Mabes Polri Terima Hasil Penyelidikan Kasus Brigadir J dari Komnas HAM Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara (baju batik) bertemu media di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa. (30/8/2022) ANTARA/Laily Rahmawaty

MerahPutih.com - Mabes Polri mendapatkan informasi terbaru perihal kasus kematian Brigadir J.

Terkini, Komnas HAM menyerahkan hasil rekomendasi dan penyelidikan kasus Brigadir J, Kamis (1/9) di kantor Komnas HAM.

“Jadi kami memberikan laporan lengkap dan juga executive summary dari laporan itu,” jelas komisioner Komnas HAM Beka Ulung kepada wartawan, Kamis (1/9).

Baca Juga:

Komnas HAM Beberkan Sejumlah Dugaan Pelanggaraan HAM di Kasus Brigadir J

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik mengatakan, rekomendasi tersebut akan dibuka kepada publik. Nantinya Komnas HAM dan Polri akan menggelar konferensi pers bersama.

"Iya, yang ini laporan dan rekomendasi untuk Polri, lebih teknis lah tentu saja, dan lebih khusus nanti mungkin kepada timsus dan penyidik," kata Taufan kepada wartawan.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo yang hadir di kantor Komnas HAM menyebut pertemuan itu dipimpin langsung oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto.

Baca Juga:

Komnas HAM Dapatkan Informasi Penting Usai Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J

Lalu, diikuti Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Kadiv Propam Irjen Syahar Diantono, Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi dan Dirtipidum Brigjen Andi Rian.

Dedi mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu rekomendasi dari Komnas HAM.

"Nanti kan kami pelajari dulu rekomendasi nya, Irwasum sebagai Ketua Timsus yang nanti akan menyampaikan, kita tunggu dulu, kan kita belum tahu hasil rekomendasinya seperti apa," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Animasi Rekonstruksi Ungkap Ucapan Terakhir Ferdy Sambo Sebelum Eksekusi Brigadir J

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenag Proses Aturan Cegah Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan
Indonesia
Kemenag Proses Aturan Cegah Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan

Diberitakan, Peraturan Menteri Agama itu sudah masuk tahap harmonisasi antar Kementerian atau Lembaga terkait.

Mendag Pastikan Harga Sembako Terkendali saat Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Mendag Pastikan Harga Sembako Terkendali saat Libur Natal dan Tahun Baru

Harga sembako di pasar tradisional terkendali selama libur Natal dan Tahun Baru 2023.

Komisi III DPR akan Panggil BNPT Terkait Bom Bunuh Diri Astanaanyar
Indonesia
Komisi III DPR akan Panggil BNPT Terkait Bom Bunuh Diri Astanaanyar

"Kita akan panggil BNPT nanti sesudah masa sidang berikutnya," ujarnya di Jakarta, Jumat (9/12).

Divonis 7 Bulan, Edy Mulyadi Dikeluarkan dari Penjara
Indonesia
Divonis 7 Bulan, Edy Mulyadi Dikeluarkan dari Penjara

Edi Mulyadi dijatuhkan vonis tujuh bulan 15 hari penjara akibat ucapannya yang menyinggung warga Kalimantan.

Gibran Klaim Kesuksesannya Gelar Pameran Java In Paris
Indonesia
Gibran Klaim Kesuksesannya Gelar Pameran Java In Paris

Gibran mengklaim, dirinya mendapatkan respons bagus dari warga Paris, Prancis saat menggelar pameran. Hal itu dapat dilihat saat pembukan pada Rabu (8/6) yang dipadati pengunjung.

Aturan yang Diduga Dilanggar 3 Tersangka Kasus Korupsi Satelit Slot Orbit Kemenhan
Indonesia
Aturan yang Diduga Dilanggar 3 Tersangka Kasus Korupsi Satelit Slot Orbit Kemenhan

Kejagung menetapkan tiga tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) dalam proyek satelit komunikasi pertahanan Kemenhan.

Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Kenaikan Harga Hewan Kurban akibat PMK
Indonesia
Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Kenaikan Harga Hewan Kurban akibat PMK

Indonesia tengah dilanda wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) jelang perayaan Hari Raya Kurban 2022.

KSP Sebut Semua Punya Peluang Ditunjuk Jokowi Jadi Kepala Otorita IKN
Indonesia
KSP Sebut Semua Punya Peluang Ditunjuk Jokowi Jadi Kepala Otorita IKN

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wendy Tuturoong menyebut, kepala otorita bakal diumumkan setelah aturan turunan UU IKN terbit.

DPR Bersama Kemenag Wacanakan Revisi UU BPKH dan UU Haji
Indonesia
DPR Bersama Kemenag Wacanakan Revisi UU BPKH dan UU Haji

Kementerian Agama mengusulkan penambahan biaya operasional haji reguler dan khusus sekitar Rp 1,5 triliun. Salah satunya untuk untuk menutupi kekurangan imbas dari adanya kebijakan Arab Saudi yang menaikkan harga paket layanan di Masyair. Atas dasar itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, menyatakan pihaknya tengah membahas kemungkinan adanya revisi dua undang-undang yakni UU Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta UU Haji dan Umrah.

Pemprov DKI Minta Aparat Tindak Tegas Mafia Pangan
Indonesia
Pemprov DKI Minta Aparat Tindak Tegas Mafia Pangan

"Kami minta aparat hukum menindak pelaku usaha yang menimbun pasokan pangan," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (7/3).