MA Tidak Menerima Gugatan 'Judicial Review' Demokrat Kubu Moeldoko Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (dua kiri) di sela pimpinan DPC-DPD di Kedai Hutan Cempaka Prigen, Kabupaten Pasuruan, Senin (5/4) petang. (ANTARA/Fiqih Arfani)

Merahputih.com - Mahkamah Agung (MA) tidak menerima gugatan judicial review atau uji materiil Partai Demokrat kubu Moeldoko melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra terkait anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Menyatakan permohonan keberatan HUM (hak uji materiil) dari para pemohon tidak dapat diterima," ujar juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, Selasa (9/11).

Majelis hakim menegaskan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan karena AD/ART partai tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 UU PPP.

Baca Juga:

Demokrat: Istana Beralih Fungsi Jadi Markas Paguyuban Parpol Pro Jokowi

AD/ART parpol juga bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal Parpol yang bersangkutan. Parpol juga bukanlah lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh UU atau pemerintah atas perintah UU.

"Tidak ada delegasi dari UU yang memerintahkan parpol untuk membentuk peraturan perundang-undangan," tegas dia.

Putusan tersebut diputus oleh ketua majelis hakim Supandi, dengan hakim anggota, Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi, Selasa (9/11).

Yusril Ihza Mahendra. (MP/Dery Ridwansah)
Yusril Ihza Mahendra. (MP/Dery Ridwansah)

Yusril sendiri merupakan kuasa hukum empat mantan kader Partai Demokrat dalam gugatan uji materiil ini. Keempatnya yakni mantan Ketua DPC Partai Demokrat Ngawi, Muhammad Isnaini Widodo; mantan Ketua DPC Demokrat Bantul, Nur Rakhmat Juli Purwanto; mantan Ketua DPC Demokrat Tegal Ayu Palaretins; dan mantan Ketua DPC Demokrat Samosir Binsar Trisakti Sinaga

Di sisi lain, AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 sendiri telah disahkan oleh Menkumham tanggal 18 Mei 2020. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly pun menjadi pihak tergugat dalam perkara ini.

Dalam gugatan dengan nomor registrasi 39 P/HUM/2021 tersebut, Isnaini Widodo dan kawan-kawan mendalilkan bahwa AD/ART parpol termasuk peraturan perundang-undangan. Hal ini karena AD/ART parpol merupakan peraturan yang diperintahkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2008 juncto UU 2 Tahun 2011 tentang Parpol dan dibentuk oleh parpol sebagai badan hukum publik.

Baca Juga

Partai Demokrat Ultimatum Moeldoko, Akui Kesalahan dan Minta Maaf

Pembentukan AD/ART Parpol beserta perubahannya juga harus disahkan oleh termohon dalam hal ini Menkumham, sehingga proses pembentukannya sama dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UU.

Menurut Isnaini dan kawan-kawan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan oleh Menkumham tanggal 18 Mei 2020 bertentangan dengan UU Parpol, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Partai Demokrat tahun 2015. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua Jokowi Mania Sebut Tuduhan Teroris kepada Munarman Sangat Menyesatkan
Indonesia
Ketua Jokowi Mania Sebut Tuduhan Teroris kepada Munarman Sangat Menyesatkan

Immanuel menyebut, tuduhan teroris yang disematkan kepada eks Sekretaris Umum FPI itu begitu menyesatkan.

Babak Baru Kasus Tewasnya Mahasiswa Menwa UNS
Indonesia
Babak Baru Kasus Tewasnya Mahasiswa Menwa UNS

Polresta Surakarta melimpahkan berkas perkara dan dua tersangka kasus penganiayaan anggota Menwa FPJ dan NFM ke JPU.

Waspada, BPOM Temukan Kopi Miliki Kandungan Berbahaya
Indonesia
Waspada, BPOM Temukan Kopi Miliki Kandungan Berbahaya

BPOM melakukan operasi penindakan terhadap sarana ilegal yang memproduksi pangan dan obat tradisional mengandung bahan kimia obat.

Kemenperin Sebut Baru 5 Persen Pengecer Minyak Goreng Cetak QR Code PeduliLindungi
Indonesia
Kemenperin Sebut Baru 5 Persen Pengecer Minyak Goreng Cetak QR Code PeduliLindungi

Para pengecer yang sudah mencetak QR Code PeduliLindungi yang akan dipindai oleh pembeli, yaitu sebanyak 1.857 pengecer atau 5,3 persen dari total keseluruhan.

5 Gubernur Ikut Kemah Bareng Jokowi di IKN Nusantara
Indonesia
5 Gubernur Ikut Kemah Bareng Jokowi di IKN Nusantara

Kepala Negara mengundang gubernur se-Indonesia ke IKN. Tetapi, hanya lima kepala daerah yang berkemah bersama Jokowi.

Contraflow di Tol Jakarta - Cikampek Kembali Diberlakukan Pagi Tadi
Indonesia
Contraflow di Tol Jakarta - Cikampek Kembali Diberlakukan Pagi Tadi

Korlantas Polri kembali menerapkan rekayasa lalu lintas (lalin) skema contraflow di jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Selasa (3/5) pagi menjelang siang. Kabag Operasional Korlantas Polri, Kombes Eddy Djunaedi mengatakan, skema contraflow ini telah diberlakukan sejak pukul 07.50 WIB.

Jokowi Terbang ke Moskow untuk Bertemu Putin
Indonesia
Jokowi Terbang ke Moskow untuk Bertemu Putin

Turut mendampingi Jokowi dan Iriana yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung

YLKI Usul Penghapusan Pajak Kendaraan
Indonesia
YLKI Usul Penghapusan Pajak Kendaraan

Pajak kendaraan dihapus dan dialihkan saat pemilik kendaraan membeli bahan bakar minyak (BBM).

Penjelasan Kemenkeu Terkait Beli Kripto Kena Pajak 0,1 Persen
Indonesia
Penjelasan Kemenkeu Terkait Beli Kripto Kena Pajak 0,1 Persen

"Kripto itu memang kena PPn juga. Karena kripto itu bukan uang ya, BI enggak pernah mengatakan itu alat tukar alat pembayaran. Tetapi kemendag itu komoditas," papar Yoga melalui YouTube, yang dikutip Senin (4/4).

Wagub DKI: Dalam Waktu Dekat Jakarta Terapkan PTM 100 Persen
Indonesia
Wagub DKI: Dalam Waktu Dekat Jakarta Terapkan PTM 100 Persen

Proses pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Jakarta dalam waktu dekat ini tak menuntut kemungkinan akan ditambah. Yang semula kapasitas perserta 50 persen, bakal ditingkatkan menjadi 100 persen atau seluruhnya.