Mabes Polri Sita Aset BLBI Rp 5,9 Triliun Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp

MerahPutih.com - Tim Polri yang turut dilibatkan dalam Satuan Tugas (Satgas) penanganan hak tagih negara dana BLBI berhasil mensita aset senilai Rp 5,9 triliun untuk dikembalikan kepada negara.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, total aset tersebut berupa pengamanan dan penguasaan fisik dari aset yang dimiliki oleh obligor atau debitur dana BLBI. “Rp 5,9 triliun nilai aset yang disita, pengamanan dan penguasaan fisik aset obligor,” kata Kapolri dalam keterangan tertulis, Kamis (27/1).

Baca Juga

Satgas BLBI Sita Tanah Milik Tommy Soeharto, Nilainya Mencapai Rp 1,2 Triliun

Di samping itu, Kapolri menyampaikan upaya korps bhayangakara dalam mengungkap kasus kejahatan terhadap kekayaan negara atau tindak pidana korupsi terus dilakukan secara masif. Selama tahun 2021, Polri telah menangani 247 kasus tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penilaian BPK dan BPKP, total kasus keuangan negara senilai 442 miliar berhasil diselamatkan atas penyidikan perkara korupsi sepanjang tahun 2021. "Jumlah tersebut meningkat 18,5 persen dibanding tahun 2020,” kata mantan Kabareskrim itu.

Tidak hanya melakukan penidakan, upaya pencegahan juga dilakukan melalui perbaikan sistem secara terukur melalui perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.

Baca Juga

Menkopolhukam Tak Mau Ada Negosiasi dalam Penagihan Utang BLBI

Sebab, kata Listyo Sigit, hasil penelitian menunjukan bahwa angka peningkatan IPK sebesar 1 poin berkontribusi terhadap peningkatan Gross Domestic Product sebesar 1,7 persen atau Rp 273 triliun.

Untuk penguatan upaya pemberantasan korupsi, Polri juga telah merekrut 44 mantan pegawai KPK. "Dengan mengedepankan upaya pencegahan korupsi dan pengembalian keuangan negara,” beber mantan Kapolda Banten ini.

Di sisi lain, Mantan Kadiv Propam ini menambahkan, sepanjang tahun 2021 Polri telah mengungkap 324 kasus tindak pidana kejahatan kekayaan alam berupa ilegal loging, 350 ilegal mining dan 35 kasus ilegal fishing. “Total kasus yang diselesaikan sebanyak 247 kasus dari 557 kasus,” tutup Kapolri.

Penegakan hukum tegas kepada pelaku perusak alam ini, merupakan komitmen Polri dalam melindungi kekayaan alam Indonesia dari perusak hutan lindung yang mengakibatkan bencana alam. (Knu)

Baca Juga

Sanksi Pidana hingga Larangan Kredit Bank BUMN Ancam Obligor Nakal BLBI

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Usut Dugaan Suap Laporan Keuangan Pemprov Sulsel
Indonesia
KPK Usut Dugaan Suap Laporan Keuangan Pemprov Sulsel

Penyidikan tersebut merupakan pengembangan perkara yang sebelumnya menjerat mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Kasus Dodi Alex Noerdin, KPK Usut Keterlibatan DPRD Musi Banyuasin
Indonesia
Kasus Dodi Alex Noerdin, KPK Usut Keterlibatan DPRD Musi Banyuasin

KPK bakal terus mengusut dan mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin.

Kader PDIP Berhak Dukung Ganjar Meski Tidak Direstui Megawati
Indonesia
Kader PDIP Berhak Dukung Ganjar Meski Tidak Direstui Megawati

"Selama belum ada keputusan partai terhadap nama calon tertentu, tentu belum ada kewajiban anggota untuk hanya mendukung satu nama saja," ujar Ray

Cek Lokasi IKN Baru, Tim Perumus DPR ke Kaltim Awal Januari 2022
Indonesia
Cek Lokasi IKN Baru, Tim Perumus DPR ke Kaltim Awal Januari 2022

Tim perumus akan mengunjungi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, untuk mengecek lokasi ibu kota negara baru tersebut.

Makam Jenazah COVID-19 di Rorotan Ambles, Kadistamhut DKI: Hal Ini Lumrah
Indonesia
Makam Jenazah COVID-19 di Rorotan Ambles, Kadistamhut DKI: Hal Ini Lumrah

Pengecekan secara rutin juga dilakukan untuk mengantisipasi lahan makam kembali ambles

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku
Indonesia
UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku

"Materinya tidak ada yang dibatalkan. Jadi terkait dampaknya terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia, rasanya ini belum ada dampak serius," kata Hariyadi.

Penjelasan Hukum Jika Pelapor Dugaan Kasus Korupsi Tidak Bisa Dilaporkan
Berita
Penjelasan Hukum Jika Pelapor Dugaan Kasus Korupsi Tidak Bisa Dilaporkan

SKB KPK dan Polri dan tafsir pasal 310 KUHP, kehormatan yang diserang harus individu, tidak bisa lembaga.

KPK Siap Kembangkan Kasus E-KTP
Indonesia
KPK Siap Kembangkan Kasus E-KTP

KPK memastikan membuka kemungkinan mengusut keterlibatan sejumlah politikus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

[HOAKS atau FAKTA]: Tes PCR Tidak Mampu Bedakan COVID-19 dan Influenza
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tes PCR Tidak Mampu Bedakan COVID-19 dan Influenza

Informasi dengan topik yang sama juga pernah dibahas sebelumnya oleh Reuters

Merugi Rp 2,4 Miliar, Youtuber Magdalena Fridawati Polisikan Mantan Asistennya
Indonesia
Merugi Rp 2,4 Miliar, Youtuber Magdalena Fridawati Polisikan Mantan Asistennya

Youtuber Magdalena Fridawati atau yang dikenal dengan Mgdalenaf mengaku ditipu oleh asitennya sendiri. Ia mengalami kerugian sebesar Rp 2,4 miliar.