MA Berhentikan Sementara Hakim dan Panitera Terjaring OTT KPK Hakim di PN Surabaya. (Foto: Budi Lentera)

MerahPutih.com - Hakim berinisial IT dan panitera pengganti H yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya karena terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diberhentikan MA.

"Dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah, yang bersangkutan berhentikan sementara sebagai hakim dan panitera pengganti," kata Juru Bicara MA Hakim Agung Andi Samsan Nganro melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (21/1).

Baca Juga:

KPK Turut Ciduk Pengusaha dalam OTT di Surabaya

Badan Pengawasan MA mengirim tim untuk memeriksa dan memastikan apakah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan pengawasan dan pembinaan.

Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Di saat bersamaan, MA mendukung langkah-langkah KPK dalam melakukan penegakan hukum, termasuk OTT. Untuk itu MA berterima kasih dan mengapresiasi langkah lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi.

"OTT ini terjadi atas kerja sama Mahkamah Agung dengan KPK," ucap Andi.

Ia menambahkan, MA telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan integritas aparatur peradilan melalui pembinaan secara terus menerus dan berjenjang.

"Termasuk pula pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Itong Isnaeni Hidayat Hakim yang Terjaring OTT KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Densus 88 Turun Tangan Selidiki Dugaan Baiat NII Terhadap Anak-Anak di Garut
Indonesia
Densus 88 Turun Tangan Selidiki Dugaan Baiat NII Terhadap Anak-Anak di Garut

Densus sedang mengumpulkan informasi yang lebih detail

Gus Yahya Yakin Kasus Desa Wadas Bisa Diselesaikan
Indonesia
Gus Yahya Yakin Kasus Desa Wadas Bisa Diselesaikan

"Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik; dan kalau saya pribadi sangat yakin bahwa ini bisa diselesaikan," kata Gus Yahya.

Ridwan Kamil Pastikan RSUD di Jawa Barat Siap Lakukan Vaksinasi Booster
Indonesia
Ridwan Kamil Pastikan RSUD di Jawa Barat Siap Lakukan Vaksinasi Booster

"Kita monitor fatalitasnya yang memang menurut kajiannya Omicron ini fatalitas dan hospitalisasinya rendah," tuturnya.

Kader Gerindra Cari Kesempatan Baik Laporkan Dinamika Partai ke Prabowo
Indonesia
Vaksinasi Capai 58 Persen, Penambahan COVID-19 628 Kasus
Indonesia
Vaksinasi Capai 58 Persen, Penambahan COVID-19 628 Kasus

Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia kini mencapai 4.246.802.

Setelah Bayar Pakai Sampah, Naik Suroboyo Bus Kini Tapping Uang Elektronik
Indonesia
Setelah Bayar Pakai Sampah, Naik Suroboyo Bus Kini Tapping Uang Elektronik

"Kami juga mendukung program Bank Indonesia (BI) yakni Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan juga pembayaran semacam ini sangat cocok di tengah pandemi ini, karena tidak ada proses bersentuhan yang bisa memicu tersebarnya COVID-19,” imbuh Irvan.

Setelah Lebaran, Jokowi Temui Elon Musk di Markas SpaceX
Indonesia
Setelah Lebaran, Jokowi Temui Elon Musk di Markas SpaceX

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Kepala Negara dijadwalkan bertemu pendiri Tesla pada 14 Mei mendatang.

Pemkot Yogyakarta Terapkan Syarat Masuk Bus Pariwisata
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Terapkan Syarat Masuk Bus Pariwisata

Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan sejumlah persyaratan masuk yang wajib dipenuhi oleh bus pariwisata.

Ketua DPR Minta Anggaran COVID-19 Digunakan untuk Perlindungan Anak
Indonesia
Ketua DPR Minta Anggaran COVID-19 Digunakan untuk Perlindungan Anak

Ketua DPR RI Puan Maharani terus mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja anggaran penanganan COVID-19. Belanja tersebut salah satunya harus dipergunakan untuk perlindungan anak-anak Indonesia yang terdampak pandemi.