MA Bebaskan Eks Petinggi OJK dalam Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya Terdakwa mantan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk membebaskan eks Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fakhri Hilmi dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Fakhri sebelumnya divonis delapan tahun penjara dalam kasus tersebut.

“Menyatakan terdakwa Fakhri Hilmi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Membebaskan terdakwa Fakhri Hilmi oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum,” kata Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, Kamis (7/4).

Baca Juga

Kejar Duit Pengganti Rp 6,07 Triliun, Kejagung Terus Sita Harta Terpidana Jiwasraya

Vonis bebas tersebut ditetapkan oleh Ketua Majelis Desnayeti dengan Hakim Anggota I, Soesilo dan Hakim Anggota II, Agus Yunianto. MA juga turut memulihkan hak Fakhri dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya.

Majelis Hakim memandang atas dasar Peraturan OJK Nomor 12/PDK.02/2014, Fakhri sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A sudah melaksanakan tugas dan kewenangan jabatannya sesuai SOP yang berlaku di aturan tersebut. Atas dasar itu, Fakhri dinyatakan tidak terbukti melakukan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi.

“Namun adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung yaitu Dr Agus Yunianto SH MH.yang menyatakan terdakwa (Fakhri Hilmi) terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” ujar Andi.

Baca Juga

Babak Baru Pembayaran Polis Jiwasraya

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Fakhri Hilmi sebagai tersangka karena pejabat OJK tersebut diduga mengetahui adanya penyimpangan atas transaksi milik Jiwasraya, namun tidak memberikan sanksi apa-apa.

Kondisi itu terjadi lantaran diduga telah terdapat kesepakatan dengan Erry Firmansyah dan Joko Hartono Tirto yang kini berstatus terpidana.

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemudian menyatakan Fakhri Hilmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perkara tersebut. Pada 17 Juni 2021, dia divonis pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Namun demikian, hukuman terhadap Fakhri diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pada 27 September 2021, dia divonis dengan pidana penjara selama delapan tahun serta denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. (Pon)

Baca Juga

Kasus Jiwasraya, Sinarmas Asset Management Dituntut Bayar Denda Rp 74,9 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Personel Polda Metro Diminta Mewawas Diri Sebelum Tertibkan Masyarakat
Indonesia
Personel Polda Metro Diminta Mewawas Diri Sebelum Tertibkan Masyarakat

Operasi Zebra Jaya 2021 digelar untuk meningkatkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat

Merasakan Geliat MotoGP di Bandara Internasional Lombok
Indonesia
Merasakan Geliat MotoGP di Bandara Internasional Lombok

Para pengunjung yang sebagian besar adalah penikmat balapan kuda besi paling bergengsi di dunia itu, disambut tari-tarian dan musik tradisional Lombok di bandara.

Wagub Dorong Organisasi Pariwisata Tingkatkan Kolaborasi Wujudkan Jakarta Mengglobal
Indonesia
Wagub Dorong Organisasi Pariwisata Tingkatkan Kolaborasi Wujudkan Jakarta Mengglobal

Pembangunan dunia pariwisata memerlukan kolaborasi antar-pelaku usaha sektor tersebut.

[HOAKS atau FAKTA]: Berbagai Negara Hilangkan Prosedur Penanganan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Berbagai Negara Hilangkan Prosedur Penanganan COVID-19

Dalam merayakan Imlek. Pemerintah setempat mengimbau agar dirayakan secara virtual.

Menkominfo dan Dewan Pers Bahas Regulasi Hak Penerbit
Indonesia
Menkominfo dan Dewan Pers Bahas Regulasi Hak Penerbit

Dalam pertemuan itu, Menkominfo Johnny G. Plate mengajak semua pihak untuk meningkatkan kerja sama penyiapan regulasi hak penerbit untuk menghadirkan konvergensi industri media di Indonesia.

Disdukcapil DKI Sebut 959 Warga DKI Ganti KTP Imbas Perubahan Nama Jalan
Indonesia
Disdukcapil DKI Sebut 959 Warga DKI Ganti KTP Imbas Perubahan Nama Jalan

Disdukcapil Jakarta mencatat 959 warga dari 2.909 orang yang menyesuaikan data kependudukan setelah perubahan nama jalan.

PDIP Terima Dana Parpol Rp 27 Miliar dari Pemerintah
Indonesia
PDIP Terima Dana Parpol Rp 27 Miliar dari Pemerintah

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menyerahkan dana partai politik dari pemerintah kepada PDI Perjuangan (PDIP) sebesar Rp 27 miliar.

KCR 60 Meter Diluncurkan, Siap Kejar Cita-Cita Jadi Tuan di Darat, Laut dan Udara Sendiri
Indonesia
KCR 60 Meter Diluncurkan, Siap Kejar Cita-Cita Jadi Tuan di Darat, Laut dan Udara Sendiri

Kapal KCR 60 Meter kelima ini memiliki panjang 60 meter dan lebar 8,10 meter

Mensesneg Sudah Mengirim Surpres Pengganti Pimpinan KPK Lili Pintauli ke DPR RI
Indonesia
Mensesneg Sudah Mengirim Surpres Pengganti Pimpinan KPK Lili Pintauli ke DPR RI

Surat presiden (Supres) terkait pengganti Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah dikirim oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno ke DPR RI.

Seluruh Lembaga Pemerintah Dilarang Rekrut Tenaga Honorer
Indonesia
Seluruh Lembaga Pemerintah Dilarang Rekrut Tenaga Honorer

Pemerintah menargetkan tenaga honorer bisa selesai di 2023, seperti diatur di PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.