MA Diminta Gugurkan PK Djoko Tjandra Sidang PK Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (20/7/2020). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj)

MerahPutih.com - Koalisi Pemantau Peradilan meminta Mahkamah Agung (MA) mengugurkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh buronan Kejaksaan Agung, Djoko Tjandra.

"Saya minta MA menggugurkan proses hukum yang dilakukan Djoko Tjandra. Saya minta dengan sangat," kata Koordinator Publik Interest Lawyer Network (PILNET) Indonesia Erwin Natosmal Oemar, dalam diskusi webinar, Minggu (26/7) kemarin.

Baca Juga:

DPR Diminta Gunakan Hak Angket dalam Kasus Djoko Tjandra

Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun, yang menjadi bagian dari koalisi menyadari bahwa upaya hukum peninjauan kembali merupakan hak para tersangka.

Namun, ia menjelaskan dalam sistem hukum dikenal asas iktikad baik. Djoko Tjandra, kata dia, tidak memiliki hal tersebut.

"Apa iktikad baiknya? Tentu saja menjalankan putusannya. Masih ada 2 tahun putusan 2009, kemudian 2012 sudah ada peninjauan kembali yang pada intinya semua putusan dikeluarkan bahwa Djoko Tjandra harus dihukum 2 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp546 miliar," kata Tama.

Djoko Tjandra. Foto: ANTARA
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Sidang peninjauan kembali yang diajukan Djoko Tjandra diketahui masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah tiga kali persidangan ditunda lantaran Djoko Tjandra selalu mangkir. Ia beralasan bahwa kondisi kesehatannya menurun dan tengah berada di Kuala Lumpur, Malaysia.

Teranyar, Djoko Tjandra meminta sidang peninjauan kembali dilakukan secara virtual. Namun, hal tersebut mendapat penolakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Mereka tetap meminta Djoko Tjandra hadir secara langsung dalam persidangan.

Hal tersebut sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 dan Pasal 265 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Isi pendapat jelas sesuai SEMA Nomor 1/2012, pemeriksaan permohonan PK di Pengadilan Negeri wajib dihadiri terpidana," tegas Jaksa Ridwan usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/7).

Baca Juga:

LPSK: Djoko Tjandra Harus Segera Ditangkap dan Dipulangkan

Djoko Tjandra sebelumnya divonis bebas karena tindakannya dalam kasus Bank Bali bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perdata. Delapan tahun usai vonis bebas, Kejaksaan Agung mengajukan PK atas putusan bebas Djoko Tjandra ke Mahkamah Agung (MA) pada 2008 lalu.

MA menerima PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim menyatakan Djoko Tjandra bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Selain itu, uang miliknya di Bank Bali sebesar Rp546,166 miliar dirampas untuk negara.

Namun, sehari sebelum vonis tersebut, Djoko Tjandra berhasil melarikan diri. Sejumlah pihak menduga Djoko Tjandra berada di Papua Nugini. Ia lantas ditetapkan sebagai buron. (Pon)

Baca Juga:

Bareskrim Surati Imigrasi Minta Pengacara Djoko Tjandra Dicekal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pembuat Soal Ujian 'Anies Diejek Mega' Minta Maaf, Mengaku Khilaf
Indonesia
Pembuat Soal Ujian 'Anies Diejek Mega' Minta Maaf, Mengaku Khilaf

Ia juga menyampaikan maaf pada Gubernur Anies Baswedan

Persediaan Bahan Makanan di Distrik Beoga Hanya Cukup Tiga Hari
Indonesia
Persediaan Bahan Makanan di Distrik Beoga Hanya Cukup Tiga Hari

Persediaan bahan makanan di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua saat ini hanya mencukupi untuk kebutuhan tiga hingga empat hari ke depan.

Jokowi Kecam Macron, PKS: Sudah Selayaknya Suarakan Kemarahan Umat Islam Indonesia
Indonesia
Jokowi Kecam Macron, PKS: Sudah Selayaknya Suarakan Kemarahan Umat Islam Indonesia

Dia mengatakan, Jokowi sebagai Presiden dari negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya menyuarakan kemarahan umat Islam Indonesia.

Mahfud MD Harusnya Perkuat Koordinasi Bukan Aktifkan Tim "Gagal" yang Sudah Almarhum
Indonesia
Mahfud MD Harusnya Perkuat Koordinasi Bukan Aktifkan Tim "Gagal" yang Sudah Almarhum

Nawawi pun mengingatkan Mahfud untuk fokus pada memperkuat sinergitas antar lembaga.

Pesan Natal Jokowi: Pandemi Memberi Banyak Pelajaran
Indonesia
Pesan Natal Jokowi: Pandemi Memberi Banyak Pelajaran

"Pandemi telah mengubah banyak hal dan memberi banyak pelajaran," tegasnya.

KPK Usut Kasus Pemerasan yang Diduga Dilakukan Oknum Penyidik dari Kepolisian
Indonesia
KPK Usut Kasus Pemerasan yang Diduga Dilakukan Oknum Penyidik dari Kepolisian

Oknum penyidik yang berasal dari Kepolisian itu diduga meminta uang Rp1,5 miliar ke Bupati Tanjungbalai H.M Syahrial dengan iming-iming akan menghentikan kasusnya.

Volume Sampah DKI Jakarta di Hari Pertama Lebaran Lebih dari 2 Ton
Indonesia
Volume Sampah DKI Jakarta di Hari Pertama Lebaran Lebih dari 2 Ton

Pada H-1 Lebaran tahun ini total sampah mencapai 8.713 ton dengan pengangkutan menuju TPST Bantar Gebang 1.580 rit truk sam

Kematian akibat COVID-19 Lebih 900.000 Jiwa
Dunia
Kematian akibat COVID-19 Lebih 900.000 Jiwa

Amerika Serikat masih menjadi negara di dunia yang paling parah dilanda virus corona.

BMKG: Belum Ada Laporan Kerusakan Akibat Gempa di Sukabumi
Indonesia
BMKG: Belum Ada Laporan Kerusakan Akibat Gempa di Sukabumi

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut," urainya

Satgas Janji Berikan Informasi Akurat Soal Vaksin COVID-19
Indonesia
Satgas Janji Berikan Informasi Akurat Soal Vaksin COVID-19

Satgas Penanganan COVID-19 berharap masyarakat tidak berspekulasi terkait uji klinis dan berkembangnya informasi tidak resmi terkait harga vaksin COVID-19.