MA Tolak Peninjauan Kembali KPK Atas Lepasnya Terdakwa Korupsi BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap putusan Kasasi MA yang melepaskan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)‎, Syafruddin Arsyad Temenggung.

Permohonan PK tersebut diajukan lembaga antirasuah lantaran putusan Kasasi MA melepaskan Syafruddin dari jeratan hukum perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Baca Juga:

Syafruddin Lolos di MA, KPK Langsung Korek Eks Anak Buah Megawati

"Setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan Grasi pidana khusus pada MA, ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, putusan MK No.33/PUU-XIV/2016 dan SEMA No.04/2014," kata Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Senin (3/8).

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

Syafruddin Arsyad Temenggung
Syafruddin Arsyad Temenggung. Foto: MP/Ponco

Sementara, dalam putusan No.33/PUU-XIV/2016, MK menyatakan, "Pasal 263 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo".

Sedangkan SEMA nomor 4/2014 tentang Pemberlakuam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disinggung mengenai Peninjauan Kembali, yakni pada nomor 3 Rumusan Hukum Pidana.

Pada poin a, MA menyatakan, "Permintaan peninjauan kembali diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya ke pengadilan pengaju, kecuali jika Terpidana sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, permintaan peninjauan kembali dan menghadiri persidangan peninjauan kembali serta penandatanganan berita acara pemeriksaan dapat dilakukan oleh Kuasa Terpidana".

Baca Juga:

MA Bebaskan Terdakwa BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung, KPK: 'Aneh bin Ajaib'

Atas dasar tersebut, Andi mengatakan, berkas permohonan PK yang diajukan KPK dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Berdasarkan hal tersebut maka berkas perkara permohonan PK atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung dikirim kembali ke PN Jakarta Pusat. Surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK tersebut bertanggal 16 Juli 2020," tutup Andi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Wanita Afghanistan Kakinya Dirantai oleh Suami Mereka
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wanita Afghanistan Kakinya Dirantai oleh Suami Mereka

Beredar postingan di Twitter oleh akun @crzygautam. Dalam gambar di postingannya terlihat 3 orang wanita memakai burqa hitam yang kakinya dirantai oleh seorang pria yang mendahului mereka. Pria tersebut juga terlihat membawa rantai.

TNI Kirim 176 Perwira Muda Bantu Tenaga Medis Hadapi COVID-19
Indonesia
TNI Kirim 176 Perwira Muda Bantu Tenaga Medis Hadapi COVID-19

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengirimkan 176 tenaga kesehatan tambahan untuk membantu penanganan COVID-19 di Jakarta.

Tragis, Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk Setelah Terpeleset Tumpahan Solar
Indonesia
Tragis, Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk Setelah Terpeleset Tumpahan Solar

Seorang pengendara motor berinisial ME (28) meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan di Jalan S Parman, Slipi, Jakarta Barat.

Dinkes DKI: Penyebaran COVID-19 Lebih Cepat Dibandingkan Bulan Januari
Indonesia
Dinkes DKI: Penyebaran COVID-19 Lebih Cepat Dibandingkan Bulan Januari

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengaku belum ada pembahasan mengenai kebijakan tarik rem darurat atau kembali ke masa PSBB ketat, menyusul lonjakan kasus COVID-19 yang sudah mengkhwatirkan.

Dijadikan Tersangka, Ketum FPI Berencana Ajukan Praperadilan
Indonesia
Dijadikan Tersangka, Ketum FPI Berencana Ajukan Praperadilan

Sampai detik ini pihak kepolisian belum bisa menjelaskan kata-kata apa yang dihasut

Kebijakan PPKM Darurat Tengah Difinalisasi, Bakal Diumumkan Airlangga Hartarto
Indonesia
Kepala BNPB Imbau Warga tak Percaya Info Sesat soal Gempa Sulbar
Indonesia
Kepala BNPB Imbau Warga tak Percaya Info Sesat soal Gempa Sulbar

"Jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Doni

Jokowi Tegaskan COVID-19 Memacu Indonesia untuk Berubah
Indonesia
Jokowi Tegaskan COVID-19 Memacu Indonesia untuk Berubah

Pandemi COVID-19 juga telah memacu Indonesia untuk berubah

[HOAKS Atau FAKTA]: Viral Foto Anies Coba Tes Masuk Peti Mati Pelanggar PSBB
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Viral Foto Anies Coba Tes Masuk Peti Mati Pelanggar PSBB

Pemprov DKI Jakarta menyatakan, pemberian sanksi masuk peti mati untuk pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak akan dilanjutkan.