MA Diminta Konsisten Memutus Kasus Korupsi Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Foto: ANTARA

Merahputih.com - Mahkamah Agung (MA) diminta konsisten dalam memutus kasus korupsi. Hampir semua perkara tindak pidana korupsi berlanjut ke upaya hukum banding dan kasasi, bahkan sampai peninjauan kembali.

"Dalam kaitannya dengan soal konsistensi ini, kami berharap sebenarnya bahwa ada sikap konsisten nanti pada tingkat Mahkamah Agung," tutur Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam sosialisasi publik Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 secara daring di Jakarta, Kamis (3/12).

Baca Juga

KPK-BPK Diminta Audit Investigasi Pengelolaan Pulau Wisata Gili Trawangan

Hal itu disampaikan terkait tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 untuk memastikan hakim yang melalui tahapan sama, konsisten dalam menentukan berat ringannya pidana. Perma tersebut dibuat lantaran sebelumnya terdapat disparitas penjatuhan hukuman untuk tidak pidana korupsi.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj

Peraturan itu ditetapkan dengan pertimbangan penjatuhan pidana harus memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan serta menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa.

KPK sebelumnya membeberkan daftar 20 koruptor yang menerima pengurangan hukuman dari Mahkamah Agung melalui putusan peninjauan kembali sepanjang 2019-2020.

Baca Juga

KPK Tahan Bekas Anggota BPK Rizal Djalil

Sementara berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2007 sampai 2018, setidaknya 101 terpidana koruptor dibebaskan Mahkamah Agung. Sementara perkara yang ditangani KPK sepanjang 2017-2020 terdapat 20 terpidana yang dikabulkan PK-nya. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Novel Baswedan Cs Laporkan Pimpinan KPK ke Komnas HAM
Indonesia
Novel Baswedan Cs Laporkan Pimpinan KPK ke Komnas HAM

Perwakilan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) melaporkan pimpinannya ke Komnas HAM.

PWI Peringatkan Intimidasi dan Kekerasan Terhadap Pers adalah Perbuatan Pidana
Indonesia
PWI Peringatkan Intimidasi dan Kekerasan Terhadap Pers adalah Perbuatan Pidana

Dengan begitu, semua pihak, termasuk petugas kepolisian juga harus menghormati ketentuan-ketentuan dalam UU Pers.

Masyarakat Keluhkan Masker Hingga Hand Sinitizer yang Langka
Indonesia
Masyarakat Keluhkan Masker Hingga Hand Sinitizer yang Langka

YLKI juga menerima aduan di bidang lainnya

4.370 Pasien COVID Jalani Perawatan di Wisma Atlet
Indonesia
4.370 Pasien COVID Jalani Perawatan di Wisma Atlet

Sementara, pasien flat isolasi mandiri yang berada di tower 4 dan 5 berjumlah 1.972 orang

Pemda DIY Tidak Larang Salat Tarawih di Zona Merah
Indonesia
Pemda DIY Tidak Larang Salat Tarawih di Zona Merah

Jumlah jamaah di zona merah dibatasi maksimal 25 persen dari kapasitas masjid. Sementara di zona lain jumlah jamaah dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas tempat ibadah.

Jokowi Ingin PPKM Mikro Diperkuat Pasca Lebaran
Indonesia
Jokowi Ingin PPKM Mikro Diperkuat Pasca Lebaran

Tingkat kesembuhan kasus COVID-19 nasional 92 persen

Pengelola Bioskop Ajukan Proposal, Pemprov DKI: XXI Belum Revisi Protokol Kesehatan
Indonesia
Pengelola Bioskop Ajukan Proposal, Pemprov DKI: XXI Belum Revisi Protokol Kesehatan

Proposal itu diajukan oleh mereka pada 3 September 2020 lalu. Proposal tersebut nantinya akan dibahas terlebih dahulu oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DKI Jakarta.

Disuntik Vaksin COVID-19, Ariel Noah: Saya Ingin Pandemi Ini Selesai
Indonesia
Disuntik Vaksin COVID-19, Ariel Noah: Saya Ingin Pandemi Ini Selesai

Kondisi tak normal tersebut menjadi alasan bagi Ariel Noah untuk ikut disuntik vaksin COVID-19.

Presiden Jokowi Minta Skema Perlindungan Sosial Tepat Sasaran
Indonesia
Presiden Jokowi Minta Skema Perlindungan Sosial Tepat Sasaran

"Dalam jangka pendek, semua skema program berkaitan dengan jaring perlindungan sosial seperti PKH, bansos tunai, BLT desa, betul-betul harus dipastikan berjalan efektif," ujarnya

Anak Buah Anies Bangun 9 RTH, Kucuran Anggaran Capai Rp23 Miliar
Indonesia
Anak Buah Anies Bangun 9 RTH, Kucuran Anggaran Capai Rp23 Miliar

Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memaksimalkan pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau (RTH) di sembilan tempat pemakaman umum (TPU).