MA Tak Terima 'Judicial Review' Moeldoko Cs, Kubu AHY Singgung Kedengkian dan Akal-akalan Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto. Foto: dpr.go.id

MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Hukum, Didik Mukrianto angkat bicara gugatan judicial review Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) oleh kubu Moeldoko tidak diterima Mahkamah Agung (MA).

Didik meminta kepada semua pihak untuk berhenti menjadi penumpang gelap demokrasi.

"Demokrasi dibangun di atas konstruksi yang jujur dan penuh kebaikan, bukan dengan kedengkian dan akal-akalan, termasuk mengatasnamakan hukum dan keadlian," kata Rabu (10/11).

Baca Juga

[Hoaks atau Fakta]: AHY Menangis, Moeldoko Resmi Ambil Alih Partai Demokrat

Didik mengaku sudah memprediksi bahwa MA akan menolak gugatan tersebut. Dia melihat UU sudah mengatur secara jelas dan terang, baik kewenangan MA maupun objek judicial review.

Yusril Ihza Mahendra. Foto: Dok PBB

Menurut Didik, AD/ART Parpol sesuai UU 12/2011 bukanlah peraturan perundang-undangan di bawah UU dan objek judicial review yang menjadi kewenangan MA.

"Mudah diyakini dan predictable jika Majelis Hakim mengambil keputusan untuk menolak permohonan Pak Yusril," katanya.

Baca Juga:

MA Tidak Menerima Gugatan 'Judicial Review' Demokrat Kubu Moeldoko

Sejak awal, dia meyakini MA akan tetap memegang teguh kewenangan konstitusionalnya. Didik yakin MA pasti akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan dalam kasus ini.

"Tidak akan mungkin MA menegakkan hukum dengan melanggar hukum termasuk hak masyarakat yang dilindungi oleh Konstitusi dan UU," kata anggota Komisi III DPR itu. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Legislator Surabaya Banyak Terpapar COVID-19, Termasuk Ketua DPRD
Indonesia
Legislator Surabaya Banyak Terpapar COVID-19, Termasuk Ketua DPRD

Seluruh anggota DPRD Surabaya diwajibkan menjalani tes swab setelah beberapa orang terpapar COVID-19.

Politikus Senior Golkar: Dugaan Kasus Azis Syamsuddin Jadi Beban Partai
Indonesia
Politikus Senior Golkar: Dugaan Kasus Azis Syamsuddin Jadi Beban Partai

Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar diduga terlibat sejumlah kasus yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan Majelis Kehormatan Dewan DPR.

Aturan Berkendara Hingga Kunjungan ke Mal Sesuai Inmendagri 3/2022
Indonesia
Aturan Berkendara Hingga Kunjungan ke Mal Sesuai Inmendagri 3/2022

Namun, ketentuan menunjukkan kartu vaksin lengkap dan hasil negatif rapid test antigen dikecualikan untuk perjalanan rutin dengan moda transportasi darat

PSI Mengaku Punya Kader Mumpuni Buat Maju Pilgub DKI
Indonesia
Prabowo Beri Lampu Hijau ke Singapura Gunakan Ruang Udara Indonesia
Indonesia
Prabowo Beri Lampu Hijau ke Singapura Gunakan Ruang Udara Indonesia

Sama sekali tidak membahayakan kedaulatan Indonesia

DPD Harapkan Komitmen Global Atasi Perubahan Iklim
Indonesia
DPD Harapkan Komitmen Global Atasi Perubahan Iklim

“Isu perubahan iklim penting bagi daerah karena kepulauan Nusantara juga rentan pada emisi rumah kaca, kenaikan ketinggian air laut, yang disebabkan oleh pemanasan global,” kata Gusti Farid.

Kapolri Yakin Banyak Anak Buahnya Punya Sikap Teladan
Indonesia
Kapolri Yakin Banyak Anak Buahnya Punya Sikap Teladan

Sigit menyebut, proses mengubah citra Polri di tengah masyarakat merupakan sebuah tantangan

[HOAKS atau FAKTA]: RSUD Cipayung Mengcovidkan Pasien
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: RSUD Cipayung Mengcovidkan Pasien

Beredar informasi berupa video di aplikasi TikTok yang menyebut RSUD Cipayung, Jakarta Timur "mengcovidkan" atau memberikan status terinfeksi COVID-19 secara paksa terhadap pasien.

Bulgaria Minta Uni Eropa Tanggung Bersama Biaya Pengungsi Ukraina
Dunia
Bulgaria Minta Uni Eropa Tanggung Bersama Biaya Pengungsi Ukraina

Badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin (7/3), menyatakan sudah ada lebih dari 1,7 juta warga Ukraina yang memasuki Eropa Tengah.

Firli Klaim Pemecatan Novel Baswedan Cs Sesuai Undang-Undang
Indonesia
Firli Klaim Pemecatan Novel Baswedan Cs Sesuai Undang-Undang

"Kami tunduk pada undang-undang, jadi tidak ada istilah percepatan atau perlambatan sesuai keputusan saja," kata Ketua KPK Firli Bahuri