MA Tolak Gugatan Uji Materiil Pegawai KPK Gedung KPK - Antara/Hafidz Mubarak A

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan uji materiil Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021, yang dilayangkan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perkom tersebut memuat tentang tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

MA menimbang, secara substansial desain peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Baca Juga:

Tolak Gugatan KPK Watch, MK Putuskan TWK Konstitusional

Baca Juga

MK Putuskan TWK Konstitusional, Pimpinan KPK: Tunggu Putusan MA

MA menilai, berdasarkan aturan itu TWK telah menjadi alat ukur yang obyektif untuk memenuhi syarat pengisian jabatan.

"Menolak permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon I: Yudi Purnomo dan Pemohon II: Farid Andhika,” dikutip dari putusan perkara bernomor 26 P/HUM/2021, Kamis (9/9).

MA berpendapat aturan TWK dalam Perkom 1/2021 merupakan sarana berupa norma umum yang berlaku bagi pegawai KPK.

Logo KPK. (Foto: Antara)
Logo KPK. (Foto: Antara)

Hal itu sebagai persyaratan formal yang dituangkan dalam regulasi kelembagaan guna memperoleh output materiil, yakni pegawai KPK yang setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah.

"Para pemohon tidak dapat diangkat menjadi ASN bukan karena berlakunya Perkom 1/2021 yang dimohonkan pengujian, namun karena hasil asesmen TWK. Pemohon sendiri yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sedangkan tindak lanjut dari hasil TWK tersebut menjadi kewenangan pemerintah,” bunyi putusan perkara.

Baca Juga:

Empat Hakim MK 'Bela' 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

Adapun putusan tersebut disidangkan oleh ketua majelis hakim Supandi dan anggota majelis hakim Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Belum Terima Surpres Soal Ekstradisi dan FIR Indonesia-Singapura
Indonesia
Setelah Luhut, Kini Giliran Haris Azhar dan Fatia Kontras Bakal Dimintai Keterangan
Indonesia
Setelah Luhut, Kini Giliran Haris Azhar dan Fatia Kontras Bakal Dimintai Keterangan

Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berencana memanggil aktivis Haris Azhar dan anggota Kontras Fatia Maulidiyanti.

Impian Demokrasi ala Hatta: Negara Hadir Tanpa Batasi Hak Rakyat Berekspresi
Indonesia
Impian Demokrasi ala Hatta: Negara Hadir Tanpa Batasi Hak Rakyat Berekspresi

“Bung Hatta menginginkan sebuah negara yang hadir tapi juga tidak membatasi hak-hak rakyatnya untuk berekspresi” pungkas Burhanuddin.

Abraham Samad Minta Jokowi Angkat Novel Baswedan Cs Jadi ASN di KPK
Indonesia
Abraham Samad Minta Jokowi Angkat Novel Baswedan Cs Jadi ASN di KPK

Abraham Samad meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengangkat Novel Baswedan cs sebagai ASN di KPK bukan di Korps Bhayangkara.

Azis Samual Masih Bungkam, Polda Metro Sulit Ungkap Motif Pengeroyokan Ketua KNPI
Indonesia
Azis Samual Masih Bungkam, Polda Metro Sulit Ungkap Motif Pengeroyokan Ketua KNPI

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menjelaskan bahwa belum ada perkembangan dalam penyidikan kasus pengeroyokan tersebut. Pasalnya, Azis Samual masih bungkam.

Pasukan AS Tinggalkan Afghanistan, Pendukung Taliban Rayakan 'Kemerdekaan'
Dunia
Pasukan AS Tinggalkan Afghanistan, Pendukung Taliban Rayakan 'Kemerdekaan'

Massa pendukung Taliban merayakan 'kemerdekaan' setelah pasukan Amerika Serikat pergi dari Afghanistan pada Senin (30/8) waktu setempat.

Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Peringatan Hari Penyiaran Nasional di Bandung
Indonesia
Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Peringatan Hari Penyiaran Nasional di Bandung

Puncak peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-89 akan digelar di The House Pasirkaliki, Kota Bandung 26 Maret-1 April 2022. Presiden Jokowi dijadwalkan hadir.

Pengurus Perhimpunan INTI Terbentuk, Dua Anak Muda Jabat Wakil Ketua Umum
Indonesia
Pengurus Perhimpunan INTI Terbentuk, Dua Anak Muda Jabat Wakil Ketua Umum

Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) sudah menuntaskan Musyawarah Nasional (Munas) V INTI pada 18-19 Desember 2021 lalu di Hotel Borobudur, Jakarta.

Napi Diduga Disiksa, Kemenkumham Bentuk Tim Investigasi
Indonesia
Napi Diduga Disiksa, Kemenkumham Bentuk Tim Investigasi

Sejumlah mantan narapidana Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) -Jawa Tengah pada Senin (1/11) mengenai dugaan penganiayaan yang mereka alami selama di lapas tersebut.

Rekomendasi BPK Cut Loss 6 Saham Dimiliki BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Rugikan Investor
Indonesia
Rekomendasi BPK Cut Loss 6 Saham Dimiliki BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Rugikan Investor

Keputusan untuk melakukan cut loss maupun take profit sebenarnya sangat tergantung dari pergerakan harga di pasar.