MA Korting Hukuman Dua Terpidana Korupsi Proyek e-KTP Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam NegeriSugiharto berjalan meninggalkan gedung usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) kembali memotong hukuman terpidana korupsi melalui putusan Peninjauan Kembali (PK). Kali ini, MA mengkorting hukuman dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang menjadi terpidana korupsi proyek e-KTP, Irman dan Sugiharto.

"Permohonan PK Pemohon/Terpidana Sugiharto dikabulkan oleh MA dalam tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali," kata Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Selasa (29/9).

Dalam amar putusannya, Majelis PK MA menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara terhadap Sugiharto yang merupakan mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek e-KTP.

Baca Juga

Samsat Jakarta Pusat dan Utara Terapkan Prokes, Wajib Pajak di Dalam Gedung Dibatasi

Hukuman tersebut berkurang lima tahun dari putusan Kasasi yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara terhadap Sugiharto.

Sementara hukuman Irman yang merupakan mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek e-KTP hukumannya berkurang dari semula 15 tahun penjara di tingkat kasasi menjadi 12 tahun penjara.

Meski masa hukuman pidana penjara dikurangi, Majelis PK MA tetap menjatuhkan hukuman denda terhadap Irman dan Sugiharto yakni sebesar Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan. Selain itu, Irman dan Sugiharto juga tetap dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebagaimana putusan Kasasi.

Untuk Irman, Majelis PK menjatuhkan kewajiban membayar uang pengganti sebesar USD 500 ribu dan Rp 1 miliar dikurangi uang yang telah diserahkan Irman kepada KPK sebesar USD 300 ribu subsider 5 tahun pidana. Sementara Sugiharto diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 450 ribu dan Rp 460 juta dikurangi uang yang telah disetorkan kepada KPK subsider 2 tahun penjara.

Terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun angaran 2011-2012 Irman (kanan) dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jakarta, Kamis (22/6). (ANTARA/Wahyu Putro A)
Terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun angaran 2011-2012 Irman (kanan) dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jakarta, Kamis (22/6). (ANTARA/Wahyu Putro A)

Andi Samsan menjelaskan pertimbangan Majelis PK mengabulkan permohonan PK yang diajukan Irman dan Sugiharto serta mengurangi masa hukuman keduanya. Salah satunya lantaran Irman dan Sugiharto telah ditetapkan KPK sebagai juctice collborator (JC) dalam tindak pidana korupsi sesuai keputusan Pimpinan KPK No. 670/01-55/06-2017 tanggal 12 Juni 2017.

Selain itu, keduanya juga bukan pelaku utama dan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan terkait perkara korupsi proyek e-KTP. "Sehingga Penyidik dan Penuntut Umum dapat mengungkap peran pelaku utama dan pelaku lainnya dalam perkara a quo," ujarnya.

Andi menegaskan, putusan PK Irman dan Sugiharto tersebut merupakan hasil musyawarah Majelis PK yang terdiri dari Hakim Agung Suhadi selaku Ketua Majelis PK serta Hakim Agung Krisna Harahap dan Sri Murwahyuni selaku Anggota Majelis. Putusan Majelis PK tidak bulat lantaran Hakim Agung Suhadi menyatakan dissenting opinion atau mempunyai pendapat berbeda.

Baca Juga

Nyaris 50 Orang yang Kontak dengan Menag Dites Swab, Begini Hasilnya

Suhadi menilai Irman dan Sugiharto memiliki peran penting dalam korupsi proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun karena keduanya merupakan kuasa pengguna anggaran dalam proyek e-KTP.

"Namun demikian putusan PK kedua perkara tersebut hasil musyawarah majelis hakim PK tidak bulat karena Ketua Majelis, Suhadi menyatakan dissenting opinion (DO). Suhadi menyatakan dissenting opinion karena Terpidana a'quo memiliki peran yang menentukan yaitu sebagai kuasa pengguna anggaran," kata dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bupati Tangerang Minta Perusahaan di Wilayahnya Lakukan Vaksinasi Gotong Royong
Indonesia
Bupati Tangerang Minta Perusahaan di Wilayahnya Lakukan Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah menetapkan besaran harga vaksinasi gotong royong sebesar Rp879.140 per orang untuk dua kali vaksin.

KPK Tegaskan Bantahan Azis Syamsuddin Tak Pengaruhi Pembuktian Dakwaan
Indonesia
KPK Tegaskan Bantahan Azis Syamsuddin Tak Pengaruhi Pembuktian Dakwaan

KPK akan menuangkan dan merumuskan seluruh fakta-fakta sidang

Pemkot Yogyakarta Hadirkan Nuansa Sekaten Dalam Mal
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Hadirkan Nuansa Sekaten Dalam Mal

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya menghadirkan nuansa pasar sekaten di dalam sejumlah mal yang dikemas dalam sebuah event bertajuk "Sekti YK Ing Mall".

Babak Baru Seleksi KPU-Bawaslu, Calon Bakal Jalani Tes Wawancara dan Kesehatan
Indonesia
Babak Baru Seleksi KPU-Bawaslu, Calon Bakal Jalani Tes Wawancara dan Kesehatan

Setelah menggelar sejumlah rangkaian tes, tim seleksi (timsel) calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan melanjutkan ke tahap selanjutnya.

Menag Pastikan Semua Calon Haji Jalani Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Menag Pastikan Semua Calon Haji Jalani Vaksinasi COVID-19

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan semua calon haji akan menjalani suntikan vaksin COVID-19.

Ini Penyesuaian MRT Jakarta Selama PPKM Mikro
Indonesia
Ini Penyesuaian MRT Jakarta Selama PPKM Mikro

PT MRT Jakarta menyesuaikan waktu keberangkatan kereta melalui perubahan jarak antarkereta (headway) menjadi 10 menit tetap untuk seluruh jam operasional.

Ikut SOTR Saat Bulan Puasa Siap-Siap Ditindak Polisi
Indonesia
Ikut SOTR Saat Bulan Puasa Siap-Siap Ditindak Polisi

Rentan menyebabkan penularan COVID-19

DKI Jamin Stok Pangan Ramadan Aman, Harga Stabil
Indonesia
DKI Jamin Stok Pangan Ramadan Aman, Harga Stabil

Pemprov DKI bersiap untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat saat bulan puasa.

Dua Warga India yang Terlibat Mafia Karantina Kesehatan di Jakarta Ditangkap
Indonesia
Dua Warga India yang Terlibat Mafia Karantina Kesehatan di Jakarta Ditangkap

Dalam kasus ini lima warga negara India berinisial SR, CM, KM, PN dan SD telah ditangkap

Kata Dewas Soal Dugaan Maladministrasi TWK Pegawai KPK
Indonesia
Kata Dewas Soal Dugaan Maladministrasi TWK Pegawai KPK

Dewas juga tidak tahu masalah itu