Mabes Polri Tanggapi Viral #PercumaAdaPolri di Twitter Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, Selasa (14/12/2021). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

MerahPutih.com - Jagat media sosial Twitter kembali ramai dengan kemunculan tagar #PercumaAdaPolri yang jadi trending topic.

Tagar itu ramai diperbincangkan para netizen menyusul adanya sejumlah kasus yang melibatkan oknum polisi.

Salah satunya kasus oknum anggota Polsek Pulogadung yang berlaku tidak sopan serta menolak warga ketika hendak melaporkan tindak kriminal.

Baca Juga:

Mabes Polri Siapkan Aparat Polda Bali-NTB Tangani Dampak Gempa NTT

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan bahwa kepolisian menanggapi dengan kepala dingin setiap hastag atau tagar yang muncul di dunia maya.

Rusdi menilai, hal itu menjadi satu ekspresi yang jujur dari masyarakat kepada Polri yang dicintai.

"Jadi itu masukan bagi Polri untuk memperbaiki sesuai dengan harapan masyarakat," ujar Rusdi kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (14/12).

Menurut Rusdi, pada prinsipnya Polri tidak akan melakukan pembiaran di dalam organisasi.

Apabila ada anggota berprestasi akan diganjar reward yang positif. Sebaliknya, kalau ada anggota melakukan pelanggaran tentunya akan diberikan sanksi.

"Ini komitmen Polri untuk betul-betul tugas yang dilakukan anggota sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan harapan masyarakat," ungkap Rusdi yang mengenakan masker hitam ini.

Baca Juga:

Kortas Polri dan KPK Harus Bersinergi

Rusdi dengan nada bicara sedikit keras ini menegaskan, setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan saksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

Termasuk oknum anggota Polsek Pulogadung Aipda Rudi Pandjaitan yang menolak laporan warga.

"Kita tunggu saja bagaimana sanksi-sanksi tersebut," katanya seraya memberi penegasan dengan menggerakkan tangannya.

Sekadar informasi, seorang warga berinisial MK (32) mengaku laporannya ditolak oleh polisi saat melaporkan aksi pencurian yang dialaminya di Jakarta Timur.

Menurut MK, polisi yang bertugas justru menyarankan korban pulang untuk menenangkan diri. Anggota itu juga mengatakan kepada korban bahwa percuma mencari pelakunya.

Atas perlakuan tersebut, korban pun merasa kecewa. Sebab, bukannya memproses laporannya sebagai korban pencurian, tetapi justru menyuruh untuk kembali ke rumah. (Knu)

Baca Juga:

Polri Ungkap Identitas Buronan Teroris Bom Katedral Makassar yang Tertangkap

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPRD Jakarta Dilaporkan ke BK, Wagub: Eksekutif Tak Boleh Ikut Campur
Indonesia
Ketua DPRD Jakarta Dilaporkan ke BK, Wagub: Eksekutif Tak Boleh Ikut Campur

Tujuh fraksi bersama 4 Wakil Ketua DPRD DKI resmi melaporkan pimpinannya, Prasetyo Edi Marsudi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD dengan tuduhan menyalahi aturan tatib Hak Interpelasi Formula E.

KPK Cegah Eks Bupati Tanah Bumbu ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Eks Bupati Tanah Bumbu ke Luar Negeri

Kabar pencegahan ini dibenarkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

KIP Gelar Sidang Terkait TWK Pegawai KPK 13 September
Indonesia
KIP Gelar Sidang Terkait TWK Pegawai KPK 13 September

Agenda awal pemeriksaan terkait empat hal kewenangan KI

Bakal Dilantik Jadi Menteri, Zulhas Punya Harta Rp 32 Miliar
Indonesia
Bakal Dilantik Jadi Menteri, Zulhas Punya Harta Rp 32 Miliar

Zulhas memiliki harta kekayaan mencapai sekitar Rp 32 miliar. Hal itu mengacu laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang terakhir dilaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 27 Maret 2022.

Suvenir Perhelatan G20 Harus Produk UMKM
Indonesia
Suvenir Perhelatan G20 Harus Produk UMKM

Sekitar 35 pelaku IKM di Provinsi Bali yang memamerkan beragam produk seperti kain tradisional, kerajinan rakyat, perhiasan tradisional, furnitur, dan produk seni unggulan lainnya.

Jakpro Bangun ITF Sunter dengan Uang Pinjaman
Indonesia
Jakpro Bangun ITF Sunter dengan Uang Pinjaman

Belum tahu angkanya karena itu tergantung dari PT SMI-nya

Polri akan Beri Peringatan Sebelum Hapus Data Kendaraan yang Tak Bayar Pajak
Indonesia
Polri akan Beri Peringatan Sebelum Hapus Data Kendaraan yang Tak Bayar Pajak

Belakangan ramai kabar terkait penghapusan data kendaraan apabila Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) menunggak pajak atau mati selama dua tahun. Nantinya, kendaraan tersebut menjadi ilegal digunakan di jalan raya.

Yasonna Sebut Lapas Tangerang Over Kapasitas 400 Persen
Indonesia
Yasonna Sebut Lapas Tangerang Over Kapasitas 400 Persen

"Lapas Tangerang ini over kapasitas 400 persen, penghuni 2.072 orang," kata Yasonna

Kadin Akui Kenaikan UMP Sangat Kecil
Indonesia
Kadin Akui Kenaikan UMP Sangat Kecil

Pemprov DKI Jakarta janji, akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut.

Pemerintah Pastikan Pajak Karbon Berlaku Juli 2022
Indonesia
Pemerintah Pastikan Pajak Karbon Berlaku Juli 2022

Pajak karbon merupakan salah satu instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat