Mabes Polri Ungkap Alasan Belum Jebloskan Firli Bahuri ke Penjara

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 07 Desember 2023
Mabes Polri Ungkap Alasan Belum Jebloskan Firli Bahuri ke Penjara
Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri pamit ke wartawan usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (6/12/2023). ANTARA/Laily Rahmawaty

MerahPutih.com - Eks Ketua KPK Firli Bahuri belum dipenjara meski berstatus tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut, penyidik memiliki aturan dan pertimbangan tertentu dalam melaksanakan penahanan, termasuk dengan tidak menahan Firli Bahuri selepas diperiksa untuk yang kedua kalinya sebagai tersangka di Bareskrim.

“Aturan sudah ada, yang pasti penyidik punya pertimbangan tertentu dalam melaksanakan itu (penahanan),” kata Sandi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/12).

Baca Juga:

MAKI Sebut Belum Ditahannya Firli Lukai Rasa Keadilan di Masyarakat

Dia menegaskan bahwa penyidik mempunyai kewenangan yang diatur dalam undang-undang terkait kapan melakukan pemanggilan terhadap seseorang, kapan melakukan pemeriksaan, dan kapan melakukan upaya paksa.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada penyidik gabungan Subdit Tipikor Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri.

“Kita tunggu hasilnya dengan awasi bersama agar berjalan sebaik-baiknya,” tutup Sandi.

Baca Juga:

Polisi Cecar Firli Soal Valas Miliaran Rupiah dan Asetnya

Sekadar informasi, Firli yang sudah empat kali menjalani pemeriksaan, dua sebagai saksi, dua kali sebagai tersangka selama masa penyidikan tidak kunjung ditahan oleh penyidik.

Dia ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai 2023. (Knu)

Baca Juga:

Polri Kembali Periksa Firli Bahuri

#Firli Bahuri #Bareskrim
Bagikan
Bagikan