MA Tolak Kasasi KPK Atas Putusan Bebas Eks Dirut PLN Sofyan Basir Direktur Utama PT PLN (Persero) 2016-2018 Sofyan Basir saat keluar dari Rutan Cabang KPK yang berlokasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) menolak Kasasi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang membebaskan eks Direktur Utama PT. PLN Sofyan Basir.

MA menilai Pengadilan Tipikor Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum terkait perkara dugaan suap kesepakatan proyek PLTU MT Riau-1 yang pernah menjerat Sofyan Basir.

Baca Juga

Kalah Lawan Sofyan Basir, KPK Harus Hormati Keputusan Hakim

"Permohonan kasasi penuntut umum ditolak, karena menurut Majelis Hakim Kasasi, putusan judex facti Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro saat dikonformasi wartawan, Rabu (17/6).

Menurut Andi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sudah tepat dan benar dalam pertimbangan mengenai penerapan hukum. Pengadilan Tipikor menyebut bahwa Sofyan tidak terbukti terlibat membantu melakukan tindak pidana suap terkait kesepakatan proyek PLTU MT Riau-1.

Dirut PLN nonaktif Sofyan Basir langsung ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 (MP/Ponco Sulaksono)
Dirut PLN nonaktif Sofyan Basir langsung ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 (MP/Ponco Sulaksono)

Apalagi, kata Andi, memori kasasi yang diajukan Jaksa KPK sudah merupakan fakta dan penilaian hasil pembuktian.

"Atas dasar dan alasan tersebut Majelis Hakim Kasasi dengan suara bulat menyatakan permohonan kasasi penuntut umum harus ditolak. Perkara diputus Selasa, 16 Juni 2020," ujar Andi.

Baca Juga

KPK Sebut Sofyan Basir Terima Jatah yang Sama Dengan Eni dan Idrus

Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas Sofyan Basir. Sofyan terlepas dari jeratan tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Padahal Sofyan didakwa terlibat praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1.

Sofyan juga lepas dari ancaman Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lima Jenderal Calon Kapolri yang Diajukan ke Jokowi
Indonesia
Lima Jenderal Calon Kapolri yang Diajukan ke Jokowi

"Yang diajukan semua jenderal bintang 3, tidak ada yang masih bintang 2" kata Mahfud

Pimpinan KPK Bergiliran Kerja di Kantor
Indonesia
Pimpinan KPK Bergiliran Kerja di Kantor

Nawawi memastikan pihaknya secara berkala melakukan evaluasi terhadap sistem kerja di KPK

Rasio Pajak Rendah Bikin Pembangunan Tidak Optimal
Indonesia
Rasio Pajak Rendah Bikin Pembangunan Tidak Optimal

"Seluruh upaya untuk bisa meningkatkan penerimaan negara dan menghasilkan tax ratio yang meningkat adalah tugas sangat penting,” ujar Sri Mulyani.

KPK Periksa Eks Dirut Sarana Jaya Terkait Korupsi Lahan DKI
Indonesia
KPK Periksa Eks Dirut Sarana Jaya Terkait Korupsi Lahan DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yoory Corneles selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Kamis (8/4).

Rizieq Bisa Ajukan Praperadilan Jika Tidak Terima Kasus Hukumnya Dibuka Kembali
Indonesia
Rizieq Bisa Ajukan Praperadilan Jika Tidak Terima Kasus Hukumnya Dibuka Kembali

Jika sudah di-SP3 atau dihentikan, bisa dibuka kembali asalkan ada bukti-bukti baru. Kalau Rizieq tidak terima kasus yang menjeratnya kembali dibuka, bisa mengajukan praperadilan.?

Perjalanan KA di Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara
Indonesia
Perjalanan KA di Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara

Kericuhan yang terjadi di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat menyebabkan perjalanan kereta api di Stasiun Gambir terdampak.

[HOAKS atau FAKTA]: Aksi Mogok Nasional Jutaan Buruh Tiba-tiba Dibatalkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Aksi Mogok Nasional Jutaan Buruh Tiba-tiba Dibatalkan

Beredar informasi di media sosial bahwa aksi mogok nasional yang digelar kelompok buruh tidak jadi digelar.

KPK Tetapkan Bupati Labuhanbatu Utara dan Eks Wabendum PPP Tersangka Suap DAK
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Labuhanbatu Utara dan Eks Wabendum PPP Tersangka Suap DAK

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kabupaten Labuanbatu Utara.

Bekas Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo Ajukan PK
Indonesia
Bekas Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo Ajukan PK

Terpidana kasus korupsi dan pencucian uang itu menggandeng Syamsul Huda Yudha sebagai kuasa hukum. PK sudah didaftarkan pada Selasa (5/1) dengan nomor register: 97 PK/Pid.Sus/2021.

Lihat Rekonstruksi di Tol Japek, Kompolnas: Yang Aktif Menyerang dari Kelompok Itu
Indonesia
Lihat Rekonstruksi di Tol Japek, Kompolnas: Yang Aktif Menyerang dari Kelompok Itu

Proses rekonstruksi dilakukan dengan dibagi empat titik lokasi kejadian