MA Korting Hukuman Dua Terpidana Korupsi Proyek e-KTP Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam NegeriSugiharto berjalan meninggalkan gedung usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) kembali memotong hukuman terpidana korupsi melalui putusan Peninjauan Kembali (PK). Kali ini, MA mengkorting hukuman dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang menjadi terpidana korupsi proyek e-KTP, Irman dan Sugiharto.

"Permohonan PK Pemohon/Terpidana Sugiharto dikabulkan oleh MA dalam tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali," kata Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Selasa (29/9).

Dalam amar putusannya, Majelis PK MA menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara terhadap Sugiharto yang merupakan mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek e-KTP.

Baca Juga

Samsat Jakarta Pusat dan Utara Terapkan Prokes, Wajib Pajak di Dalam Gedung Dibatasi

Hukuman tersebut berkurang lima tahun dari putusan Kasasi yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara terhadap Sugiharto.

Sementara hukuman Irman yang merupakan mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek e-KTP hukumannya berkurang dari semula 15 tahun penjara di tingkat kasasi menjadi 12 tahun penjara.

Meski masa hukuman pidana penjara dikurangi, Majelis PK MA tetap menjatuhkan hukuman denda terhadap Irman dan Sugiharto yakni sebesar Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan. Selain itu, Irman dan Sugiharto juga tetap dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebagaimana putusan Kasasi.

Untuk Irman, Majelis PK menjatuhkan kewajiban membayar uang pengganti sebesar USD 500 ribu dan Rp 1 miliar dikurangi uang yang telah diserahkan Irman kepada KPK sebesar USD 300 ribu subsider 5 tahun pidana. Sementara Sugiharto diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 450 ribu dan Rp 460 juta dikurangi uang yang telah disetorkan kepada KPK subsider 2 tahun penjara.

Terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun angaran 2011-2012 Irman (kanan) dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jakarta, Kamis (22/6). (ANTARA/Wahyu Putro A)
Terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun angaran 2011-2012 Irman (kanan) dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jakarta, Kamis (22/6). (ANTARA/Wahyu Putro A)

Andi Samsan menjelaskan pertimbangan Majelis PK mengabulkan permohonan PK yang diajukan Irman dan Sugiharto serta mengurangi masa hukuman keduanya. Salah satunya lantaran Irman dan Sugiharto telah ditetapkan KPK sebagai juctice collborator (JC) dalam tindak pidana korupsi sesuai keputusan Pimpinan KPK No. 670/01-55/06-2017 tanggal 12 Juni 2017.

Selain itu, keduanya juga bukan pelaku utama dan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan terkait perkara korupsi proyek e-KTP. "Sehingga Penyidik dan Penuntut Umum dapat mengungkap peran pelaku utama dan pelaku lainnya dalam perkara a quo," ujarnya.

Andi menegaskan, putusan PK Irman dan Sugiharto tersebut merupakan hasil musyawarah Majelis PK yang terdiri dari Hakim Agung Suhadi selaku Ketua Majelis PK serta Hakim Agung Krisna Harahap dan Sri Murwahyuni selaku Anggota Majelis. Putusan Majelis PK tidak bulat lantaran Hakim Agung Suhadi menyatakan dissenting opinion atau mempunyai pendapat berbeda.

Baca Juga

Nyaris 50 Orang yang Kontak dengan Menag Dites Swab, Begini Hasilnya

Suhadi menilai Irman dan Sugiharto memiliki peran penting dalam korupsi proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun karena keduanya merupakan kuasa pengguna anggaran dalam proyek e-KTP.

"Namun demikian putusan PK kedua perkara tersebut hasil musyawarah majelis hakim PK tidak bulat karena Ketua Majelis, Suhadi menyatakan dissenting opinion (DO). Suhadi menyatakan dissenting opinion karena Terpidana a'quo memiliki peran yang menentukan yaitu sebagai kuasa pengguna anggaran," kata dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRD DKI Minta Halte TransJakarta Difasilitasi Musala dan Toilet
Indonesia
DPRD DKI Minta Halte TransJakarta Difasilitasi Musala dan Toilet

Kedua fasilitas itu sangat penting untuk kenyamanan pengguna moda transportasi Transjakarta.

Catat! Tanggal Pengoperasian Tol Layang Jakarta-Cikampek
Indonesia
Catat! Tanggal Pengoperasian Tol Layang Jakarta-Cikampek

Saat ini penyelesaian tol elevated terus dilakukan sehingga diharapkan tepat pada waktunya bisa digunakan untuk liburan Natal dan Tahun Baru.

Jelang PSBB Total, Wagub DKI Ingatkan Warga Taat Protokol Kesehatan di Masjid
Indonesia
Jelang PSBB Total, Wagub DKI Ingatkan Warga Taat Protokol Kesehatan di Masjid

Warga Jakarta harus lebih disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan di lingkungan masjid jelang diberlakukan PSBB total.

Pelarangan Renovasi Gereja di Karimun Bukti Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Kondisi Buruk
Indonesia
Pelarangan Renovasi Gereja di Karimun Bukti Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Kondisi Buruk

Kasus di Karimun menambah catatan merah kehidupan toleransi di Indonesia.

Istilah ODP dan PDP Diubah, Begini Penjelasan Jubir COVID-19
Indonesia
Istilah ODP dan PDP Diubah, Begini Penjelasan Jubir COVID-19

Menkes mengganti istilah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) dengan sejumlah definisi baru.

 Demokrat: Proses Pemilihan Wagub DKI Bikin Gaduh Ibu Kota
Indonesia
Demokrat: Proses Pemilihan Wagub DKI Bikin Gaduh Ibu Kota

"Menurut saya persoalan wagub DKI ini sudah mulai menganggu kenyamanan publik. Saya berharap Partai Gerindra dan PKS bisa segera melakukan langkah konkret menyelesaikan persoalan ini," ujar Misan

Anies tak Perlu Cabut Perda Cairkan Dana Cadangan Rp1,4 Triliun
Indonesia
Anies tak Perlu Cabut Perda Cairkan Dana Cadangan Rp1,4 Triliun

Pencairan dana cadangan tetap bisa dilakukan dengan mekanisme yang sah dalam beleid Perda Nomor 10 Tahun 1999 itu.

Aksi Heroik Bhabinkantibmas dan Babinsa Bantu Wanita Melahirkan di Semak-semak
Indonesia
Aksi Heroik Bhabinkantibmas dan Babinsa Bantu Wanita Melahirkan di Semak-semak

Hampur saja wanita itu memotong tali pusarnya menggunakan Carter berkarat

DPR Nilai Pemerintah 'Kawal' Kepulangan Djoko Tjandra ke Indonesia
Indonesia
DPR Nilai Pemerintah 'Kawal' Kepulangan Djoko Tjandra ke Indonesia

Benny mengatakan bahwa jelas sekali kronologi adanya skenario agar Djoko Tjandra bisa masuk dan lolos hingga meninggalkan Indonesia dengan aman.