Mabes Polri Jawab Isu Virtual Police Kekang Kebebasan Warganet Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono (tengah) di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2). (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Virtual Police disebut hadir sebagai bagian dari pemeliharaan kamtibmas, khususnya di ruang digital agar bersih, sehat, dan produktif.

Virtual Police juga merupakan kegiatan kepolisian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang opini atau konten yang dianggap berpotensi melanggar tindak pidana.

"Melalui Virtual Police, kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa apa yang ditulis ada melanggar pidana, mohon jangan ditulis kembali dan dihapus," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2).

Baca Juga:

Kapolri Diminta Copot Anak Buahnya yang Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi

Argo menepis kekhawatiran beberapa pihak dengan adanya Virtual Police mempersempit kebebasan masyarakat di ruang digital.

Ia mengklaim, Polri tidak mengekang atau pun membatasi masyarakat dalam berpendapat, namun Polri berupaya untuk mengedukasi apabila melanggar pidana.

"Sampai saat ini ada 4 akun yang sudah diberikan peringatan melalui Virtual Police," demikian Argo.

Argo menjelaskan bagaimana Virtual Police ini menjalankan tugasnya.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengatakan, peringatan Virtual Police kepada akun yang dianggap melanggar tidak subjektif melainkan lewat kajian mendalam bersama para ahli.

  Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono (tengah) di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2). (Foto: MP/Kanugrahan)
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono (tengah) di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2). (Foto: MP/Kanugrahan)

Adapun prosesnya ialah, ketika di suatu akun ditemukan tulisan atau gambar yang berpotensi melanggar pidana.

Kemudian petugas men-screen shoot unggahan itu untuk dikonsultasikan oleh tim ahli yang terdiri dari ahli pidana, bahasa, dan ITE.

Apabila ahli menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran pidana, misalnya penghinaan, maka kemudian diajukan ke Direktur Siber atau pejabat yang ditunjuk di Siber memberikan pengesahan.

"Kemudian Virtual Police Alert dikirim secara pribadi ke akun yang bersangkutan secara resmi," urai Argo.

Baca Juga:

Listyo Sigit Diyakini Bisa Bangun Polri Lebih Berintegritas di Tengah Polemik Kasus Narkoba Eks Kapolsek Astanaanyar

Peringatan dikirimkan melalui direct message atau DM.

Tujuannya, ungkap Argo, pihak kepolisian tidak ingin pengguna media sosial tersebut merasa terhina dengan peringatan yang diberikan oleh pihak kepolisian melalui Virtual Police.

Diharapkan dengan adanya Virtual Police dapat mengurangi hoaks atau post truth yang ada di dunia maya.

"Masyarakat dapat terkoreksi, apabila membuat suatu tulisan atau gambar yang dapat membuat orang lain tidak berkenan dan untuk menghindari adanya saling lapor," ungkapnya. (Knu)

Baca Juga:

Kabareskrim Komjen Agus Diwanti-wanti Kapolri Soal Kasus FPI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Sebut Anies Telat Buat Aturan Bus TransJakarta Gratis Usai Ramai di Medsos
Indonesia
Warga Sebut Anies Telat Buat Aturan Bus TransJakarta Gratis Usai Ramai di Medsos

Kebijakan Gubernur Anies Baswedan menyiapkan bus TransJakarta gratis bagi masyarakat dari maupun menuju Stasiun Tanah Abang disayangkan penumpang Kereta Rel Listrik (KRL).

6 Laskar FPI Meninggal, PKS Soroti Berbagai Kejanggalan
Indonesia
6 Laskar FPI Meninggal, PKS Soroti Berbagai Kejanggalan

Ia menganggap insiden mematikan yang menimpa anggota FPI saat tengah mengawal Rizieq Shihab untuk mengisi pengajian subuh tersebut sebagai tindakan biadab dan tidak berperikemanusiaan.

Satu Keluarga di Sukoharjo Ditemukan Tewas, Diduga Korban Pembunuhan
Indonesia
Satu Keluarga di Sukoharjo Ditemukan Tewas, Diduga Korban Pembunuhan

Keempat korban berinisial dan H selaku pasutri dan kedua anaknya berinisial R dan D merupakan satu keluarga yang diduga menjadi korban pembunuhan.

KPK Geledah Kantor Wali Kota Batu
Indonesia
KPK Geledah Kantor Wali Kota Batu

Penggeledahan di dua lokasi itu berkaitan dengan penyidikan dugaan gratifikasi di Pemerintah Kota Batu tahun 2011-2017.

Satgas COVID-19 Mewanti-wanti Gelombang Kedua COVID-19
Indonesia
Satgas COVID-19 Mewanti-wanti Gelombang Kedua COVID-19

Doni meminta agar seluruh daerah mengantisipasi lonjakan mobilitas warga dalam jumlah besar

KKP Hentikan Sementara Penerbitan Surat Ekspor Benur
Indonesia
KKP Hentikan Sementara Penerbitan Surat Ekspor Benur

KKP menghentikan sementara penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran (SPWP) terkait ekspor benih lobster atau benur.

Bantuan Bagi Pekerja Bergaji Rp5 Juta Langsung Ditransfer ke Rekening
Indonesia
Bantuan Bagi Pekerja Bergaji Rp5 Juta Langsung Ditransfer ke Rekening

Saat ini pemerintah sedang mencari cara mengumpulkan data terkait calon penerimanya dengan efisien dan dipastikan data lengkap.

Irjen Napoleon Heran Brigjen Prasetijo Mau Diperintah Pengusaha Tommy Sumardi
Indonesia
Irjen Napoleon Heran Brigjen Prasetijo Mau Diperintah Pengusaha Tommy Sumardi

Salah satu terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus pengurusan red notice Djoko Tjandra.

Gelar Sidak, Wagub DKI Klaim Pelaku Usaha Taat Aturan Ketat PSBB
Indonesia
Gelar Sidak, Wagub DKI Klaim Pelaku Usaha Taat Aturan Ketat PSBB

Sidak ini dilakukan untuk memastikan pengetatan PSBB di DKI Jakarta berjalan maksimal, pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021.

KPK Dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK
Indonesia
KPK Dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Ini adalah kerja keras dari seluruh pegawai KPK