MA Tolak Kasasi KPK Atas Putusan Bebas Eks Dirut PLN Sofyan Basir Direktur Utama PT PLN (Persero) 2016-2018 Sofyan Basir saat keluar dari Rutan Cabang KPK yang berlokasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) menolak Kasasi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang membebaskan eks Direktur Utama PT. PLN Sofyan Basir.

MA menilai Pengadilan Tipikor Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum terkait perkara dugaan suap kesepakatan proyek PLTU MT Riau-1 yang pernah menjerat Sofyan Basir.

Baca Juga

Kalah Lawan Sofyan Basir, KPK Harus Hormati Keputusan Hakim

"Permohonan kasasi penuntut umum ditolak, karena menurut Majelis Hakim Kasasi, putusan judex facti Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro saat dikonformasi wartawan, Rabu (17/6).

Menurut Andi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sudah tepat dan benar dalam pertimbangan mengenai penerapan hukum. Pengadilan Tipikor menyebut bahwa Sofyan tidak terbukti terlibat membantu melakukan tindak pidana suap terkait kesepakatan proyek PLTU MT Riau-1.

Dirut PLN nonaktif Sofyan Basir langsung ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 (MP/Ponco Sulaksono)
Dirut PLN nonaktif Sofyan Basir langsung ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 (MP/Ponco Sulaksono)

Apalagi, kata Andi, memori kasasi yang diajukan Jaksa KPK sudah merupakan fakta dan penilaian hasil pembuktian.

"Atas dasar dan alasan tersebut Majelis Hakim Kasasi dengan suara bulat menyatakan permohonan kasasi penuntut umum harus ditolak. Perkara diputus Selasa, 16 Juni 2020," ujar Andi.

Baca Juga

KPK Sebut Sofyan Basir Terima Jatah yang Sama Dengan Eni dan Idrus

Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas Sofyan Basir. Sofyan terlepas dari jeratan tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Padahal Sofyan didakwa terlibat praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1.

Sofyan juga lepas dari ancaman Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP. (Pon)

Kredit : ponco


Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH