MA Tidak Menerima Gugatan 'Judicial Review' Demokrat Kubu Moeldoko Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (dua kiri) di sela pimpinan DPC-DPD di Kedai Hutan Cempaka Prigen, Kabupaten Pasuruan, Senin (5/4) petang. (ANTARA/Fiqih Arfani)

Merahputih.com - Mahkamah Agung (MA) tidak menerima gugatan judicial review atau uji materiil Partai Demokrat kubu Moeldoko melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra terkait anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Menyatakan permohonan keberatan HUM (hak uji materiil) dari para pemohon tidak dapat diterima," ujar juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, Selasa (9/11).

Majelis hakim menegaskan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan karena AD/ART partai tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 UU PPP.

Baca Juga:

Demokrat: Istana Beralih Fungsi Jadi Markas Paguyuban Parpol Pro Jokowi

AD/ART parpol juga bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal Parpol yang bersangkutan. Parpol juga bukanlah lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh UU atau pemerintah atas perintah UU.

"Tidak ada delegasi dari UU yang memerintahkan parpol untuk membentuk peraturan perundang-undangan," tegas dia.

Putusan tersebut diputus oleh ketua majelis hakim Supandi, dengan hakim anggota, Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi, Selasa (9/11).

Yusril Ihza Mahendra. (MP/Dery Ridwansah)
Yusril Ihza Mahendra. (MP/Dery Ridwansah)

Yusril sendiri merupakan kuasa hukum empat mantan kader Partai Demokrat dalam gugatan uji materiil ini. Keempatnya yakni mantan Ketua DPC Partai Demokrat Ngawi, Muhammad Isnaini Widodo; mantan Ketua DPC Demokrat Bantul, Nur Rakhmat Juli Purwanto; mantan Ketua DPC Demokrat Tegal Ayu Palaretins; dan mantan Ketua DPC Demokrat Samosir Binsar Trisakti Sinaga

Di sisi lain, AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 sendiri telah disahkan oleh Menkumham tanggal 18 Mei 2020. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly pun menjadi pihak tergugat dalam perkara ini.

Dalam gugatan dengan nomor registrasi 39 P/HUM/2021 tersebut, Isnaini Widodo dan kawan-kawan mendalilkan bahwa AD/ART parpol termasuk peraturan perundang-undangan. Hal ini karena AD/ART parpol merupakan peraturan yang diperintahkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2008 juncto UU 2 Tahun 2011 tentang Parpol dan dibentuk oleh parpol sebagai badan hukum publik.

Baca Juga

Partai Demokrat Ultimatum Moeldoko, Akui Kesalahan dan Minta Maaf

Pembentukan AD/ART Parpol beserta perubahannya juga harus disahkan oleh termohon dalam hal ini Menkumham, sehingga proses pembentukannya sama dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UU.

Menurut Isnaini dan kawan-kawan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan oleh Menkumham tanggal 18 Mei 2020 bertentangan dengan UU Parpol, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Partai Demokrat tahun 2015. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PBNU: Pelaku Perkosaan Santri di Bandung Layak Dikebiri
Indonesia
PBNU: Pelaku Perkosaan Santri di Bandung Layak Dikebiri

Saat ini, HW tengah menjalani persidangan atas pelecehan yang dia lakukan sejak 2016 lalu itu. Dia menjalani persidangan di Pengadilan Negeri IA Bandung.

Azis Syamsuddin Klaim Tak Kenalkan Eks Bupati Kukar dengan AKP Robin
Indonesia
Azis Syamsuddin Klaim Tak Kenalkan Eks Bupati Kukar dengan AKP Robin

Hakim mengonfirmasi ihwal keterangan yang disampaikan Rita Widyasari kala bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap penanganan perkara pada Senin (18/10).

37 Warga Positif COVID, Perumahan Griya Melati Bogor Ditutup Sementara
Indonesia
37 Warga Positif COVID, Perumahan Griya Melati Bogor Ditutup Sementara

"Sekitar 157 warga yang dilakukan tes PCR, dan hari ini ada 37 dinyatakan positif," ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya

[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Bagi-bagi Hadiah Rp 150 Juta Lewat SMS
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Bagi-bagi Hadiah Rp 150 Juta Lewat SMS

Beredar SMS pemberian hadiah sebesar Rp 150 juta yang mengatasnamakan Pertamina. Dalam SMS tersebut juga terdapat PIN serta link.

 28 Ribu Data Anggota Diduga Bocor, Polisi Klaim Server Aman
Indonesia
28 Ribu Data Anggota Diduga Bocor, Polisi Klaim Server Aman

Akun Twitter @son1x666 menuliskan unggahan "Polri- Indonesian National Police Hacked" 28k logins and personal information leaked".

LRT Jabodebek Pakai Sistem CBTC GoA Level 3, Berikut Penjelasannya
Indonesia
LRT Jabodebek Pakai Sistem CBTC GoA Level 3, Berikut Penjelasannya

Adapun Grade of Automation level 3 atau GoA3 adalah tingkat otomasi operasional kereta di mana pengoperasian dilakukan secara otomatis tanpa masinis.

Sambil Pegang Tongkat Komando, Jenderal Andika Bicara Interaksi dengan Polri
Indonesia
Sambil Pegang Tongkat Komando, Jenderal Andika Bicara Interaksi dengan Polri

Andika juga menginginkan ke depan ada satu tindakan konkret bersama Polri

Polda NTT Siapkan Tim Hadapi Gugatan Pecatan Polri
Indonesia
Polda NTT Siapkan Tim Hadapi Gugatan Pecatan Polri

Polda NTT sudah melaksanakan proses yang benar

Modus Begal Payudara Nekat Beraksi Tiga Kali di Jakpus dan Jakbar
Indonesia
Modus Begal Payudara Nekat Beraksi Tiga Kali di Jakpus dan Jakbar

“Memang mengambil posisi korban yang lemah dan lengah yaitu posisi untuk orang yang saat itu sedang berolahraga atau pun yang sedang berjalan,” jelasnya.

Pelaku Pembunuhan Wanita di Gambir Ditangkap Polisi, Terancam Penjara 15 Tahun
Indonesia
Pelaku Pembunuhan Wanita di Gambir Ditangkap Polisi, Terancam Penjara 15 Tahun

Polisi menangkap seorang pelaku pembunuhan terhadap wanita berinisial B (22) yang dilakukan oleh temannya sendiri, Ivan (28).