MA Kurangi Vonis Edhy Prabowo 4 Tahun karena Bekerja Baik Saat Jadi Menteri Terpidana mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (tengah) berjalan keluar usai menjalani sidang vonis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/7). ANTARA FOTO/ Reno Esnir

MerahPutih.com - Mahkamah Agung mengurangi vonis bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari sembilan tahun menjadi lima tahun penjara. MA beralasan Edhy sudah berbuat baik saat bekerja.

"Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai pidana yang dilakukan kepada terdakwa dan lamanya pidana tambahan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edhy Prabowo dengan penjara selama 5 tahun dengan pidana denda sebesar Rp400 juta dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," ucap Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro di Jakarta, Rabu (9/3).

Baca Juga

KPK Siap Lawan Permohonan Kasasi Edhy Prabowo

Putusan kasasi tersebut diputuskan pada 7 Maret 2022 oleh majelis kasasi yang terdiri atas Sofyan Sitompul selaku ketua majelis, Gazalba Saleh, dan Sinintha Yuliansih Sibarani masing-masing selaku anggota

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata Andi.

Lalu mengapa MA menyunat hukuman Edhy Prabowo? Majelis menilai putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta kurang mempertimbangkan dengan cermat rekam jejak Edhy selama menjabat sebagai Menteri KP.

"Terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya nelayan," demikian disebutkan hakim.

Menurut hakim, Edhy Prabowo mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Permen Kelautan dan Perikanan No 12/PERMEN-KP/2020.

"Dengan tujuan adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster guna kesejahteraan masyarakat, yaitu ingin memberdayakan nelayan karena lobster di Indonesia sangat besar," ungkap hakim.

Baca Juga

KPK Apresiasi Putusan PT DKI Perberat Hukuman Edhy Prabowo

Lebih lanjut dalam pertimbangannya, hakim kasasi menyebut Permen Kelautan dan Perikanan No 12/PERMEN-KP/2020 tersebut mensyaratkan pengekspor untuk mendapat benih bening lobster (BBL) dari nelayan kecil penangkap BBL.

"Sehingga jelas perbuatan terdakwa tersebut untuk menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan kecil," kata hakim.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan, kewajiban untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS serta pencabutan untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak selesai menjalani hukuman.

Kemudian majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 15 Juli 2021 menjatuhkan vonis yang sama dengan tuntutan yaitu 5 tahun penjara ditambah denda Rp 400 juta subisider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti dan pencabutan hak dipilih selama 2 tahun.

Namun pada 21 Oktober 2021, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Edhy menjadi 9 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS serta pencabutan untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun.

Atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut maka Edhy Prabowo mengajukan kasasi pada 18 Januari 2022.

Dalam perkara ini Edhy terbukti menerima suap senilai 77 ribu dolar AS dan Rp 24.625.587.250 dari pengusaha terkait ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur. (Pon)

Baca Juga

Hukuman Jadi 9 Tahun, Edhy Prabowo Melawan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Penanganan Gangguan Ginjal Akut pada Anak
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Penanganan Gangguan Ginjal Akut pada Anak

Merebaknya kasus ginjal akut misterius pada anak di Jakarta harus menjadi perhatian serius Pemerintah DKI Jakarta. Dari laporan Dinkes DKI, sudah ada 25 anak meninggal dunia akibat gangguan ginjal akut.

Awal Agustus, Tambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah 4 Ribu
Indonesia
Awal Agustus, Tambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah 4 Ribu

Penambahan kasus harian COVID-19 kembali terjadi memasuki bulan Agustus. Kasus baru di Indonesia pada Senin, (1/8) bertambah 3.696 kasus.

1.040 Hunian di Rusun Daan Mogot Disiapkan Jadi Tempat Isoman Pasien COVID-19
Indonesia
DPR Didorong Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
DPR Didorong Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset

UU Perampasan Aset bukan saja menjadi kepentingan PPATK

Bakal Terima Berkas Perkara, PN Jakarta Selatan Siapkan Hakim Adili Ferdy Sambo Cs
Indonesia
Bakal Terima Berkas Perkara, PN Jakarta Selatan Siapkan Hakim Adili Ferdy Sambo Cs

Kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo cs memasuki babak baru.

Peserta Musra Lebih Banyak Pilih Ganjar dan Sandi Gantikan Jokowi
Indonesia
Peserta Musra Lebih Banyak Pilih Ganjar dan Sandi Gantikan Jokowi

Kriteria merakyat cukup tinggi sebagai bagian dari penilaian terhadap seorang pemimpin di mata para peserta dengan total suara 785.

Kemendagri Kirim 3 Nama Calon Pj Gubernur DKI ke Jokowi
Indonesia
Kemendagri Kirim 3 Nama Calon Pj Gubernur DKI ke Jokowi

Benny mengungkapkan, ketiga nama tersebut telah dikirim Kemendagri ke Presiden Jokowi pada Selasa (4/10) kemarin.

Ke Jateng, Jokowi Resmikan Lumbung Pangan di Temanggung dan Wonosobo
Indonesia
Ke Jateng, Jokowi Resmikan Lumbung Pangan di Temanggung dan Wonosobo

Dari Temanggung, Jokowi bersama rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Wonosobo untuk menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang kaki lima dan warung

Dampak Gempa Magnitudo 7,4 di Laut Flores, Ratusan Rumah Rusak di NTT dan Sulsel
Indonesia
Dampak Gempa Magnitudo 7,4 di Laut Flores, Ratusan Rumah Rusak di NTT dan Sulsel

Masyarakat agar melihat kondisi rumah masing-masing. Jika terdapat kerusakan struktur seperti dinding retak terbuka, plafon atap bergeser dan tiang rumah rusak, sebaiknya jangan tinggal di rumah.

Mahasiswa Tuntut Jokowi Keluarkan Pernyataan Resmi Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden
Indonesia
Mahasiswa Tuntut Jokowi Keluarkan Pernyataan Resmi Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden

Aliansi Mahasiswa Indonesia bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melakukan demo dengan membawa sejumlah tuntutan, Kamis (21/4).