Mabes Polri Cari Bukti Pidana Kasus yang Seret Nama Natalius Pigai Natalius Pigai di kantor Kemenko Polhukam Jumat (9/6) (MP/Ponco Sulaksono)

Merahputih.com - Mabes Polri memproses laporan dugaan rasis yang dilaporkan Kelompok Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) terhadap mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyebut, proses laporan tersebut merupakan wujud Polri sebagai pelayan masyarakat. Polisi akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana dalam perkara tersebut.

Baca Juga

Abu Janda Akui Cuitannya ke Pigai karena Bela Hendropriyono

"Polri selaku pelayan masyarakat, jadi siapapun yang datang ingin dilayani Polri tentunya polisi akan melayani dengan baik. Termasuk juga dengan laporan terhadap saudara Natalius Pigai," ujar Rusdi dalam keterangannya, Kamis (7/10).

Jika penyidik menemukan unsur pidana maka proses laporan akan berlanjut. Namun, laporan akan dihentikan jika tidak ada unsur pidana di dalamnya.

Dokumentasi aktivitas Natalius Pigai (tengah). ANTARA FOTO/Reno Esnir
Dokumentasi aktivitas Natalius Pigai (tengah). ANTARA FOTO/Reno Esnir

Diketahui, kelompok Baranusa sebelumnya sempat melaporkan Natalius Pigai ke Polda Metro Jaya pada Senin (4/10) lalu. Kemudian oleh penyidik Polda Metro Jaya mengarahkan ke Mabes Polri lantaran perkara tersebut menyangkut isu nasional.

Baca Juga

Di Tengah Polemik Kasus Rasisme, Abu Janda dan Natalius Pigai Dipertemukan Wakil Ketua DPR

Kemudian, oleh Bareskrim Polri laporan diterima dengan nomor laporan polisi LP/B/0601/X/2021/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 4 Oktober 2021.

Natalius Pigai diduga melanggar Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 16 jo. Pasal 4 huruf b ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dishub Ingatkan Aturan Pesepada Harus Berada di Jalur Paling Kiri
Indonesia
Dishub Ingatkan Aturan Pesepada Harus Berada di Jalur Paling Kiri

Pesepeda ini sejatinya harus berada di jalur lalu lintas sebelah kiri berbarengan dengan kendaraan motor.

Bukber Bareng Ketua KPK Firli, Komisaris Pelindo I: Terima Kasih Jenderal!
Indonesia
Bukber Bareng Ketua KPK Firli, Komisaris Pelindo I: Terima Kasih Jenderal!

Firli Bahuri masih belum memberikan komentarnya

Papua Barat Laporkan Tambahan Kasus COVID-19 Terbanyak Sepanjang Pandemi
Indonesia
Papua Barat Laporkan Tambahan Kasus COVID-19 Terbanyak Sepanjang Pandemi

Satgas COVID-19 Papua Barat melaporkan terdapat penambahan 602 kasus positif pada Rabu (14/7).

Angka COVID-19 di Indonesia Selangkah Lagi 2 Juta
Indonesia
Angka COVID-19 di Indonesia Selangkah Lagi 2 Juta

Jumlah kasus COVID-19 bertambah 13.737 pada Minggu (20/6).

Mantan Kepala BPPBJ DKI Diperiksa Terkait Pelecehan, Wagub: Saya Belum Tahu
Indonesia
Mantan Kepala BPPBJ DKI Diperiksa Terkait Pelecehan, Wagub: Saya Belum Tahu

"Saya belum tahu sejauh itu. Nanti pada waktunya mungkin Inspektorat akan melaporkan pada kami," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (24/3) malam.

Jumlah Penumpang Pesawat Anjlok Selama Libur Lebaran
Indonesia
Jumlah Penumpang Pesawat Anjlok Selama Libur Lebaran

PT Angkasa Pura II (Persero) mencatat pergerakan penumpang di 19 bandara AP II pada masa larangan mudik, mengalami penurunan hingga 91 persen

Kemenhub Bakal Bikin 5 Terminal Antar Negara di Perbatasan Indonesia-Malaysia
Indonesia
Kemenhub Bakal Bikin 5 Terminal Antar Negara di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Pada tahun 2020 hingga 2021, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya membangun 11 PLBN Terpadu dengan total anggaran sebesar Rp2,27 Triliun.

 Relaksasi Berbagai Sektor di Jakarta Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Indonesia
Relaksasi Berbagai Sektor di Jakarta Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Salah satu pelonggaran yang diberikan yaitu bekerja dari kantor atau work from office (WFO) sektor non-esensial ditambah dari 50 persen menjadi 75 persen. Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 57 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3,2 dan 1 di Jawa dan Bali.

Alasan PDIP Keberatan Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei
Indonesia
Alasan PDIP Keberatan Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei

Fraksi PDIP di DPR keberatan dengan sikap pemerintah yang mengusulkan pencoblosan pileg dan pilpres dilakukan pada 15 Mei 2024.

PT Sritex Terpilih Jadi Vendor Goodie Bag Bansos Berkat Arahan Pejabat Kemensos
Indonesia
PT Sritex Terpilih Jadi Vendor Goodie Bag Bansos Berkat Arahan Pejabat Kemensos

Teka-teki mengenai PT Sritex sebagai satu-satunya vendor pengadaan goodie bag untuk sembako Bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek akhirnya terungkap