MA Menangkan Gugatan Rachmawati, Yusril: Keabsahan Jokowi-Ma'ruf Final dan Mengikat

MA Menangkan Gugatan Rachmawati, Yusril: Keabsahan Jokowi-Ma'ruf Final dan Mengikat Ketua Umum DPP PBB, Yusril Ihza Mahendra, saat menghadiri Muktamar Pemuda PBB, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat malam (28/2/2020). ANTARA

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan terhadap PKPU Nomor 5/2019. Hal ini mendapatkan tanggapan dari pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, menang tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputus oleh MK karena hal itu menjadi kewenangannya. MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres.

Baca Juga

Menangnya Rachmawati Soekarnoputri di MA Tak Punya Impikasi Yuridis ke Jokowi

"Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) itu final dan mengikat," kata Yusril kepada wartawan, Rabu (8/7).

Menurut Yusril, dalam menetapkan kemenangan Jokowi dan Kiai Ma'ruf, KPU merujuk pada Putusan MK yang tegas menolak permohonan sengketa yang diajukan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Sementara, putusan MA baru diproses pada 28 Oktober 2019, seminggu setelah Jokowi-Ma'ruf dilantik oleh MPR. Dengan demikian, putusan MA itu bersifat prospektif atau berlaku ke depan sejak tanggal diputuskan, sehingga tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang.

Yusril mengatakan, aturan Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon memang tidak diatur dalam dalam Pasal 416 UU 7/2017 tentang Pemilu.

Ketentuan Pasal 7 ayat 3 PKPU No 5 Tahun 2019 itu mengaturnya dengan mengacu kepada Putusan MK No 50/PUU-XII/2017 yang menafsirkan ketentuan Pasal 6A UUD 45 dalam hal Paslon Capres dan Cawapres hanya dua pasangan.

Yusril Ihza Mahendra. (MP/Ponco Sulaksono)
Yusril Ihza Mahendra. (MP/Ponco Sulaksono)

Karena itu, menurut Yusril, dalam keadaan seperti itu yang berlaku adalah suara terbanyak tanpa perlu diulang lagi untuk memenuhi syarat sebaran kemenangan di provinsi-provinsi sebagaimana diatur Pasal 6A.

Yusril menuturkan, putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang mempunyai kekuatan yang setara dengan norma undang-undang itu sendiri, meskipun putusan MK bukan merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan.

"Sedangkan MA memutus perkara pengujian PKPU itu dengan merujuk kepada Pasal 416 UU Pemilu yang tidak mengatur hal itu, sehingga menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU itu bertentangan dengan UU Pemilu," kata Yusril.

Masalahnya MA memang tidak dapat menguji apakah PKPU itu bertentangan dengan Putusan MK atau tidak.

"Di sini letak problematika hukumnya," tutur dia.

Yusril menambahkan, putusan MK dilakukan dalam konteks pengujian terhadap norma Pasal 158 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, yang isinya sama dengan norma Pasal 416 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca Juga

Wakil Ketua DPD ke Mentan: Tolong Fokus Sektor Pertanian Jangan Jualan Obat

Ia mengatakan, lantaran materi pengaturan yang diuji bunyinya sama, maka Putusan MK terhadap pengujian Pasal 158 UU No 42 Tahun 2008 itu mutatis mutandis dan berlaku terhadap norma Pasal 416 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Karena itu, kalau paslon Pilpres itu hanya dua pasangan, aturan yang benar dilihat dari sudut hukum tata negara adalah Pilpres dilakukan hanya 1 kali putaran dan paslon yang memperoleh suara terbanyak itulah yang menjadi pemenangnya," ucap Yusril. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kementerian BUMN Berharap Penangkapan Maria Lumowa Bisa Kembalikan Kerugian BNI
Indonesia
Kementerian BUMN Berharap Penangkapan Maria Lumowa Bisa Kembalikan Kerugian BNI

Maria bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan BNI.

 Majunya Dinasti Politik Jokowi Lewat Gibran dan Bobby di Pilkada Rawan Korupsi
Indonesia
Majunya Dinasti Politik Jokowi Lewat Gibran dan Bobby di Pilkada Rawan Korupsi

Ia mencontohkan kasus korupsi Banten yang dilakukan oleh mantan Gubernur, Ratu Atut Choisiyah hingga menjerat beberapa anggota keluarganya yang berhubungan dengan kekuasaan lokal setempat.

Jasa Marga Tutup Tol Layang Jakarta - Cikampek Mulai Dini Hari Tadi
Indonesia
Jasa Marga Tutup Tol Layang Jakarta - Cikampek Mulai Dini Hari Tadi

Jalan tol layang dari Jakarta hingga Cikampek itu memang diperuntukan kendaraan pribadi.

Penyampaian Visi Misi Wagub DKI Pakai Teleconference
Indonesia
Penyampaian Visi Misi Wagub DKI Pakai Teleconference

Teleconference akan dilaksanakan pada Jumat (3/4) pukul 14.00 WIB lusa.

Pemprov DKI Bakal Kurangi Bansos Sembako
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Kurangi Bansos Sembako

Pemprov belum memaparkan jumlah data pengurangan bansos tersebut.

Fadli Zon Desak Pemerintah Tunda Pembangunan Proyek Ibu Kota Baru
Indonesia
Fadli Zon Desak Pemerintah Tunda Pembangunan Proyek Ibu Kota Baru

Seharusnya, penanganan COVID-19 yang diutamakan

 Pemprov DKI: 20.532 Orang Lakukan Rapid Test, 428 Dinyatakan Positif COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI: 20.532 Orang Lakukan Rapid Test, 428 Dinyatakan Positif COVID-19

Dari total 20.532 orang yang telah menjalani rapid test, sebanyak 428 orang terkonfirmasi positif corona dan 20.104 orang dinyatakan negatif.

Tak Izinkan RDP Kasus Djoko Tjandra, Ada Apa dengan Azis Syamsuddin?
Indonesia
Tak Izinkan RDP Kasus Djoko Tjandra, Ada Apa dengan Azis Syamsuddin?

" Jangan sampai penolakan RDP ini ditengarai ada unsur ikut terlibat dalam kasus Djoko Tjandra," jelas dia.

Eijkman Temukan Penyebab COVID-19 Lebih Menular di Indonesia
Indonesia
Eijkman Temukan Penyebab COVID-19 Lebih Menular di Indonesia

Mutasi pada virus SARS-CoV-2 itu menyebabkan virus menjadi lebih infeksius

Mal di DKI Buka Besok, Wagub Ancam Cabut Izin Bila tak Jalankan Protokol Kesehatan
Indonesia
Mal di DKI Buka Besok, Wagub Ancam Cabut Izin Bila tak Jalankan Protokol Kesehatan

Sebab Riza menerangkan, menurut para ahli atau pakar 80 persen keberhasilan melawan dan menangani COVID-19 ditentukan oleh sikao dan prilaku warga.