MA Lanjutkan Perkara Pemakzulan Bupati Jember Bupati Jember Faida di sela menghadiri Rakor Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Wilayah Provinsi Jawa Timur (Antara Jatim/Hanif Nashrullah)

Merahputih.com - Mahkamah Agung mulai memeriksa hak menyatakan pendapat (HMP) DPRD Jember untuk memakzulkan Bupati Jember Faida yang tercatat dengan nomor registrasi 2 P/KHS/2020.

Laman resmi Mahkamah Agung, Kamis (26/11) menuliskan bahwa perkara yang masuk pada 16 November 2020 tersebut diperiksa oleh Hakim Agung Supandi, Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi.

Baca Juga:

Gubernur Jateng Tunjuk 7 Rumah Sakit Screening Gratis Corona, 2 Rumah Sakit di Solo

Mahkamah Agung memiliki waktu selama 30 hari untuk menguji apakah pemberhentian bupati Jember sudah cukup bukti atau tidak.

DPRD Jember menyertakan 33 alat bukti yang dinilai kuat untuk memakzulkan bupati yang akan berkompetisi lagi dalam Pilkada Serentak 2020 itu.

Gedung Mahkamah Agung (MP/Rizki Fitrianto)

Ketentuan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di antaranya pemberhentian kepala daerah dapat diusulkan kepada presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban.

Sementara Bupati Jember Faida dinilai telah melanggar sumpah dan janji jabatan serta melanggar sejumlah ketentuan dalam perundang-undangan sehingga tujuh fraksi di DPRD Jember sepakat untuk mengusulkan pemberhentian.

Baca Juga:

Epidemiolog Minta Waspadai Gejala Pasca-Imunisasi COVID-19

Sebelumnya, sebagaimana dikutip Antara, Bupati Jember Faida mengaku siap mengikuti mekanisme dan prosedur terkait dengan proses pemakzulan dirinya yang akan diproses dewan ke Mahkamah Agung.

Ia menilai pemakzulan yang terjadi di Jember dapat menjadi pendidikan politik dan tata negara yang baik untuk masyarakat, serta edukasi yang baik bagi pemerintahan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Hak Data Pribadi Yang Bakal Dilindungi Undang Undang
Indonesia
Ini Hak Data Pribadi Yang Bakal Dilindungi Undang Undang

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate berjanji segera merampungkan regulasi perlindungan data pribadi.

Eks Hakim MK: Putusan DKPP Tidak Bisa Jadi Objek Gugatan di PTUN
Indonesia
Eks Hakim MK: Putusan DKPP Tidak Bisa Jadi Objek Gugatan di PTUN

Kubu Evi Novida Ginting Manik menghadirkan saksi ahli mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palaguna dan saksi fakta Ketua KPU Arief Budiman.

Polda Metro Tegur Pelanggar PSBB Mulai Besok
Indonesia
Polda Metro Tegur Pelanggar PSBB Mulai Besok

"Evaluasi hari kedua PSBB ini semakin sedikit masyarakat yang melanggar aturan PSBB. Terutama aturan masker mereka sudah memahami," kata Sambodo

Pengamat Nilai Wajar Sejumlah Pemda APBD-nya Kolaps Hingga Enggak Bisa Bayar Gaji
Indonesia
Pengamat Nilai Wajar Sejumlah Pemda APBD-nya Kolaps Hingga Enggak Bisa Bayar Gaji

Ada manajemen yang kurang teliti dari penyelenggara daerah

Puluhan Pegawainya Positif COVID-19, KPK Lockdown 3 Hari
Indonesia
Puluhan Pegawainya Positif COVID-19, KPK Lockdown 3 Hari

Pegawai lembaga antikorupsi akan kembali masuk bekerja mulai Kamis (3/9)

Kepala Daerah yang Kena OTT KPK Bupati Kutai Timur Bersama Istri
Indonesia
Kepala Daerah yang Kena OTT KPK Bupati Kutai Timur Bersama Istri

Dia diamankan bersama sang istri di sebuah hotel di Jakarta.

Indonesia Sudah 3 Kali Batalkan Pemberangkatan Jamaah Haji
Indonesia
Indonesia Sudah 3 Kali Batalkan Pemberangkatan Jamaah Haji

Pembatalan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 494/2020

Nekat Merokok di Kawasan Malioboro Siap-siap Didenda Rp7,5 Juta
Indonesia
Nekat Merokok di Kawasan Malioboro Siap-siap Didenda Rp7,5 Juta

Pengunjung yang nekat melanggar ketentuan ini terancam didenda maksimal hingga Rp7,5 juta

Update Corona DKI Senin (15/6): 8.968 Positif, 4.197 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI Senin (15/6): 8.968 Positif, 4.197 Orang Sembuh

4.197 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 580 orang meninggal dunia.

 Hakim Terima Gugatan Class Action Terkait Pelanggaran Hukum Saat Banjir Jakarta
Indonesia
Hakim Terima Gugatan Class Action Terkait Pelanggaran Hukum Saat Banjir Jakarta

Dalam penetapan majelis hakim PN Jakarta Pusat yang dikepalai Panji Surono menyatakan bahwa gugatan ini sah sebagai gugatan class action karena telah memenuhi persyaratan