Mabes Polri Bersiap Pindah ke Ibu Kota Baru Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

MerahPutih.com - Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara (IKN) ke wilayah di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Polri menyatakan, akan secara bertahap memindahkan institusinya.

Kepala Biro Penangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, pihaknya mulai melakukan persiapan pemindahan instansi Polri.

Baca Juga:

MPR Desak Dilakukan Referendum Pemindahan Ibu Kota Negara

“Tidak mungkin dilakukan secara mendadak. Persiapan itu pasti ada,” kata Ahmad Ramadhan kepada wartawan yang dikutip, Kamis (20/1).

Namun, terkait persiapan perpindahan ini, Ramadhan belum bisa memberikan informasi lebih lanjut.

Ahmad belum dapat merinci teknis pemindahan personel ke ibu kota negara baru.

"Kami tanyakan dulu, itu konsep ada di Asrena, tentu persiapan pasti ada," kata Ramadhan.

Sebelumnya, Rabu (18/1), sidang paripurna DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-undang (UU).

Dengan disahkannya RUU tersebut, maka rencana pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi kenyataan.

Dari informasi yang dihimpun, pemerintah akan memindahkan 7.687 pegawai negeri sipil (PNS), TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, hingga Paspampres ke ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Rencana itu tertuang dalam paparan pemindahan ASN ke IKN baru yang dipresentasikan secara terbatas oleh Kementerian PPN/Bappenas, 6 Januari 2022 lalu.

Baca Juga:

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, DPRD DKI: Ekonomi Jakarta bakal Anjlok

Jumlah pemindahan PNS disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan yang akan berjalan secara bertahap di ibu kota baru.

Berdasarkan kelompok usianya, mayoritas PNS yang akan pindah berumur 30-39 tahun sebanyak 34,5 persen.

Sedangkan usia 50-60 tahun sebanyak 19,8 persen dan 40-49 tahun 28,8 persen.

Sementara itu menurut tingkat pendidikannya, mayoritas PNS yang akan dialihkan ke IKN ialah lulusan S-1 dengan jumlah 51,39 persen.

Sisanya merupakan lulusan D-IV sebanyak 5,4 persen; D-III 14,8 persen; S-2 26,7 persen; dan S-3 1,69 persen.

Adapun berdasarkan jabatannya, sebanyak 34 orang yang akan pindah merupakan menteri atau pejabat tinggi negara.

Selanjutnya sebanyak 278 orang memiliki jabatan eselon I, 332 orang eselon II, 1.063 orang eselon III, dan jabatan fungsional 5.979 orang.

Dalam dua tahun, pemindahan akan diprioritaskan untuk PNS di Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes TNI-AD, Mabes TNI AL, Mabes TNI AU, Mabes Polri, Paspampres, Badan Intelijen Negara, dan Badan Siber dan Sandi Negara. (Knu)

Baca Juga:

Wantimpres Desak Pemerintah Sosialisasikan Pembangunan Ibu Kota Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Ungkap Motif Bharada E Tembak Brigadir J
Indonesia
Polri Ungkap Motif Bharada E Tembak Brigadir J

Mabes Polri mengungkapkan motif Bharada E melakukan penembakan terhadap Brigadir J di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo adalah untuk membela diri.

Legislator PDIP Usul Pemerintah Bentuk Satgas Minyak Goreng
Indonesia
Legislator PDIP Usul Pemerintah Bentuk Satgas Minyak Goreng

“Saya mengusulkan agar diubah menjadi Satgas Minyak Goreng atau SKB yang melibatkan Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Keuangan, Polri dan Kementerian Dalam Negeri,” pungkas Deddy.

Rudy Tegaskan Ganjar Sangat Menghargai Megawati
Indonesia
Rudy Tegaskan Ganjar Sangat Menghargai Megawati

"Dia (Ganjar) sangat menghargai Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. Soal itu (Kemlinthi), Nggak lah," ujar Rudy sapaan akrabnya, Sabtu (4/6).

Pj Gubernur DKI Beri Layanan Terbaik untuk Penyelenggaraan KTT ASEAN
Indonesia
Pj Gubernur DKI Beri Layanan Terbaik untuk Penyelenggaraan KTT ASEAN

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono memastikan fasilitas dan layanan terbaik untuk pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Si Jampang Keliling Kota Tangerang sejak Jam 6 Pagi
Indonesia
Si Jampang Keliling Kota Tangerang sejak Jam 6 Pagi

Tujuan diluncurkan mobil Si Jampang adalah untuk memudahkan masyarakat dalam berbelanja dan harga bisa stabil.

DPR Minta Polisi Usut Tuntas Tandon Air LRT yang Jebol
Indonesia
DPR Minta Polisi Usut Tuntas Tandon Air LRT yang Jebol

Politikus Partai Demokrat itu meminta pihak kepolisian mencari tahu penyebab insiden tersebut. Sehingga, PT Adhi Karya bisa melakukan evaluasi guna mencegah kejadian serupa terulang.

Ingat! Tilang Ganjil Genap di Jakarta Sudah Berlaku
Indonesia
Ingat! Tilang Ganjil Genap di Jakarta Sudah Berlaku

Ditlantas Polda Metro Jaya mencatat ada 163 kecelakaan terdiri dari satu kasus melibatkan pemudik dan 162 kasus mobilitas biasa selama Operasi Ketupat Jaya 2022.

2 Kubu Keraton Surakarta Saling Lapor Polisi, Kapolresta: Laporan Masuk Kita Proses
Indonesia
2 Kubu Keraton Surakarta Saling Lapor Polisi, Kapolresta: Laporan Masuk Kita Proses

Kapolresta Surakarta Kombes Iwan Saktiadi memastikan dalam menangani kasus internal Keraton Surakarta bersikap profesional.

Garuda Indonesia Minta Penundaan Voting PKPU
Indonesia
Garuda Indonesia Minta Penundaan Voting PKPU

PT Garuda Indonesia Tbk mengajukan permohonan penundaan tahapan pemungutan suara atau voting dalam PKPU selama dua hari.

[HOAKS atau FAKTA]: TNI Tembak Kapal Malaysia di Perairan Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: TNI Tembak Kapal Malaysia di Perairan Indonesia

Aksi penembakan yang dilakukan TNI ke kapal Malaysia karena mereka masuk ke wilayah perairan Indonesia.