Ma'ruf Amin Tak Ingin Perampingan Eselon di Pemerintahan Gaduh Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Foto: Antara/Fransiska Ninditya)

Merahputih.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta proses perampingan birokrasi, dengan menghapuskan jabatan struktural eselon III, IV dan V di instansi pemerintahan, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Wapres meminta penyederhanaan birokrasi harus dilakukan secara cermat, objektif, transparan, adil, serta menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga risiko dari perubahan sistem birokrasi tersebut sedikit.

Baca Juga:

Sehari Dilantik, Wapres Ma'ruf Amin Langsung Berangkat ke Jepang

"Yang perlu kita cari adalah solusi yang memberikan dampak terkecil," kata Wapres saat memimpin rapat Komite Dewan Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (12/12).

Selaku Ketua Pengarah KPBRN, Wapres Ma'ruf meminta seluruh menteri terkait untuk berkoordinasi dan bekerja untuk mencapai reformasi birokrasi yang tetap memperhatikan prinsip keadilan dan menjaga kesejahteraan ASN.

"Lembaga pemerintah harus semakin sederhana, simpel dan lincah. Kecepatan melayani menjadi kunci bagi reformasi birokrasi," jelas Wapres.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo usai rapat mengatakan proses perampingan birokrasi memerlukan waktu yang tidak singkat karena banyaknya satuan kerja di setiap kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dan pemerintah daerah.

Wapres KH Ma'ruf Amin minta masyarakat hindari narasi-narasi provokatif
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers di Istana Wapres Jakarta, Jumat (15/11/2019). (Fransiska Ninditya)

Hingga saat ini, sudah ada dua kementerian yang menyelesaikan perampingan eselon dengan menghapus jabatan struktural eselon III dan IV, yakni Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan.

"Merampingkan dari eselon I sampai V ini perlu waktu, karena menyangkut orang, menyangkut pejabat struktur yang difungsionalkan. Penilaian kenaikan pangkat juga menjadi faktor," kata Tjahjo kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Kamis.

Kementerian PANRB telah meminta masing-masing K/L dan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan terhadap satuan kerja yang jabatan strukturalnya memungkinkan untuk dipangkas. Tjahjo berharap pemetaan tersebut selesai pada awal 2020, untuk kemudian dibahas mengenai penghitungan beban angka kredit bagi ASN.

Baca Juga:

Harapan Wapres Ma'ruf Amin Soal Kabinet yang Disusun Jokowi

"Untuk tahap yang lebih panjang, tentang bagaimana penjenjangannya, bagaimana angka kreditnya supaya bisa naik pangkat tapi tidak mengurangi penghasilan dan tetap sukses berinovasi, itu perlu waktu yang panjang," ujar Tjahjo.

Rapat KPBRN, yang dipimpin untuk pertama kalinya oleh Wapres Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah KPBRN, dihadiri pula oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Virus SARS di Balik Kerja Sama Bio Farma dan Perusahaan Vaksin Tiongkok
Indonesia
Virus SARS di Balik Kerja Sama Bio Farma dan Perusahaan Vaksin Tiongkok

Sebelum dunia diserang pandemi COVID-19, virus corona jenis lain telah membuat gempar sejumlah negara.

 Unggah Foto Wajah Anies Mirip Joker, Ade Armando Dipolisikan
Indonesia
Unggah Foto Wajah Anies Mirip Joker, Ade Armando Dipolisikan

Anggota DPD Fahira Idris melaporkan Ade Armando ke Polda Metro Jaya karena diduga telah menyebar ujaran kebencian di sosial media Facebook.

Pandemi, Resesi dan UU Cipta Kerja di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Pandemi, Resesi dan UU Cipta Kerja di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf

"Sumber kegaduhan antara lain tak adanya naskah asli UU OBL yang telah ditandatangani DPR dan Pemerintah, aneka versi yang beredar semakin memperburuk suasana," ujar Waketum MUI Muhyiddin Junaidi.

PPP Nilai Jokowi Nekat Angkat 7 Stafsus dari Kalangan Milenial
Indonesia
PPP Nilai Jokowi Nekat Angkat 7 Stafsus dari Kalangan Milenial

"Ini merupakan sebuah keberanian dan kesempatan langka dari seorang kepala negara memberikan kepercayaan kepada anak-anak muda," kata Awiek

Fahira Idris Bakal Diperiksa Polisi dalam Kasus Anies "Joker"
Indonesia
Fahira Idris Bakal Diperiksa Polisi dalam Kasus Anies "Joker"

Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akan memanggil anggota DPD Fahira Idris pada Jumat (8/11).

PBNU: Gus Sholah Gigih Perjuangkan Nilai Kemanusiaan
Indonesia
Belum Juga 'Bertarung', PKS Ikhlas Jika Kadernya Keok di Pemilihan Wagub DKI
Indonesia
Belum Juga 'Bertarung', PKS Ikhlas Jika Kadernya Keok di Pemilihan Wagub DKI

PKS akan berusaha seoptimal mungkin untuk memenangkan Nurmansjah

Jokowi Diprediksi Bakal Mereshuffle Menteri di Bidang Ekonomi
Indonesia
Jokowi Diprediksi Bakal Mereshuffle Menteri di Bidang Ekonomi

Masyarakat kesulitan menjangkau harga yang tak menentu

 DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Konsep Penataan Jalan Sabang
Indonesia
DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Konsep Penataan Jalan Sabang

Wakli Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani menilai, konsep yang ada saat ini para pemilik usaha di sepanjang Jalan Sabang merasa dirugikan.

Dilantik Jadi Ketua DPD Gerindra DKI, Riza Patria akan Evaluasi Kinerja Partai
Indonesia
Dilantik Jadi Ketua DPD Gerindra DKI, Riza Patria akan Evaluasi Kinerja Partai

"Terus meningkat konsolidasi, doc PAC, anak ranting, sayang dan badan organisasi di tingkat provinsi. Buat program yang sudah ada selama ini, pro rakyat, revolusi putih, bansos dll," terangnya