dipercepat

Jokowi Undang AHY ke Istana, Masalah Demokrat Selesai dengan Elegan
Indonesia
Jokowi Undang AHY ke Istana, Masalah Demokrat Selesai dengan Elegan

Sebaiknya Presiden Joko Widodo merespons surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY).