MA Tolak 21 PK Terpidana Korupsi, MAKI: Hakim Agung Konsisten Jalankan Perma Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto ANTARA/ I.C.Senjaya)

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) telah menolak 21 permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh terpidana korupsi Sejak 9 Maret hingga 15 September 2021

Rincian perkaranya, 17 terpidana yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan 4 terpidana oleh Kejaksaan.

Baca Juga

Mahkamah Agung Perbolehkan Irjen Napoleon Bonaparte Diperiksa Propam Polri

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, putusan itu menunjukkan konsistensi MA dalam menjalankan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 yang diterbitkan di bawah kepemimpinan Muhammad Syarifuddin.

"Di sini terobosan Perma itu telah dilaksanakan secara konsisten oleh Hakim Agung," kata Boyamin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (30/9)

Menurutnya, meski peraturan itu tidak dimaksudkan untuk mengganggu kemandirian hakim, dorongan kuat untuk berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi tak dapat dihindarkan.

"Inilah jawaban nyata dari kejengahan kita atas fenomena korting hukuman koruptor," tandasnya.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman
Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (MP/Ponco Sulaksono

Boyamin berharap, lembaga MA melalui Hakim Agung tetap menjaga konsistensi, independensi, dan profesionalitas sehingga forum PK tidak jadi ajang diskon hukuman koruptor.

Apalagi saat ini masih terdapat beberapa PK terpidana korupsi yang belum diputus MA.

"Karena PK ini pintu terakhir. Kalau putusannya tidak konsisten, pasti melukai rasa keadilan masyarakat," tegas Boyamin.

Dengan konsistensi MA, ia meyakini upaya pemberantasan korupsi akan makin solid dan terintegrasi antar lembaga yang ada.

"Itu harapan kita bersama," tutupnya.

Sebagai informasi, saat ini sejumlah perkara PK oleh terpidana korupsi masih menunggu hasil pemeriksaan majelis Hakim Agung MA.

Di antaranya PK yang diajukan mantan Ketua Golkar Setya Novanto, mantan Ketua PKS Luthfi Hasan Ishaq, mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, dan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli. (*)

Baca Juga

Datangi Mahkamah Agung, Kapolri Pastikan Perlahan Hilangkan Tilang di Jalanan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota Komisi III: Ditantang KKB, Densus 88 Malah Nyasar Tokoh Agama
Indonesia
Anggota Komisi III: Ditantang KKB, Densus 88 Malah Nyasar Tokoh Agama

“Hal ini penting dilakukan agar jangan terkesan Densus 88 yang pernah ditantang oleh organisasi teroris KKB Papua, malah sepertinya hanya menyasar mubalig muslim, tebang pilih dan cenderung menyudutkan umat Islam,” ujarnya.

Mesra Anies-RK Makan Bubur Diaduk Biar Rasa Merata
Indonesia
Mesra Anies-RK Makan Bubur Diaduk Biar Rasa Merata

ketika makan bubur ayam Anies Baswedan dan Ridwan Kamil diiringi dengan pemusik jalanan untuk meramaikan suasana malam di Jalan Asia Afrika Bandung.

Wagub DKI Tanggapi Aksi Pawang Hujan di MotoGP Mandalika
Indonesia
Wagub DKI Tanggapi Aksi Pawang Hujan di MotoGP Mandalika

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menanggapi aksi pawang hujan di MotoGP Mandalika 2022, di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (20/3)

Mobil Isyana Bagus Oka Disebut Sengaja Rusak Sumur Resapan, PSI: Itu Tuduhan Serius
Indonesia
Mobil Isyana Bagus Oka Disebut Sengaja Rusak Sumur Resapan, PSI: Itu Tuduhan Serius

PSI menyebut tuduhan tersebut sangat serius, apalagi keluar dari mulut seorang pejabat publik.

Pencarian Putra Ridwan Kamil Masih Dilakukan
Indonesia
Pencarian Putra Ridwan Kamil Masih Dilakukan

Eril, sapaan Emmeril Khan Mumtadz hanyut terbawa arus sungai di Swiss, Rabu (26/5) waktu Swiss.

DPR RI Desak Kejaksaan Agung Periksa Mendag Terkait Kasus Minyak Goreng
Indonesia
DPR RI Desak Kejaksaan Agung Periksa Mendag Terkait Kasus Minyak Goreng

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mendesak agar kasus ini diselidiki sampai tuntas. Hal itu penting untuk membuka tabir dugaan kongkalikong pihak pengusaha crude palm oil (CPO) dan jajaran Kemendag.

BNPT Minta Hindari Politisasi Agama saat Pemilu 2024
Indonesia
BNPT Minta Hindari Politisasi Agama saat Pemilu 2024

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar mengingatkan agar masyarakat tetap mengacu pada politik kebangsaan yang berdasar pada konstitusi negara jelang Pemilu 2024.

Kata Wakil Ketua Pansus RUU IKN Terkait OTT Bupati Penajam Paser Utara
Indonesia
Kata Wakil Ketua Pansus RUU IKN Terkait OTT Bupati Penajam Paser Utara

"Untuk penyiapan ibu kota negara (IKN) kan tidak terganggu dengan kepala daerah yang OTT," kata Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1).

KPK Limpahkan Berkas Eks Pejabat Adhi Karya ke Pengadilan Tipikor
Indonesia
KPK Limpahkan Berkas Eks Pejabat Adhi Karya ke Pengadilan Tipikor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan atas nama terdakwa Dono Purwoko selaku mantan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

MotoGP Kembali ke Indonesia, Cak Imin: Pak Jokowi Memang Canggih
Indonesia
MotoGP Kembali ke Indonesia, Cak Imin: Pak Jokowi Memang Canggih

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, hadirnya kembali ajang balap motor internasional di Indonesia menunjukkan kecanggihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membuat satu kebijakan.