Ma'ruf Amin Tak Ingin Perampingan Eselon di Pemerintahan Gaduh Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Foto: Antara/Fransiska Ninditya)

Merahputih.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta proses perampingan birokrasi, dengan menghapuskan jabatan struktural eselon III, IV dan V di instansi pemerintahan, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Wapres meminta penyederhanaan birokrasi harus dilakukan secara cermat, objektif, transparan, adil, serta menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga risiko dari perubahan sistem birokrasi tersebut sedikit.

Baca Juga:

Sehari Dilantik, Wapres Ma'ruf Amin Langsung Berangkat ke Jepang

"Yang perlu kita cari adalah solusi yang memberikan dampak terkecil," kata Wapres saat memimpin rapat Komite Dewan Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (12/12).

Selaku Ketua Pengarah KPBRN, Wapres Ma'ruf meminta seluruh menteri terkait untuk berkoordinasi dan bekerja untuk mencapai reformasi birokrasi yang tetap memperhatikan prinsip keadilan dan menjaga kesejahteraan ASN.

"Lembaga pemerintah harus semakin sederhana, simpel dan lincah. Kecepatan melayani menjadi kunci bagi reformasi birokrasi," jelas Wapres.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo usai rapat mengatakan proses perampingan birokrasi memerlukan waktu yang tidak singkat karena banyaknya satuan kerja di setiap kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dan pemerintah daerah.

Wapres KH Ma'ruf Amin minta masyarakat hindari narasi-narasi provokatif
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers di Istana Wapres Jakarta, Jumat (15/11/2019). (Fransiska Ninditya)

Hingga saat ini, sudah ada dua kementerian yang menyelesaikan perampingan eselon dengan menghapus jabatan struktural eselon III dan IV, yakni Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan.

"Merampingkan dari eselon I sampai V ini perlu waktu, karena menyangkut orang, menyangkut pejabat struktur yang difungsionalkan. Penilaian kenaikan pangkat juga menjadi faktor," kata Tjahjo kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Kamis.

Kementerian PANRB telah meminta masing-masing K/L dan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan terhadap satuan kerja yang jabatan strukturalnya memungkinkan untuk dipangkas. Tjahjo berharap pemetaan tersebut selesai pada awal 2020, untuk kemudian dibahas mengenai penghitungan beban angka kredit bagi ASN.

Baca Juga:

Harapan Wapres Ma'ruf Amin Soal Kabinet yang Disusun Jokowi

"Untuk tahap yang lebih panjang, tentang bagaimana penjenjangannya, bagaimana angka kreditnya supaya bisa naik pangkat tapi tidak mengurangi penghasilan dan tetap sukses berinovasi, itu perlu waktu yang panjang," ujar Tjahjo.

Rapat KPBRN, yang dipimpin untuk pertama kalinya oleh Wapres Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah KPBRN, dihadiri pula oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua Bawaslu Ungkap Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye
Indonesia
Ketua Bawaslu Ungkap Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye

Ketua Bawaslu, Abhan menyatakan, seluruh pihak harus mewaspadai pelibatan anak dalam kampanye Pilkada Serentak 2020.

 Ondel-Ondel Harus Dibina Agar Tak Ganggu Keindahan dan Ketertiban Jakarta
Indonesia
Ondel-Ondel Harus Dibina Agar Tak Ganggu Keindahan dan Ketertiban Jakarta

Suhaimi juga menuturkan, ondel-ondel yang dilarang digunakan untuk mengamen juga harus ada solusi bagi para seniman tersebut.

Cerita Mahasiswi Asal Klaten Setelah Pulang Karantina di Natuna
Indonesia
Cerita Mahasiswi Asal Klaten Setelah Pulang Karantina di Natuna

Salah seorang mahasiswi WNI di Chongqing University, Wuhan, Tiongkok bernama Hilyatu Millati Rusdiyah (33) akhirnya pulang ke rumah.

Kasus Corona Belum Turun, Jokowi tidak Berani Buka Sekolah dan Aktivitas Ekonomi
Indonesia
Kasus Corona Belum Turun, Jokowi tidak Berani Buka Sekolah dan Aktivitas Ekonomi

"Sehingga, kita harapkan akan berjalan dari tahapan ke tahapan, dari sektor ke sektor, dari provinsi ke provinsi, sesuai dengan angka-angka yang tadi saya sampaikan,” terang Jokowi

Kasus COVID-19 di DKI: Positif 3.279 Orang, 305 Jiwa Meninggal Dunia
Indonesia
Kasus COVID-19 di DKI: Positif 3.279 Orang, 305 Jiwa Meninggal Dunia

Ada 286 pasien dinyatakan sembuh setelah menjalani pengobatan intensif oleh petugas medis.

Ribuan Jemaah Umrah Jadi Korban Penutupan Penerbangan ke Arab Saudi
Indonesia
Ribuan Jemaah Umrah Jadi Korban Penutupan Penerbangan ke Arab Saudi

Jemaah Indonesia yang terdampak karena tidak berangkat pada tanggal 27 Februari 2020 sebanyak 2.393 jemaah.

Pengamanan RS Darurat Wisma Atlet Diperketat, Ada Apa?
Indonesia
Pengamanan RS Darurat Wisma Atlet Diperketat, Ada Apa?

Terkait dengan percepatan penanganan COVID-19, Yudo mengimbau masyarakat yang untuk tetap berada di rumah

 Mafindo Soroti Banyaknya Informasi Tak Benar dan Hoaks Selama Pandemi Corona
Indonesia
Mafindo Soroti Banyaknya Informasi Tak Benar dan Hoaks Selama Pandemi Corona

Pendiri Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Harry Sufehmi mengatakan saat ini istilah infodemi kini sudah mengglobal karena turut memperburuk situasi dan tidak menolong sama sekali.

 Paling Banyak di Jakarta, Hanya NTT dan Gorontalo yang Belum Terjamah COVID-19
Indonesia
Paling Banyak di Jakarta, Hanya NTT dan Gorontalo yang Belum Terjamah COVID-19

Total pasien COVID-19 yang sembuh sebanyak 204 orang, sedangkan total orang yang meninggal dunia akibat penyakit ini 221 orang.

Autentisitas Suara Pemilih Harus Dijaga di Pilkada Serentak
Indonesia
Autentisitas Suara Pemilih Harus Dijaga di Pilkada Serentak

"Kalau penyelenggara pemilu bisa dijaga 'rel' etiknya, maka pemilu bisa berjalan dengan baik dan autentisitas suara pemilih juga bisa terjaga," ujar Didik Supriyanto.