MA Batalkan PP Pengetatan Remisi Koruptor Gedung Mahkamah Agung Indonesia. - Dok. Istimewa

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) mencabut dan membatalkan Pengaturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. PP tersebut mengatur pengetatan remisi bagi pelaku korupsi, terorisme dan narkoba.

Dalam PP tersebut, koruptor, pelaku teror dan pelaku narkoba sebelumnya bisa mendapatkan remisi dengan syarat lebih ketat dibandingkan napi lainnya.

Baca Juga

24 Nama Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Tahap Ketiga

"Putusan kabul HUM (hak uji materiil)," dikutip dari laman Mahkamah Agung (MA), Jumat (29/10).

Judicial review ini dilakukan oleh Subowo dan empat rekannya, yakni warga binaan yang sedang menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Gedung Mahkamah Agung (mahkamahagung.go.id)

Putusan JR MA ini diketok oleh ketua majelis Supandi dengan anggota majelis Yodi Martono Wahyunandi dan Is Sudaryono. Putusan ini dilakukan tanggal 28 Oktober 2021 dan dicatat panitera pengganti Dewi Asimah.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan narapidana bukan hanya objek, tetapi juga subjek, yang tidak berbeda dengan manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan yang dapat dikenai pidana sehingga tidak harus diberantas. Namun yang harus diberantas yaitu faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Baca Juga

KY Bantah Minta Pungutan ke Calon Hakim Agung Jelang Lebaran

Majelis menimbang, sejatinya hak mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali. Yang artinya berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapat haknya secara sama, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Terkait Kasus Bupati Probolinggo
Indonesia
KPK Periksa Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Terkait Kasus Bupati Probolinggo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Adriano, dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan gratifikasi.

Mobil Tertabrak KRL di Citayam Berhasil Dievakuasi
Indonesia
Mobil Tertabrak KRL di Citayam Berhasil Dievakuasi

Jadwal perjalanan KRL relasi Bogor-Jakarta Kota dan sebaliknya sempat terganggu siang tadi, Rabu (20/4). Pasalnya tejadi peristiwa mobil tertabrak KRL Commuter Line di antara Stasiun Depok dan Stasiun Citayam.

Gubes IPB Ingatkan Ketidakstabilan Sosial Politik Akibat Lonjakan Harga
Indonesia
Gubes IPB Ingatkan Ketidakstabilan Sosial Politik Akibat Lonjakan Harga

Pemerintah seharusnya dapat mengubah masalah melambungnya harga-harga komoditas pangan tersebut menjadi peluang meraih pendapatan yang signifikan.

PPKM Tak Akan Dihentikan meski Boleh Buka Masker di Ruang Terbuka
Indonesia
PPKM Tak Akan Dihentikan meski Boleh Buka Masker di Ruang Terbuka

Pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka ternyata tak berpengaruh terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Jadwal dan Komposisi Hakim Sidang Ferdy Sambo Cs, Dimulai 17 Oktober 2022
Indonesia
Jadwal dan Komposisi Hakim Sidang Ferdy Sambo Cs, Dimulai 17 Oktober 2022

Penyidik Bareskrim Polri melimpahkan tahap II tersangka dan barang bukti dengan total terdapat 12 berkas perkara untuk 11 tersangka ke kejaksaan pada Rabu (5/10).

Inflasi Kawasan Asia Bisa Tembus 3,7 Persen di 2022
Dunia
Inflasi Kawasan Asia Bisa Tembus 3,7 Persen di 2022

Kenaikan harga-harga komoditas yang lebih tajam dari perkiraan, ADB menaikkan perkiraan inflasi untuk kawasan ini menjadi 3,7 persen pada tahun 2022 dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,7 persen.

Indonesia-Turki Kerja Sama Bangun Tol Trans Sumatera
Indonesia
Indonesia-Turki Kerja Sama Bangun Tol Trans Sumatera

Juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan Turki memiliki pengalaman dan penguasaan teknologi yang baik dalam pembangunan jalan tol.

Pakar Hukum Nilai Peninjauan Kembali Tak Semestinya Ada Pembatasan
Indonesia
Pakar Hukum Nilai Peninjauan Kembali Tak Semestinya Ada Pembatasan

Dalam sistem hukum di Indonesia saat ini, semestinya proses pengajuan PK tak perlu dibatasi. Sebab untuk mencari sebuah keadilan tidak terikat oleh waktu.

Buntut 12 Santri Diperkosa di Bandung, Menag Investigasi Seluruh Pesantren
Indonesia
Buntut 12 Santri Diperkosa di Bandung, Menag Investigasi Seluruh Pesantren

Menag khawatir kasus kekerasan seksual yang dilakukan guru pesantren, HW (36), terhadap belasan santri di Kota Bandung bak fenomena puncak gunung es yang selama ini tak terungkap di satuan pendidikan keagamaan.

Beli Pertalite di SPBU Pertamina Jakarta Timur Belum Pakai MyPertamina
Indonesia
Beli Pertalite di SPBU Pertamina Jakarta Timur Belum Pakai MyPertamina

Pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bersubsidi di Jakarta Timur masih bisa dengan pembayaran tunai tanpa menggunakan aplikasi MyPertamina.