Mabes Polri Bantah Promosi Boy Rafli Sebagai Kepala BNPT Salahi Aturan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Mabes Polri memastikan promosi Irjen Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggantikan Irjen Suhardi Alius tak menyalahi aturan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono menyebut, pengangkatan Boy Rafli sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca Juga:

IPW Nilai Langkah Polri Tunjuk Boy Rafli Jadi Kepala BNPT Tidak Sah

“Kapolri hanya mengusulkan tapi pengangkatannya merupakan kewenangan Presiden,” ujar Argo kepada wartawan, Senin (4/5).

Mabes Polri bantah pengangkatan Boy Rafli sebagai Kepala BNPT salahi aturan
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono (tengah). (ANTARA/HO-Polri)

Argo mengatakan, dalam pasal 25 ayat (1) disebutkan setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.

Kemudian pada ayat (2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Mabes Polri melakukan rotasi jabatan terhadap sejumlah Perwira Tinggi (Pati) dan juga Perwira Menengah (Pamen). Salah satu yang diganti adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/1377/V/KEP/2020, Irjen Boy Rafli yang semula menjabat Wakalemdiklat Polri, kini menjabat sebagai Kepala BNPT menggantikan posisi Komjen Suhardi Alius yang dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bareskrim Polri.

Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane berharap Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan Komjen Suhardi Alius sebagai Kepala BNPT.

Sebab, menurut Neta, Suhardi masih sangat berkompeten mengemban jabatan tersebut. Selain itu, ia menilai penunjukkan Boy Rafli sebuah maladministrasi.

"Penunjukan Irjen Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT oleh TR Kapolri adalah sebuah maladministrasi. TR Kapolri tentang penunjukan itu bisa dinilai sebagai tindakan melampaui wewenangnya dan hendak mem-fait accompli serta mengintervensi Presiden Jokowi," kata Neta.

Baca Juga:

Sekitar 218 Akun Medsos Layak Ditakedown Karena Sebar Hoaks dan Ujaran Kebencian

"Selama menjabat sebagai Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius tidak bermasalah, semua program BNPT berjalan lancar, termasuk program deradikalisasi," sambung Neta.

Neta menilai, meski masa jabatan Suhardi sudah habis sebagai Kepala BNPT, namun berkaca dari Ansaad Mbay, eks Kepala BNPT, Presiden Jokowi juga dapat memberikan kembali amanah serupa kembali ke tangan Suhardi.

"Tidak ada alasan yang serius untuk mengganti Suhardi Alius, kecuali dia pensiun dari Polri," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Pesan Menteri Yasonna Kepada Irjen Kemenkumham yang Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UU Cipta Kerja Diklaim Perkuat Pondasi Ekonomi
Indonesia
UU Cipta Kerja Diklaim Perkuat Pondasi Ekonomi

Omnibus Law UU Ciptaker dinilai melengkapi langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun belanja negara.

Mahfud MD Pastikan Nama Final Calon Kapolri Diputuskan Kompolnas
Indonesia
Mahfud MD Pastikan Nama Final Calon Kapolri Diputuskan Kompolnas

"Finalnya diputuskan oleh Kompolnas untuk kemudian diserahkan kepada Presiden. Kemudian Presiden meminta pertimbangan ke DPR," ujar Mahfud.

Berikut Kronologi Penyerangan Bom Molotov di Kantor DPC PDIP Cianjur
Indonesia
Berikut Kronologi Penyerangan Bom Molotov di Kantor DPC PDIP Cianjur

Pengurus DPC PDIP Cianjur pun mengutuk aksi kekerasan itu dan menilai bentuk paling rendah dari suatu peradaban.

Uni Eropa Janji Berikan Kelebihan Vaksin Buat Negara Miskin
Dunia
Uni Eropa Janji Berikan Kelebihan Vaksin Buat Negara Miskin

Namun, tidak jelas apakah EU akan menyumbangkan atau menjual kelebihan dosisnya.

Ada Perbedaan Swab Pertama dan Kedua, Ini Hasil Tes COVID-19 Ketiga Karyawan RRI Surabaya
Indonesia
Ada Perbedaan Swab Pertama dan Kedua, Ini Hasil Tes COVID-19 Ketiga Karyawan RRI Surabaya

Sekarang ini hasil swab ketiga sudah keluar dan juga memperkuat swab kedua.

Kenaikan Mobilitas di Tempat Perbelanjaan Terjadi Hampir Seluruh Provinsi
Indonesia
Kenaikan Mobilitas di Tempat Perbelanjaan Terjadi Hampir Seluruh Provinsi

Sebanyak 29 provinsi telah terjadi kenaikan mobilitas masyarakat ke pusat perbelanjaan.

MPR Bisa Ubah Jabatan Presiden Jadi 3 Periode Jika Rakyat Meminta
Indonesia
MPR Bisa Ubah Jabatan Presiden Jadi 3 Periode Jika Rakyat Meminta

“Sepanjangan ini masih wacana, tidak masalah. Kita negara hukum, jika jabatan presiden itu diubah oleh MPR menjadi tiga periode itu, kehendak rakyat,” kata Advokat Peradi ini.

Berselisih Dengan Mumtaz, Wakil Ketua KPK Serahkan Penyelesaian Pada Polisi
Indonesia
Berselisih Dengan Mumtaz, Wakil Ketua KPK Serahkan Penyelesaian Pada Polisi

"Ada pihak lain yang merupakan teman yang bersangkutan, saat hendak turun pesawat mengucapkan permohonan maaf tetapi yang bersangkutan sendiri telah buru-buru turun tanpa tegur sapa apapun," ujar Nawawi.

Vaksinasi COVID-19 di Bandung Masuk Gelombang Kedua
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 di Bandung Masuk Gelombang Kedua

Vaksinasi bukan satu satunya penurun atau penolakan COVID-19. Ada cara-cara lain yang mendukung selain vaksinasi, yakni menjalankan protokol kesehatan 5M dan 1T.

Petugas Pemakaman COVID-19 Dapat Layanan SIM Gratis
Indonesia
Petugas Pemakaman COVID-19 Dapat Layanan SIM Gratis

Petugas pemakaman jenazah COVID-19 yang bertugas di wilayah DKI Jakarta mendapatkan prioritas permohonan SIM A dan C baru maupun perpanjangan masa berlaku.