Mabes Polri Luncurkan SP2HP Online, Pantau Pengusutan Perkara Bisa Lewat Gadget Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung me-launching SP2HP di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/4). (Foto: MP/Divisi Humas Polri)

MerahPutih.com - Mabes Polri melakukan peluncuran Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) online dan e-PPNS.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung me-launching SP2HP di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/4).

SP2HP merupakan bentuk jaminan akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/penyidikan.

Baca Juga:

Bareskrim Polri Ajukan Permohonan Ekstradisi Jozeph Paul Zhang

“Diharapkan dengan adanya aplikasi SP2HP online, tidak ada lagi sumbatan komunikasi atau informasi,” kata Kapolri dalam keterangan tertulis.

SP2HP ialah layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani.

Dalam SP2HP online ini, kata Sigit, masyarakat atau pelapor bisa mendapatkan nomor ponsel penyidik berikut atasannya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung me-launching SP2HP di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/4). (Foto: MP/Divisi Humas Polri)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung me-launching SP2HP di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/4). (Foto: MP/Divisi Humas Polri)

Dengan begitu, pelapor bisa melakukan komunikasi dan menanyakan langsung jika perkaranya jalan di tempat.

“Masyarakat akan mengetahui batasan waktu penanganan suatu perkara sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum,” tekan Sigit.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menambahkan, diluncurkannya aplikasi SP2HP online dan e-PPNS ini merupakan salah satu bentuk penjabaran dari program prioritas Kapolri.

Baca Juga:

Ketua MPR Minta TNI-Polri Habisi KKB, Urusan HAM Bicarakan Kemudian

Di samping itu, dengan adanya aplikasi tersebut, pelapor dan penasihat hukum mengetahui persis perkembangan perkara yang sudah masuk menjadi laporan kepolisian.

“Dengan adanya lauching ini para pelapor atau penasehat hukum dapat melihat perkembangan daripada laporan yang dilaporkan,” tandas Agus.

Adapun SP2HP nantinya dikelola oleh Kepala Biro Operasional (Karobinops) sementara e-PPNS oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim. (Knu)

Baca Juga:

Hotel Tempat Karantina Warga India Dijaga Ketat TNI-Polri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sebagai Gubernur Jabar, Ridwan Kamil Dinilai Tahu Persis Kegiatan Rizieq di Bogor
Indonesia
Sebagai Gubernur Jabar, Ridwan Kamil Dinilai Tahu Persis Kegiatan Rizieq di Bogor

Selain itu, adapula Babinkamtibmas Aiptu Dadang Sugiana

Biro Haji Solo Sambut Baik Rencana Arab Saudi Buka Penerbangan Internasional
Indonesia
Biro Haji Solo Sambut Baik Rencana Arab Saudi Buka Penerbangan Internasional

Dengan dibukannya penerbangan internasional tersebut ribuan jemaah umrah bisa berangkat ke Tanah Suci.

Pakai Skema G to G, Sindikat Vaksin Palsu Tidak Bakal Beroperasi di Indonesia
Indonesia
Pakai Skema G to G, Sindikat Vaksin Palsu Tidak Bakal Beroperasi di Indonesia

Pemerintah terus memantau masalah pemalsuan vaksin. Pemerintah juga mengedukasi dan terus melakukan koordinasi dengan perusahaan yang melakukan pengadaan vaksin lain dalam skema gotong royong.

Pemprov DKI Buka Tempat Wisata, Anak di Bawah 12 Tahun Belum Diizinkan Masuk
Indonesia
Pemprov DKI Buka Tempat Wisata, Anak di Bawah 12 Tahun Belum Diizinkan Masuk

anak di bawah umur 12 tahun masih belum diizinkan untuk masuk ke taman atau wisata.

Polda Papua Lakukan Pencarian Pesawat Twin Otter Rimbun Air
Indonesia
Polda Papua Lakukan Pencarian Pesawat Twin Otter Rimbun Air

Pesawat Rimbun Air Cargo seri Twin Otter 300 PK-OTW dikabarkan hilang kontak di Kabupaten Intan Jaya, Papua, hari Rabu, 15 Sept 2021 pukul 07.37 WIT.

Kapal Kandas di Raja Ampat, KKP Kumpulkan Bukti Kerusakan Terumbu Karang
Indonesia
Kapal Kandas di Raja Ampat, KKP Kumpulkan Bukti Kerusakan Terumbu Karang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengumpulkan bukti kerusakan ekosistem terumbu karang akibat kejadian kapal kandas di Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat.

Pemerintah Putuskan Revisi UU ITE, Mahfud: Hilangkan Pasal Karet
Indonesia
Pemerintah Putuskan Revisi UU ITE, Mahfud: Hilangkan Pasal Karet

"Jadi kita tidak memperluas UU itu tapi UU-nya itu hanya direvisi agar pasal-pasal karetnya itu yang dianggap menimbulkan diskriminasi atau kriminalisasi itu hilang," imbuh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Kesaksian Pengunjung Cafe Ketakutan saat Oknum Polisi Tembak Mati Prajurit TNI
Indonesia
Kesaksian Pengunjung Cafe Ketakutan saat Oknum Polisi Tembak Mati Prajurit TNI

Aksi penembakan oleh oknum anggota polisi terhadap beberapa pegawai cafe dan anggota TNI di cafe RM, Cengkareng membuat pengunjung ketakutan.

Kemendagri Dinilai Tepat Usulkan Pemberhentian Risma
Indonesia
Kemendagri Dinilai Tepat Usulkan Pemberhentian Risma

Persoalan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah itu memang kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikannya, bukan merupakan ranah kewenangan MK.

Tim SAR Terus Temukan Body Part dari Lokasi Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air
Indonesia
Tim SAR Terus Temukan Body Part dari Lokasi Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air

Proses evakuasi korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 hingga kini masih dilakukan tim SAR gabungan.