MA Korting Hukuman Dua Terpidana Korupsi Proyek e-KTP Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam NegeriSugiharto berjalan meninggalkan gedung usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) kembali memotong hukuman terpidana korupsi melalui putusan Peninjauan Kembali (PK). Kali ini, MA mengkorting hukuman dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang menjadi terpidana korupsi proyek e-KTP, Irman dan Sugiharto.

"Permohonan PK Pemohon/Terpidana Sugiharto dikabulkan oleh MA dalam tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali," kata Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Selasa (29/9).

Dalam amar putusannya, Majelis PK MA menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara terhadap Sugiharto yang merupakan mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek e-KTP.

Baca Juga

Samsat Jakarta Pusat dan Utara Terapkan Prokes, Wajib Pajak di Dalam Gedung Dibatasi

Hukuman tersebut berkurang lima tahun dari putusan Kasasi yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara terhadap Sugiharto.

Sementara hukuman Irman yang merupakan mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek e-KTP hukumannya berkurang dari semula 15 tahun penjara di tingkat kasasi menjadi 12 tahun penjara.

Meski masa hukuman pidana penjara dikurangi, Majelis PK MA tetap menjatuhkan hukuman denda terhadap Irman dan Sugiharto yakni sebesar Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan. Selain itu, Irman dan Sugiharto juga tetap dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebagaimana putusan Kasasi.

Untuk Irman, Majelis PK menjatuhkan kewajiban membayar uang pengganti sebesar USD 500 ribu dan Rp 1 miliar dikurangi uang yang telah diserahkan Irman kepada KPK sebesar USD 300 ribu subsider 5 tahun pidana. Sementara Sugiharto diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 450 ribu dan Rp 460 juta dikurangi uang yang telah disetorkan kepada KPK subsider 2 tahun penjara.

Terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun angaran 2011-2012 Irman (kanan) dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jakarta, Kamis (22/6). (ANTARA/Wahyu Putro A)
Terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun angaran 2011-2012 Irman (kanan) dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jakarta, Kamis (22/6). (ANTARA/Wahyu Putro A)

Andi Samsan menjelaskan pertimbangan Majelis PK mengabulkan permohonan PK yang diajukan Irman dan Sugiharto serta mengurangi masa hukuman keduanya. Salah satunya lantaran Irman dan Sugiharto telah ditetapkan KPK sebagai juctice collborator (JC) dalam tindak pidana korupsi sesuai keputusan Pimpinan KPK No. 670/01-55/06-2017 tanggal 12 Juni 2017.

Selain itu, keduanya juga bukan pelaku utama dan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan terkait perkara korupsi proyek e-KTP. "Sehingga Penyidik dan Penuntut Umum dapat mengungkap peran pelaku utama dan pelaku lainnya dalam perkara a quo," ujarnya.

Andi menegaskan, putusan PK Irman dan Sugiharto tersebut merupakan hasil musyawarah Majelis PK yang terdiri dari Hakim Agung Suhadi selaku Ketua Majelis PK serta Hakim Agung Krisna Harahap dan Sri Murwahyuni selaku Anggota Majelis. Putusan Majelis PK tidak bulat lantaran Hakim Agung Suhadi menyatakan dissenting opinion atau mempunyai pendapat berbeda.

Baca Juga

Nyaris 50 Orang yang Kontak dengan Menag Dites Swab, Begini Hasilnya

Suhadi menilai Irman dan Sugiharto memiliki peran penting dalam korupsi proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun karena keduanya merupakan kuasa pengguna anggaran dalam proyek e-KTP.

"Namun demikian putusan PK kedua perkara tersebut hasil musyawarah majelis hakim PK tidak bulat karena Ketua Majelis, Suhadi menyatakan dissenting opinion (DO). Suhadi menyatakan dissenting opinion karena Terpidana a'quo memiliki peran yang menentukan yaitu sebagai kuasa pengguna anggaran," kata dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dipicu Sesar Naik Mamuju, Gempa Majene Bersifat Merusak
Indonesia
Dipicu Sesar Naik Mamuju, Gempa Majene Bersifat Merusak

Gempa tektonik dengan magnitudo 5,9 mengguncang wilayah Majene Provinsi Sulawesi Barat pada Kamis (14/1) pukul 13.35.49 WIB.

Tudingan Ridwan Kamil ke Mahfud MD Dinilai Bermotif Politik
Indonesia
Tudingan Ridwan Kamil ke Mahfud MD Dinilai Bermotif Politik

"Karenanya, bisa jadi dibalik pernyataan RK terhadap Mahfud juga ada motif politik," tandasnya.

Dalam Kurun Waktu 2 Bulan, Pariwisata NTT Rugi Rp5 Miliar
Indonesia
Dalam Kurun Waktu 2 Bulan, Pariwisata NTT Rugi Rp5 Miliar

Pandemi COVID-19 membuat semua sektor usaha terutama pariwisata mengalami kerugian karena ditutup untuk dikunjungi wisatawan.

Ironi KPK Era Firli Bahuri, Kurang Personel Malah Pecat 51 Pegawai
Indonesia
Ironi KPK Era Firli Bahuri, Kurang Personel Malah Pecat 51 Pegawai

KPK sebetulnya tengah membutuhkan 100 orang tenaga baru.

KRL Bekasi-Kota Anjlok di Kampung Bandan, KCI Rekayasa Pola Perjalanan
Indonesia
KRL Bekasi-Kota Anjlok di Kampung Bandan, KCI Rekayasa Pola Perjalanan

Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Bekasi Jakarta Kota, anjlok di Stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara, pada Jumat (30/10) pukul 09.40 WIB.

Kasus Edhy Prabowo, KPK Buka Peluang Jerat PT ACK Tersangka Korporasi
Indonesia
Kasus Edhy Prabowo, KPK Buka Peluang Jerat PT ACK Tersangka Korporasi

"KPK tidak segan untuk menetapkan pihak-pihak lain sebagai tersangka dalam perkara ini termasuk tentu jika ada dugaan keterlibatan pihak korporasi," kata Ali

Kebijakan Impor Beras di Tengah Panen Raya Dinilai Tidak Tepat
Indonesia
Kebijakan Impor Beras di Tengah Panen Raya Dinilai Tidak Tepat

Sebaiknya pemerintah membantu petani untuk memperluas kapasitas penyerapan padi

11.281 Personel Gabungan Jaga Ketat Salat Idul Fitri di Jakarta
Indonesia
11.281 Personel Gabungan Jaga Ketat Salat Idul Fitri di Jakarta

Sebanyak 11.281 personel gabungan yang terdiri dari TNI-Polri dan Pemda bakal menjaga masjid dan lapangan terbuka yang mengadakan salat Idul Fitri, Kamis (13/5).

Berikut Prakiraan Cuaca Wilayah Jakarta Hari Ini
Indonesia
Berikut Prakiraan Cuaca Wilayah Jakarta Hari Ini

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksi sebanyak empat wilayah di Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga hujan petir.

Mulai Besok, KRL Layani Penumpang hingga Pukul 24.00
Indonesia
Mulai Besok, KRL Layani Penumpang hingga Pukul 24.00

"Jam operasional KRL Commuter Line mulai Senin (19/10) akan kembali normal melayani pengguna sebagaimana sebelum pandemi," ucapnya