MA Tolak Kenaikan Iuran, BPJS Kesehatan Bakal Makin "Bonyok" Menteri Keuangan Sri Mulyani. (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/aa/pr)

MerahPutih.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa layanan BPJS Kesehatan akan terdampak usai putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran.

"Kalau dia secara keuangan kemudian akan terpengaruh. Ya nanti kita lihat bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustain," kata Sri Mulyani kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/3).

Baca Juga:

DPR Apresiasi MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani, telah memberikan suntikan modal sekitar Rp15 triliun kepada BPJS Kesehatan. Tujuan dari aksi tersebut untuk memastikan BPJS Kesehatan tetap memberikan layanan kepada masyarakat secara luas.

Ia mengatakan, kondisi keuangan BPJS Kesehatan tetap defisit meskipun sudah disuntik oleh pemerintah. Oleh karena itu, Sri Mulyani mengaku akan mengkaji lebih dulu keputusan MA.

Aplikasi mobile BPJS Kesehatan. Foto: Antara
Aplikasi mobile BPJS Kesehatan. Foto: Antara

"Secara keuangan mereka (BPJS) merugi. Sampai dengan saya sampaikan dengan akhir Desember, kondisi keuangan BPJS, meskipun saya sudah tambahkan Rp15 triliun, itu masih negatif, hampir sekitar Rp13 triliun. Jadi kalau sekarang dengan hal ini, adalah suatu realita yang harus kami lihat. Nanti kami review lah," ujar Sri Mulyani.

MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui putusan judicial review terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Baca Juga:

Mahkamah Agung Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

Pasal 34 yang dibatalkan oleh MA memuat mengenai kenaikan tarif iuran kelas BPJS yang mencapai 100 persen. "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, Senin, 9 Maret 2020.

Dengan penolakan ini, maka iuran BPJS kembali seperti sebelum Perpres itu diterbitkan. Gugatan ini awalnya dilakukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah pada akhir 2019. Mereka keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. (Knu)

Baca Juga:

BPJS Kesehatan: Pemerintah Tanggung Biaya Pengobatan Virus Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Begini Antisipasi Kemenkes Bila Terjadi Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
Begini Antisipasi Kemenkes Bila Terjadi Lonjakan Kasus COVID-19

Sebab, kasus COVID-19 di Indonesia masih menunjukkan tren meningkat

Anak Buah Anies Minta Bantuan Hadang Pemudik yang Lolos Balik Lagi ke Jakarta
Indonesia
Anak Buah Anies Minta Bantuan Hadang Pemudik yang Lolos Balik Lagi ke Jakarta

Harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan pemerintah pusat.

Pansus Banjir Beri Lima Rekomendasi Atasi Banjir ke Pemprov DKI
Indonesia
Pansus Banjir Beri Lima Rekomendasi Atasi Banjir ke Pemprov DKI

"Mau digunakan atau tidak, yang jelas kami sudah bekerja dengan serius agar DKI bebas banjir," terangnya

Pembagian Hand Sanitizer Bergambar Bupati Klaten Dinilai Menyakiti Nurani Rakyat
Indonesia
Pembagian Hand Sanitizer Bergambar Bupati Klaten Dinilai Menyakiti Nurani Rakyat

Tindakan tersebut dapat menciderai gerakan solidaritas di masyarakat.

Ini Langkah Pemprov DKI Atasi Banjir saat Musim Hujan
Indonesia
Ini Langkah Pemprov DKI Atasi Banjir saat Musim Hujan

Program penanganan banjir perlu digencarkan mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan.

Pilkada Digelar Berbarengan Pilpres 2024, Sejumlah Masalah Bakal Terjadi
Indonesia
Pilkada Digelar Berbarengan Pilpres 2024, Sejumlah Masalah Bakal Terjadi

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini tidak sependapat bahwa pilkada dan pilpres digelar secara berbarengan di tahun 2024 mendatang.

Gandeng BIN, 'Obat COVID-19' Unair Masuk Tahap Desain Kemasan
Indonesia
Gandeng BIN, 'Obat COVID-19' Unair Masuk Tahap Desain Kemasan

Unair rencananya akan menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) dalam melanjutkan proses produksinya.

NasDem Janji Lobi Fraksi Penolak RUU PKS
Indonesia
NasDem Janji Lobi Fraksi Penolak RUU PKS

Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI menyatakan mengeluarkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Prolegnas 2020 dan mengusulkan mengganti dengan RUU Kesejahteraan Lanjut Usia.

Puasa di Tengah Pagebluk COVID-19,Ma'ruf Amin Sarankan Umat Ikhlas dan Sabar
Indonesia
Puasa di Tengah Pagebluk COVID-19,Ma'ruf Amin Sarankan Umat Ikhlas dan Sabar

Saat ini masyarakat diminta untuk tidak keluar rumah, menjaga jarak satu sama lain dan menjaga kebersihan

Awasi Pembagian Sembako Kepala Daerah Jelang Pemungutan Suara
Indonesia
Awasi Pembagian Sembako Kepala Daerah Jelang Pemungutan Suara

Kegiatan tersebut sudah lazim dilakukan ketika mendekati pemungutan suara.