MA Tolak Permohonan Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Logo BPJS Kesehatan (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Mahkamah Agung menolak permohonan uji materi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dalam amar putusan, uji materi yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) itu diputus pada tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Agung Supandi, Yodi Martono Wahyunadi, dan Is Sudaryono.

Baca Juga

Syarat Subsidi Pekerja Swasta Rp600 Ribu Sebulan Wajib Rutin Bayar BPJS

Sementara, kuasa hukum KPCDI Rusdianto Matulatuwa mengatakan bahwa uji materi Perpres Nomor 64 Tahun 2020 menyoal kenaikan iuran serta denda sebesar 5 persen untuk peserta yang telat membayar iuran.

"Kalau Perpres Nomor 75 Tahun 2019 hanya bicara kenaikan iuran. Di Perpres Nomor 64 Tahun 2020 mengatur lebih jauh tentang denda," ujarnya dilansir Antara

Maysarakat sedang mengurus BPJS Kesehatan di Solo
Warga mengantre pelayanan BPJS Kesehatan di Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan KPCDI dan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Namun, Presiden kemudian mengeluarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang secara substansi mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan lagi.

Pemerintah menetapkan kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan secara bertahap pada bulan Juli 2020, kemudian pada bulan Januari 2021, sementara peningkatan tarif peserta mandiri dengan manfaat perawatan kelas III disubsidi oleh Pemerintah.

Baca Juga

IDI Kritik Kenaikan BPJS Kesehatan Tidak Berbanding Lurus Dengan Kualitas Pelayanan

Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, Pemerintah menetapkan iuran peserta mandiri kelas III sebesar Rp42 ribu mulai Juli 2020. Namun, peserta cukup membayarkan iuran sebesar Rp25.500,00 karena sisanya sebesar Rp16.500,00 disubsidi oleh pemerintah pusat, sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) Perpres. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bersyukur Menangi Sengketa Reklamasi Pulau H, Anies: Sudah Benar Berarti Kita
Indonesia
Bersyukur Menangi Sengketa Reklamasi Pulau H, Anies: Sudah Benar Berarti Kita

Anies pun optimis gugat pencabutan izin Pulau F nasibnya sama dengan Pulau H

Upaya Polisi Tangkap Kerumunan Orang Berkedok PSBB Dinilai Bentuk Arogansi
Indonesia
Upaya Polisi Tangkap Kerumunan Orang Berkedok PSBB Dinilai Bentuk Arogansi

PP tersebut tidak menetapkan bahwa pada wilayah di Indonesia diberlakukan PSBB.

Tim Advokasi Novel Baswedan Juluki Kejati DKI Cuma Tukang Stempel Berkas Polri
Indonesia
Tim Advokasi Novel Baswedan Juluki Kejati DKI Cuma Tukang Stempel Berkas Polri

Pihaknya juga tidak mendapatkan penjelasan terkait penggunaan Pasal 170 KUHP

Terbukti Tidak Netral di Pilkada, 5 ASN Sukoharjo Kena Sanksi dari KASN
Indonesia
Terbukti Tidak Netral di Pilkada, 5 ASN Sukoharjo Kena Sanksi dari KASN

Dari lima ASN yang mendapat sanksi itu salah satunya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santoso.

Geruduk Kantor Anies, GEPRAK Sebut Jalur Zonasi Utamakan Usia tak Adil
Indonesia
Geruduk Kantor Anies, GEPRAK Sebut Jalur Zonasi Utamakan Usia tak Adil

Menurutnya, seleksi berdasarkan usia memberikan ketidakadilan diskriminatif untuk calon siswa yang berusia lebih muda

KRI Kakap-881 Disiagakan di Teluk Manado
Indonesia
KRI Kakap-881 Disiagakan di Teluk Manado

Salah satu unsur kapal perang di jajaran Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado, yakni KRI Kakap-811, disiagakan di perairan Teluk Manado, Sulawesi Utara, Selasa (8/12).

Mendagri Sebut Percuma Jika Sudah Divaksin Namun Tak Patuh Protokol Kesehatan
Indonesia
Mendagri Sebut Percuma Jika Sudah Divaksin Namun Tak Patuh Protokol Kesehatan

Setelah itu, vaksinasi dilanjutkan di daerah pada hari berikutnya secara serentak

MK Pastikan Penganugerahan Bintang Mahaputera Tak Pengaruhi Independensi
Indonesia
MK Pastikan Penganugerahan Bintang Mahaputera Tak Pengaruhi Independensi

Kedepan, penghargaan demikian justru semakin menguatkan dan memantapkan prinsip independensi

Mensos Juliari: Ya, Ya Nanti Saya Buat Surat Pengunduran Diri
Indonesia
Mensos Juliari: Ya, Ya Nanti Saya Buat Surat Pengunduran Diri

Juliari Batubara segera mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial setelah ditetapkan dan ditahan terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19.

Langkah Kementerian PUPR Wujudkan Kota Layak Huni
City Property
Langkah Kementerian PUPR Wujudkan Kota Layak Huni

Program penataan kota juga dilakukan Kementerian PUPR dengan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).