MA Ungkap Alasan Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ketua Humas MA Abdullah (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Mahkamah Agung (MA) mengungkapkan alasannya mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019.

Judicial review ini diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) yang keberatan dengan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2020.

Baca Juga:

Pelajari Putusan MA, Pemerintah Akui Menaikkan Iuran BPJS Jadi Opsi Terbaik

Ketua Humas MA Abdullah mengatakan majelis hakim mempertimbangkan hak asasi manusia saat memutuskan membatalkan kenaikan iuran BPJS.

MA ungkap alasan batalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan
Ketua Humas Mahkamah Agung Abdullah berbicara kepada awak media di Jakarta (Foto: antaranews)

"Dimana kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam pemberian kesehatan sebagai upaya melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat," kata Abdullah, Selasa (10/3).

Abdullah menjelaskan, MA memandang para pasien cuci darah tersebut mempermasalahkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Kalau dengan BPJS yang tinggi-tinggi (biaya mahal) itu tidak sanggup. Pasien merasa beban kalau iuran tinggi, semrntara dia orang sakit tidak bekerja tidak punya simpanan. Siapa yang membayar," ujarnya.

Putusan MA membatalkan kenaikan iuran BPJS tersebut diketok oleh Hakim MA Supandi selaku ketua majelis hakim bersama Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi masing-masing sebagai anggota. Majelis memutuskan pada 27 Februari 2020.

Baca Juga:

Iuran Tak Jadi Naik, BPJS Dituntut Kembalikan Kelebihan Pembayaran Masyarakat

Dalam putusannya, MA juga menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28 H jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kemudian juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 huruf b, c, cd, dan e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.(Pon)

Baca Juga:

DPR Apresiasi MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Transmart Ditutup 10 Hari Gegara Pegawai Kena COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Transmart Ditutup 10 Hari Gegara Pegawai Kena COVID-19

Beredar melalui pesan berantai Whatsapp informasi yang menyebutkan belasan orang terpapar positif COVID-19 di Transmart.

Defisit Anggaran Negara Bakal Capai Rp1.039 Triliun
Indonesia
Defisit Anggaran Negara Bakal Capai Rp1.039 Triliun

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Januari hingga Mei 2020 telah mencapai Rp179,6 triliun atau 1,1 persen persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Polisi Duga Lemahnya Kontrol Perusahaan Akibatkan Bus Sriwijaya Kecelakaan
Indonesia
Polisi Duga Lemahnya Kontrol Perusahaan Akibatkan Bus Sriwijaya Kecelakaan

Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara

Otak Pelaku Pembunuhan Bos Perkapalan Dipolisikan Diduga Penggelapan Pajak
Indonesia
Otak Pelaku Pembunuhan Bos Perkapalan Dipolisikan Diduga Penggelapan Pajak

Salah satu kerabat korban, Hari Susanto melaporkan NL ke Polrestro Jakarta Utara pada Rabu (26/8).

Pegawai Positif COVID-19, Markas KPK Disemprot Disinfektan
Indonesia
Pegawai Positif COVID-19, Markas KPK Disemprot Disinfektan

Lembaga yang dikomandoi Filri Bahuri itu akan melakukan tes swab terhadap para pegawainya.

Kasus Kondensat, Eks Kepala BP Migas Raden Priyono Dituntut 12 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Kondensat, Eks Kepala BP Migas Raden Priyono Dituntut 12 Tahun Penjara

Jaksa meyakini, perbuatan kedua terdakwa mengakibatkan kerugian negara atas penjualan minyak mentah PT Trans Pasific Petrochemical Indomata (TPPI) senilai USD 2,7 miliar

Semua Orang Bisa Jadi Pembawa Virus Corona, Masyarakat Diingatkan Pentingnya Jaga Jarak
Indonesia
Semua Orang Bisa Jadi Pembawa Virus Corona, Masyarakat Diingatkan Pentingnya Jaga Jarak

Setiap orang bisa saja menjadi pembawa virus meski dari daerah yang minim kasus.

Ini Catatan Komisi X DPR Usai Rapat dengan Anies Soal Revitalisasi TIM
Indonesia
Ini Catatan Komisi X DPR Usai Rapat dengan Anies Soal Revitalisasi TIM

Gubernur Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi X DPR RI terkait pembahasan pembangunan hotel dalam revitalisasi Taman Ismail Marzuki.

Survei Median: Penyuka Gerakan 212 Mayoritas Dukung Anies
Indonesia
Survei Median: Penyuka Gerakan 212 Mayoritas Dukung Anies

Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait persepsi publik akan gerakan 212 pada 2017.

Anies Harusnya Dorong Masyarakat di Rumah, PSI: Apa Urgensi Pembukaan CFD?
Indonesia
Anies Harusnya Dorong Masyarakat di Rumah, PSI: Apa Urgensi Pembukaan CFD?

Pemprov DKI harus mendorong masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan sebagai tatanan baru di fase transisi