Ma'ruf Amin Tegaskan Perampingan BUMN untuk Tingkatkan Daya Saing Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ANTARA/Fransiska Ninditya

Merahputih.com - Perampingan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dilakukan sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas di tingkat global.

"Langkah tersebut harus dilakukan sebagai salah satu respons Pemerintah dalam menghadapi persaingan global, sekaligus untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menyampaikan kuliah umum kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 dan 61 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), di Jakarta, Kamis (9/7).

Baca Juga:

Yasonna Sebut Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dilakukan 'Injury Time'

Dengan perampingan lembaga negara tersebut, BUMN diharapkan dapat berperan besar dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga produktivitas dalam negeri dapat meningkat.

Hingga saat ini terdapat 142 BUMN yang akan dipangkas menjadi sekitar 100 BUMN lewat penggabungan atau merger terhadap badan usaha yang dinilai mampu untuk meningkatkan nilai tambah dan layanan publik.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (ANTARA FOTO/HO-Asdep Komunikasi dan Informasi Publik Setwapres)

Cakupan usaha ratusan BUMN yang ada saat ini, antara lain di bidang minyak dan gas, pangan, farmasi, infrastruktur, telekomunikasi, perfilman, dan penerbitan buku.

"Jumlah dan cakupan bidang BUMN saat ini terlalu besar dan luas, sehingga perlu dikurangi dan dirampingkan sesuai line of business dan kebutuhan pembangunan agar lebih efisien, kompetitif dan memberikan hasil yang lebih baik," kata Ma'ruf dikutip Antara.

Baca Juga

BUMN Bakal Dipangkas Jadi 100 Perusahaan

Salah satu kriteria yang dijadikan pegangan dalam memangkas jumlah BUMN adalah kemampuan value creation dan kemampuan melaksanakan Public Service Obligation (PSO) atau pemberian layanan publik.

"Saat ini masih terus dilakukan assessment atas portofolio dari semua BUMN untuk memilah dan memastikan terpenuhinya dua kriteria dasar tersebut. Kementerian BUMN memperkirakan nantinya jumlah BUMN akan menjadi sekitar 100," ujarnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Istri Mantan Wali Kota Jakbar Dimakamkan dengan Protokol COVID-19
Indonesia
Istri Mantan Wali Kota Jakbar Dimakamkan dengan Protokol COVID-19

Jenazah Supriyanti diberangkatkan dari rumah duka dengan mobil jenazah sekitar pukul 10.00 WIB.

Penerbangan Domestik Masih Diizinkan Beroperasi Sampai Hari Ini
Indonesia
Penerbangan Domestik Masih Diizinkan Beroperasi Sampai Hari Ini

Kepada operator penerbangan diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajibannya

Cegah Penyebaran COVID-19, Jemaah yang Ingin Ibadah di Gereja Dibatasi
Indonesia
Cegah Penyebaran COVID-19, Jemaah yang Ingin Ibadah di Gereja Dibatasi

Polisi telah berkoordinasi dengan pemuka agama

Alasan MRT Jakarta Pilih Ancol Barat Jadi Depo MRT 2B
Indonesia
Alasan MRT Jakarta Pilih Ancol Barat Jadi Depo MRT 2B

Secara teknis dan kajian dari para ahli, kata William, lokasi Ancol Barat lebih efisien dari sisi pembiayaan maupun dari sisi lingkungan.

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Bakal Merger dengan PKN?
Indonesia
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Bakal Merger dengan PKN?

Kemendikbud memang melakukan kajian terkait penyederhanaan kurikulum, tetapi belum ada keputusan apapun.

Di Jatim, Ketahuan Suhu Badan Tinggi Wajib Masuk Rumah Sakit Jiwa
Indonesia
Di Jatim, Ketahuan Suhu Badan Tinggi Wajib Masuk Rumah Sakit Jiwa

Penyebaran COVID-19 bisa ditekan semaksimal mungkin selama PSBB.

Perludem Sarankan Pilkada Digelar Usai COVID-19 Tuntas
Indonesia
Perludem Sarankan Pilkada Digelar Usai COVID-19 Tuntas

Kalau ada perkiraan gelombang kedua dari COVID-19 ini, maka penyelenggara tetap memiliki waktu yang betul-betul cukup

MA Sunat Hukuman Anas, KPK: Biar Rakyat Menilai
Indonesia
MA Sunat Hukuman Anas, KPK: Biar Rakyat Menilai

Mahkamah Agung (MA) memotong hukuman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

KPK Sita Dokumen Penting dan HP dari Kantor Hukum Adik Ipar Nurhadi
Indonesia
KPK Sita Dokumen Penting dan HP dari Kantor Hukum Adik Ipar Nurhadi

KPK juga menyita alat komunikasi berupa telepon genggam dari kantor hukum milik adik istri dari eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida.

Monas Diaspal Demi Formula E, PDIP Takut Kantor Jokowi Kebanjiran
Indonesia
Monas Diaspal Demi Formula E, PDIP Takut Kantor Jokowi Kebanjiran

Pemprov DKI Jakarta akan mulai melakukan pengaspalan rute lintasan balap mobil Formula E di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Maret 2020.