Mabes Polri Minta Bukti Kasus Dugaan Penyiksaan Laskar FPI ke Komnas HAM Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/hp.

MerahPutih.com - Mabes Polri mengirimkan surat permohonan permintaan barang bukti kasus kematian empat dari enam laskar Front Pembela Islam (FPI) kepada pihak Komnas HAM untuk menindaklanjuti hasil investigasi yang menunjukan ada pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Djajadi mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan permintaan barang bukti kepada Komnas HAM pada Senin (15/2) pagi.

Baca Juga

BEM SI Desak Komjen Listyo Usut Kasus Dugaan Pelanggaran HAM dan Penembakan Laskar FPI

“Sudah dikirim,” kata Andi saat dikonfirmasi wartawan, Senin (15/2).

Seperti diketahui, Komnas HAM mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum anggota polisi di balik kasus kematian empat dari enam laskar FPI yang tewas tertembak di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

“Kami tidak menemukan indikasi ke arah itu (pelanggaran HAM berat),” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (14/1).

Meski bukan masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat, Tim Penyelidikan Komnas HAM tetap menemukan adanya pelanggaran HAM. Sebab, empat dari enam laskar FPI ditemukan tewas dalam satu waktu yang bersamaan ketika berada di dalam kekuasaan anggota polisi.

Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. (Foto: Antara/M Ibnu Chazar/hp).
Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. (Foto: Antara/M Ibnu Chazar/hp).

Dengan begitu, Tim Penyelidikan Komnas HAM membuat rekomendasi agar kejadian tewasnya laskar FPI itu dibawa ke peradilan pidana umum guna membuktikan indikasi adanya unlawful killing.

“Komnas HAM tentu berharap nanti ada suatu proses hukum yang akuntabel, transparan, seluruh publik bisa menyaksikannya,” ujarnya.

“Nah, peradilan itulah nanti kemudian yang bisa memutuskan apa yang sungguh-sungguh diyakini sebagai suatu kejadian peristiwa hukum tersebut,” pungkas Taufan. (Knu)

Baca Juga

Penembakan Laskar FPI, Bareskrim Periksa Hasil Investigasi Komnas HAM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Imigrasi Amankan 2 Warga Negara Tiongkok Diduga akan Demo Tolak KTT G20
Indonesia
Imigrasi Amankan 2 Warga Negara Tiongkok Diduga akan Demo Tolak KTT G20

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengamankan dua orang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok karena diduga merencanakan aksi unjuk rasa menolak KTT G20.

Madiun Ekspor Bola untuk Piala Dunia 2022
Indonesia
Madiun Ekspor Bola untuk Piala Dunia 2022

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melepas ekspor sebanyak 50.000 bola buatan PT Global Way.

Cafe yang Buka Lewat Pukul 22.00 WIB di Malam Tahun Baru akan Ditutup!
Indonesia
Cafe yang Buka Lewat Pukul 22.00 WIB di Malam Tahun Baru akan Ditutup!

"Apabila ada yang melanggar jam operasional akan di-police line, kemudian tindakan berikutnya akan dicabut izin usaha," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Selasa (28/12).

Insentif Otomotif dan Properti Incar Tabungan Kelas Menengah
Indonesia
Insentif Otomotif dan Properti Incar Tabungan Kelas Menengah

Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masyarakat kelas menengah atas dinilai masih tumbuh sangat tinggi di 2021 hingga lebih dari 12 persen.

Pemkot Solo Siapkan Tim Pengawas Khusus di Objek Wisata saat Nataru
Indonesia
Pemkot Solo Siapkan Tim Pengawas Khusus di Objek Wisata saat Nataru

Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan Tim Pengawas Khusus yang disiagakan di sejumlah objek wisata

Pemerintah Diminta Cermati Wacana Syarat Perjalanan di Tengah Naiknya Kasus COVID-19
Indonesia
Pemerintah Diminta Cermati Wacana Syarat Perjalanan di Tengah Naiknya Kasus COVID-19

Organda berharap agar pemerintah lebih cermat dalam menentukan kebijakan terkait pemberlakuan kembali syarat perjalanan di sektor transportasi.

14 Saksi Dihadirkan pada Sidang Etik Anak Buah Ferdy Sambo Kombes Pol. Agus Nur Patria
Indonesia
14 Saksi Dihadirkan pada Sidang Etik Anak Buah Ferdy Sambo Kombes Pol. Agus Nur Patria

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Kombes Pol. Agus Nur Patria, terduga pelanggar etik terkait obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J menghadirkan 14 orang saksi.

KPU- Bawaslu Jalin Kerja Sama dengan Beragam Lembaga Redam Hoaks saat Pemilu
Indonesia
KPU- Bawaslu Jalin Kerja Sama dengan Beragam Lembaga Redam Hoaks saat Pemilu

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty menegaskan lembaganya butuh berkolaborasi dengan banyak pihak dalam menangkal isu hoaks yang terjadi di media sosial selama tahapan pemilu.

Berkas Perkara Lengkap, Eks Petinggi Waskita Karya Adi Wibowo Segera Disidang
Indonesia
Berkas Perkara Lengkap, Eks Petinggi Waskita Karya Adi Wibowo Segera Disidang

Adi Wibowo akan segera diadili dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tahun anggaran 2011

Singgung Perang Ukraina dan Pandemi Belum Berakhir, Jokowi Minta Masyarakat Waspada
Indonesia
Singgung Perang Ukraina dan Pandemi Belum Berakhir, Jokowi Minta Masyarakat Waspada

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia sampai saat ini belum rampung.