MA Diminta Gugurkan PK Djoko Tjandra Sidang PK Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (20/7/2020). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj)

MerahPutih.com - Koalisi Pemantau Peradilan meminta Mahkamah Agung (MA) mengugurkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh buronan Kejaksaan Agung, Djoko Tjandra.

"Saya minta MA menggugurkan proses hukum yang dilakukan Djoko Tjandra. Saya minta dengan sangat," kata Koordinator Publik Interest Lawyer Network (PILNET) Indonesia Erwin Natosmal Oemar, dalam diskusi webinar, Minggu (26/7) kemarin.

Baca Juga:

DPR Diminta Gunakan Hak Angket dalam Kasus Djoko Tjandra

Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun, yang menjadi bagian dari koalisi menyadari bahwa upaya hukum peninjauan kembali merupakan hak para tersangka.

Namun, ia menjelaskan dalam sistem hukum dikenal asas iktikad baik. Djoko Tjandra, kata dia, tidak memiliki hal tersebut.

"Apa iktikad baiknya? Tentu saja menjalankan putusannya. Masih ada 2 tahun putusan 2009, kemudian 2012 sudah ada peninjauan kembali yang pada intinya semua putusan dikeluarkan bahwa Djoko Tjandra harus dihukum 2 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp546 miliar," kata Tama.

Djoko Tjandra. Foto: ANTARA
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Sidang peninjauan kembali yang diajukan Djoko Tjandra diketahui masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah tiga kali persidangan ditunda lantaran Djoko Tjandra selalu mangkir. Ia beralasan bahwa kondisi kesehatannya menurun dan tengah berada di Kuala Lumpur, Malaysia.

Teranyar, Djoko Tjandra meminta sidang peninjauan kembali dilakukan secara virtual. Namun, hal tersebut mendapat penolakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Mereka tetap meminta Djoko Tjandra hadir secara langsung dalam persidangan.

Hal tersebut sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 dan Pasal 265 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Isi pendapat jelas sesuai SEMA Nomor 1/2012, pemeriksaan permohonan PK di Pengadilan Negeri wajib dihadiri terpidana," tegas Jaksa Ridwan usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/7).

Baca Juga:

LPSK: Djoko Tjandra Harus Segera Ditangkap dan Dipulangkan

Djoko Tjandra sebelumnya divonis bebas karena tindakannya dalam kasus Bank Bali bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perdata. Delapan tahun usai vonis bebas, Kejaksaan Agung mengajukan PK atas putusan bebas Djoko Tjandra ke Mahkamah Agung (MA) pada 2008 lalu.

MA menerima PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim menyatakan Djoko Tjandra bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Selain itu, uang miliknya di Bank Bali sebesar Rp546,166 miliar dirampas untuk negara.

Namun, sehari sebelum vonis tersebut, Djoko Tjandra berhasil melarikan diri. Sejumlah pihak menduga Djoko Tjandra berada di Papua Nugini. Ia lantas ditetapkan sebagai buron. (Pon)

Baca Juga:

Bareskrim Surati Imigrasi Minta Pengacara Djoko Tjandra Dicekal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kendaraan Tanpa 'Surat Sakti' yang Coba Masuk DKI Terus Meningkat, Tembus 3.000 Unit
Indonesia
Kendaraan Tanpa 'Surat Sakti' yang Coba Masuk DKI Terus Meningkat, Tembus 3.000 Unit

9 titik pos pemeriksaan SIKM di wilayah Jakarta merupakan penyekatan lapis pertama

Listyo Jadi Kapolri, Bagaimana Nasib Penegakan Hukum di Bareskrim?
Indonesia
Listyo Jadi Kapolri, Bagaimana Nasib Penegakan Hukum di Bareskrim?

Dewan kepangkatan tingkat tinggi (Wanjakti) nanti akan ada prosesnya

Wali Kota Solo Larang Perayaan Natal dan Tahun Baru di Luar Rumah
Indonesia
Wali Kota Solo Larang Perayaan Natal dan Tahun Baru di Luar Rumah

Pelarangan tersebut mengacu pada tingginya angka kasus COVID-19 Solo yang saat ini mencapai 3.509 kasus.

Kecam Parodi Lagu Indonesia Raya, La Nyalla: Injak-injak Harga Diri RI
Indonesia
Kecam Parodi Lagu Indonesia Raya, La Nyalla: Injak-injak Harga Diri RI

Senator asal Dapil Jawa Timur itu pun meminta pemerintah mengirimkan nota keberatan kepada pihak Malaysia. La Nyalla menyebut, Malaysia juga harus melakukan penyelidikan mengingat pelaku membawa atribut negeri jiran.

Ulah Stafsus Milenial Jokowi Bisa Berujung Pelanggaran Hukum
Indonesia
Ulah Stafsus Milenial Jokowi Bisa Berujung Pelanggaran Hukum

Jerry menyebut bahwa tindakan Andi sangat maladministrasi dan berpotensi terjadi tindak pidana korupsi di dalamnya.

KAI DAOP 6 Batalkan 10 Perjalanan KA Bandara YIA
Indonesia
KAI DAOP 6 Batalkan 10 Perjalanan KA Bandara YIA

"Jumlah penumpang turun hingga 60 persen. Kami terpaksa melakukan tindakan pembatalan sebagian perjalanan," kata Eko

PMI Jabodetabek Siagakan Personel Bantu Evakuasi
Indonesia
PMI Jabodetabek Siagakan Personel Bantu Evakuasi

PMI juga sedang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Bulog Serap 700 Ribu Ton Gabah Petani
Indonesia
Bulog Serap 700 Ribu Ton Gabah Petani

Target pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2020 sebanyak 1,4 juta ton setara beras. Jumlah tersebut sudah diperhitungkan secara matang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ini Kandungan Jamu Herbal Hadi Pranoto yang Disebut Bisa Sembuhkan COVID-19
Indonesia
Ini Kandungan Jamu Herbal Hadi Pranoto yang Disebut Bisa Sembuhkan COVID-19

Kandungan jamu herbal yang dikonsuminya ini terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang ditemukan di Indonesia.

Jenazah Wakil Jaksa Agung yang Tewas akibat Kecelakaan Bakal Dimakamkan Esok
Indonesia
Jenazah Wakil Jaksa Agung yang Tewas akibat Kecelakaan Bakal Dimakamkan Esok

Jenazah Arminsyah kini disemayamkan di rumah duka, di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan.