MA Kembali Sunat Hukuman Terpidana Korupsi Eks Legislator PKB mantan anggota DPR dari Fraksi PKB, Musa Zainuddin (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) kembali memotong hukuman terpidana korupsi. Kali ini, MA mengkorting hukuman mantan anggota DPR dari Fraksi PKB, Musa Zainuddin dari 9 tahun pidana penjara menjadi 6 tahun pidana penjara.

MA mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Musa Zainuddin terkait kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).

Baca Juga:

Kejagung Tunda Proses Hukum Paslon yang Maju Pilkada 2020

Putusan tersebut diputuskan Majelis PK MA yang terdiri dari Andi Samsan Nganro selaku Ketua Majelis serta Leopold Luhut Hutagalung dan Gazalba Saleh selaku Hakim Anggota pada 30 Juli 2020.

Andi Samsan yang juga Jubir MA menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan PK yang diajukan Musa Zainuddin. Majelis PK menilai judex facti atau Pengadilan Tipikor Jakarta telah keliru memahami dan memposisikan peran Musa Zainuddin dalam perkara suap tersebut.

Setelah mempelajari permohonan PK Musa dan mempelajari pendapat atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan putusan yang dimohonkan PK, maka MA dalam tingkat peninjauan kembali berpendapat Musa bukan pengusul program aspirasi/optimalisasi ke dalam Rencana Kerja Kementerian PUPR.

Pengadilan Tipikor, Jakarta. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

"Terpidana sejatinya bukan pelaku aktif, melainkan hanya menggantikan dan melanjutkan kesepakatan mengenai proyek dana aspirasi milik M. Toha sebagai Kapoksi (Ketua Kelompok Fraksi) PKB di Komisi V DPR sebesar Rp 200 Milyar di BPJN IX Maluku dan Maluku Utara. Begitu pula penentuan fee sebesar 8 persen bukan permintaan Terpidana melainkan sudah merupakan standar yang ditentukan oleh saksi Abdul Hoir," kata Andi Samsan saat dikonfirmasi, Jumat (18/9).

Dengan demikian, meski terbukti bersalah secara bersama-sama menerima suap sebesar Rp 7 miliar dari Abdul Khoir selaku Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir dan Komisaris Utama PT Cahayamas Perkasa So Kok Seng alias Tan Frenky Tanaya alias Aseng sebagaimana dakwaan Alternatif-Kesatu, MA berpendapat hukuman 9 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta menimbulkan disparitas pemidanaan. Terutama jika dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Abdul Khoir selama dua tahun 6 bulan.

"Padahal justru yang lebih berperan aktif dan signifikan terjadinya tindak pidana korupsi (suap) ini adalah saksi atau terdakwa Abdul Hoir, Amran Hi Mustary dan Jailani," ujarnya.

Baca Juga:

Diminta Keluarga Jaga Etika, Paman Menantu Jokowi Mundur dari Pilkada Tapanuli Selatan

Pertimbangan tersebut menjadi alasan atau keadaan yang meringankan Musa. Untuk itu, Majelis PK MA mengurangi hukuman Musa dari semula 9 tahun menjadi 6 tahun pidana.

"Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana perlu diperbaiki dan pidana yang ditetapkan dinilai sudah tepat, adil dan proporsional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, MA mengabulkan permohonan PK Pemohon/Terpidana dan membatalkan putusan judex facti kemudian mengadili kembali," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 BI Catat Uang Beredar Naik 11,5 Persen
Indonesia
BI Catat Uang Beredar Naik 11,5 Persen

Erwin memastikan jika kontraksi pertumbuhan kredit mulai membaik, atau tercatat sebesar minus 2,4 persen (yoy) pada April 2021.

PT KAI Keluarkan Aturan Anyar Syarat Naik Kereta Jarak Jauh
Indonesia
PT KAI Keluarkan Aturan Anyar Syarat Naik Kereta Jarak Jauh

Pelanggan juga tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon atau secara langsung selama perjalanan

DPRD Minta Anies Genjot PAD di Tengah Lemahnya Ekonomi akibat COVID-19
Indonesia
DPRD Minta Anies Genjot PAD di Tengah Lemahnya Ekonomi akibat COVID-19

Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Bapenda untuk mengoptimalkan PAD di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Pasien Wisma Atlet Melonjak Drastis, Jakarta Perbanyak Tes PCR
Indonesia
Pasien Wisma Atlet Melonjak Drastis, Jakarta Perbanyak Tes PCR

Tes PCR di Jakarta dilakukan melalui kolaborasi 54 Laboratorium Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, BUMN, dan swasta.

Tak Ditahan, Ketua FPI dan Panglima Laskar LPI Wajib Lapor Dua Kali Sepekan
Indonesia
Tak Ditahan, Ketua FPI dan Panglima Laskar LPI Wajib Lapor Dua Kali Sepekan

Mereka juga bakal menjalani pemeriksaan lagi jika diperlukan penyidik

BNPT Sebut Aksi Terorisme dan Radikalisme di Jawa Tengah Perlu Diredam
Indonesia
BNPT Sebut Aksi Terorisme dan Radikalisme di Jawa Tengah Perlu Diredam

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menerangkan, untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya kerja sama dari berbagai lini sektor.

Strategi Wishnutama Pulihkan Pariwisata di 2021
Indonesia
Strategi Wishnutama Pulihkan Pariwisata di 2021

Menparekraf bakal menekankan peningkatan pada 2P yaitu Promosi dan Partisipasi pelaku usaha swasta dan melalukan pendekatan storynomics tourism.

Dewas KPK Masih Pelajari Laporan ICW Soal Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Indonesia
Dewas KPK Masih Pelajari Laporan ICW Soal Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Firli berkukuh mengambil alih penanganan kasus yang saat itu dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud)

Kapolda Fadil Perintahkan Operasi Penindakan Knalpot Bising di Jakarta
Indonesia
Kapolda Fadil Perintahkan Operasi Penindakan Knalpot Bising di Jakarta

Satlantas Jakarta Pusat terus menggelar Operasi Penindakan terhadap pengguna knalpot racing atau Brong. Operasi tersebut dilakukan pada Sabtu (20/3) malam di sekitar kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

39 Santri Ponpes Al-Quraniy Azzayadiy Positif COVID-19
Indonesia
39 Santri Ponpes Al-Quraniy Azzayadiy Positif COVID-19

Klaster ponpes tersebut merupakan yang kedua kalinya ditemukan di Solo